Kesejahteraan Anggota BPD di Klungkung Ditingkatkan
Logo BeritaSatu

Kesejahteraan Anggota BPD di Klungkung Ditingkatkan

Selasa, 6 Oktober 2020 | 14:21 WIB
Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPRD Klungkung, AA Gde Anom mengatakan, DPRD menyetujui perubahan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang badan permusyawaratan desa (BPD) menjadi peraturan daerah (perda).

“Kesejahteraan anggota BPD harus disesuaikan dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. Selama ini anggota BPD hanya memperoleh nafkah sebesar Rp 200.000 per bulan. Ini adalah bentuk nyata komitmen kami untuk meningkatkan kesejahteraan anggota BPD,” tutur Anom, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/10/2020).

Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota BPD, pada 2021 mendatang, eksekutif dan legislatif sepakat untuk menggelontorkan dana melalui bantuan keuangan khusus (BKK) sebesar Rp 500 juta untuk seluruh desa di Kabupaten Klungkung. Namun, besaran honor yang akan diterima anggota BPD belum ditentukan.

“Semua fraksi di DPRD menyetujui raperda tersebut, dan berharap ke depan kinerja BPD bisa lebih maksimal di setiap desa. Dengan disetujuinya perda ini, maka BPD memiliki payung hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, khususnya pada pelaksanaan fungsi BPD itu sendiri,” papar Anom sambil didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Klungkung, Tjokorda Gede Agung.

Dalam pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, menjelaskan bahwa BPD memiliki tugas dan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

“Peranan BPD dalam sistem pemerintahan desa menempati posisi yang sangat penting. Fungsi BPD seperti DPR versi desa, yaitu menampung aspirasi masyarakat, menyusun regulasi desa. Setelah ditetapkanya Perda tentang BPD, diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama,” ujar Anom.

Sosialiasi terkait Perda BPD akan diselenggarakan di kantor kecamatan masing-masing. Dengan mengundang seluruh komponen yang berkompeten di setiap kecamatan. Apabila raperda BPD telah ditetapkan sebagai perda, maka bupati didesak agar segara menerbitkan peraturan bupati (perbup) sehingga Perda BPD langsung diterapkan.

Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta menyampaikan, tujuan disusunnya raperda BPD ini untuk memperkuat posisi BPD di desa masing-masing.

"Kita tadi sudah sepakati BKK sekitar Rp 500 juta untuk nantinya peningkatan nafkah BPD. Walau itu belum sesuai harapan, yang paling penting pada saat desa diberikan peran, harapannya desa ini sama-sama kerja optimal untuk meningkatkan kemandirian desa," ungkap Suwirta.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kementerian Kesehatan Minta Penerima Vaksin Covid-19 Dilayani dengan Baik

Penyelenggara vaksinasi harus menyederhanakan prosedur dan mempersingkat proses, sehingga warga tidak harus mengantre lama.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

Petani Kaur Tewas Diserang Babi Hutan

Ponikem yang sempat dirawat beberapa saat, nyawanya tidak bisa diselamatkan.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

Kursi Pesakitan di Depan Mata

Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra segera duduk di kursi pesakitan.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

Polda Papua Masih Dalami Motif Pembunuhan Staf KPU Yahukimo

Polda Papua masih menelusuri motif Yepi Magayang dalam kasus pembunuhan staf KPU Yahukimo, Papua bernama Hendry Jovinsky yang terjadi pada 11 Agustus 2020.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

Edufair Part 3 SMAN 8 Jakarta, Tetiana: UGM Tak Mengenal Mahasiswa Diterima dengan Cadangan

Tetiana berpesan kepada siswa siswi SMAN 8 Jakarta yang memiliki moto "Rajawali Emas", harus menentukan pilihan program studi yang sesuai dengan minatnya.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

Bawa Narkoba, Dua Warga Aceh Ditangkap di Bandara Kualanamu

Kedua tersangka ini sudah diserahkan ke Polda Sumut.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

Sekda Tanjung Balai Dipanggil Polisi Terkait Temuan 5 Kg Sabu-sabu

Riko mengatakan, pemanggilan pemeriksaan terhadap Sekda Tanjung Balai masih dalam kapasitas sebagai saksi.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

Jokowi Minta 2 Masalah Utama Garam Rakyat Segera Diselesaikan

Presiden Jokowi mengatakan, jajaran kementerian tahu permasalahan terkait rendahnya kualitas garam rakyat, tetapi tidak pernah dicarikan jalan keluarnya.

NASIONAL | 5 Oktober 2020

Proyek Dibatalkan Sepihak, Belasan Kontraktor di Labuhan Batu Menjerit

Kontraktor mengalami kerugian moril dan materil yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

Jokowi: Transformasi Organisasi Harus Didukung Teknologi Militer

Transformasi yang sedang dilakukan TNI harus didukung dengan transformasi teknologi militer yang mampu menghadapi ancaman kedaulatan negara di masa depan

NASIONAL | 5 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS