Ini Penjelasan Sekjen DPR soal Mikrofon Mati saat Demokrat Interupsi
Logo BeritaSatu

Ini Penjelasan Sekjen DPR soal Mikrofon Mati saat Demokrat Interupsi

Selasa, 6 Oktober 2020 | 15:29 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Insiden mikrofon mati saat anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) menuai banyak perhatian.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar, pimpinan hanya menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban peserta rapat saat menyampaikan pendapat.

“Semua diberikan waktu untuk berbicara, bergantian. Jika sampai dimatikan mikrofonnya, itu hanya untuk menertibkan lalu lintas interupsi, pimpinan punya hak mengatur jalannya rapat,” kata Indra dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/10/2020).

Indra menjelaskan, pimpinan rapat bukan menghalangi FPD dari berbicara. Melainkan, mereka ingin memberi kesempatan bagi fraksi lain untuk mengutarakan pendapatnya.

Dirinya melanjutkan, mikrofon di ruang rapat paripurna DPR RI sudah diatur otomatis mati setelah lima menit digunakan. Hal itu dilakukan agar masing-masing anggota memiliki waktu bicara yang sama dan rapat berjalan efektif serta terukur dari sisi waktu dan substansi.

“Supaya tidak ada tabrakan audio yang membuat hang, maka perlu diatur lalu lintas pembicaraan,” ungkap Indra.

Pada rapat tersebut, sempat terjadi perdebatan antara Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsudin dan anggota FPD Benny K Harman yang merasa tidak diberikan hak berbicara.

Azis menjelaskan, FPD sudah diberikan tiga kali kesempatan berbicara dalam rapat paripurna tersebut.

Pertama adalah kepada Sekretaris FPD Marwan Cik Hasan yang membacakan pandangan akhir tentang Omnibus Law RUU Ciptaker. Kemudian, Irwan Fecho dan Didi Irawadi Syamsuddin yang mengajukan interupsi sebelum RUU tersebut disahkan.

“Jadi mohon maaf, kita harus sama-sama memahami bahwa yang ingin berbicara bukan hanya Partai Demokrat, karena fraksi lain juga ingin menyampaikan pendapatnya. Saya pikir sudah jadi kewajiban pimpinan sidang untuk menertibkan jalannya rapat agar semua fraksi dapat hak menyampaikan aspirasi,” ujar Azis.

FPD kemudian melakukan aksi meninggalkan ruang sidang paripurna atau walk out. Diketahui, FPD menolak pengesahan UU Ciptaker karena dianggap tidak melibatkan banyak elemen masyarakat dalam pembahasannya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Praperadilan Ditolak, Berkas Napoleon Cs Bisa P-21

Hakim menilai, penetapan tersangka terhadap Napoleon dalam perkara gratifikasi penghapusan red notice Djoko Tjandra sudah sah.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

Kesejahteraan Anggota BPD di Klungkung Ditingkatkan

Kesejahteraan Anggota BPD di Klungkung Ditingkatkan.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

Kementerian Kesehatan Minta Penerima Vaksin Covid-19 Dilayani dengan Baik

Penyelenggara vaksinasi harus menyederhanakan prosedur dan mempersingkat proses, sehingga warga tidak harus mengantre lama.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

Petani Kaur Tewas Diserang Babi Hutan

Ponikem yang sempat dirawat beberapa saat, nyawanya tidak bisa diselamatkan.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

Kursi Pesakitan di Depan Mata

Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra segera duduk di kursi pesakitan.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

Polda Papua Masih Dalami Motif Pembunuhan Staf KPU Yahukimo

Polda Papua masih menelusuri motif Yepi Magayang dalam kasus pembunuhan staf KPU Yahukimo, Papua bernama Hendry Jovinsky yang terjadi pada 11 Agustus 2020.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

Edufair Part 3 SMAN 8 Jakarta, Tetiana: UGM Tak Mengenal Mahasiswa Diterima dengan Cadangan

Tetiana berpesan kepada siswa siswi SMAN 8 Jakarta yang memiliki moto "Rajawali Emas", harus menentukan pilihan program studi yang sesuai dengan minatnya.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

Bawa Narkoba, Dua Warga Aceh Ditangkap di Bandara Kualanamu

Kedua tersangka ini sudah diserahkan ke Polda Sumut.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

Sekda Tanjung Balai Dipanggil Polisi Terkait Temuan 5 Kg Sabu-sabu

Riko mengatakan, pemanggilan pemeriksaan terhadap Sekda Tanjung Balai masih dalam kapasitas sebagai saksi.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

Jokowi Minta 2 Masalah Utama Garam Rakyat Segera Diselesaikan

Presiden Jokowi mengatakan, jajaran kementerian tahu permasalahan terkait rendahnya kualitas garam rakyat, tetapi tidak pernah dicarikan jalan keluarnya.

NASIONAL | 5 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS