Azis Syamsuddin: Masyarakat Jangan Terprovokasi Hoax soal UU Ciptaker di Media Sosial
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.47 (1.05)   |   COMPOSITE 6359.21 (17.55)   |   DBX 1342.2 (24.26)   |   I-GRADE 184.288 (0.11)   |   IDX30 516.126 (0.48)   |   IDX80 138.807 (-0.08)   |   IDXBUMN20 408.536 (-3.29)   |   IDXESGL 142.044 (0.1)   |   IDXG30 145.076 (0.68)   |   IDXHIDIV20 455.222 (0.52)   |   IDXQ30 147.857 (0.41)   |   IDXSMC-COM 298.089 (2.63)   |   IDXSMC-LIQ 362.717 (0.35)   |   IDXV30 136.649 (-0.61)   |   INFOBANK15 1071.96 (2.67)   |   Investor33 444.599 (0.34)   |   ISSI 184.85 (-0.65)   |   JII 633.797 (-1.86)   |   JII70 223.435 (-0.82)   |   KOMPAS100 1241.07 (-1.22)   |   LQ45 967.658 (0.56)   |   MBX 1728.33 (0.25)   |   MNC36 329.04 (0.52)   |   PEFINDO25 326.697 (1.93)   |   SMInfra18 315.108 (-1.3)   |   SRI-KEHATI 378.138 (0.23)   |  

Azis Syamsuddin: Masyarakat Jangan Terprovokasi Hoax soal UU Ciptaker di Media Sosial

Rabu, 7 Oktober 2020 | 07:57 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta masyarakat tidak terprovokasi hoax di media sosial, khususnya terkait isu Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker). Menurut Azis, publik sebaiknya dapat membaca secara utuh isi UU Ciptaker.

Azis menyatakan konten-konten hoax yang beredar di media sosial, pasti dibuat secara sengaja oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

“Saya minta masyarakat dapat menyaring dan melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap informasi yang beredar, sehingga kita tidak mudah terhasut dengan informasi yang bohong atau hoax,” kata Azis, Rabu (7/10/2020).

Mantan Ketua Komisi III DPR itu berharap agar aparat kepolisian dapat mengungkap pelaku penyebaran hoax tersebut dan membuka motifnya. Azis juga mengajak seluruh elemen masyarakat dapat bijak dalam menggunakan media sosial.

“Bijaklah menggunakan media sosial. Jangan sampai kita justru harus berurusan dengan penegak hukum karena menyebarkan berita yang tidak benar ke publik,” imbuh Azis.

Azis menegaskan beberapa informasi yang beredar di media sosial menyangkut UU Ciptaker sangat tidak tepat. Misalnya uang pesangon dihilangkan.

“Uang pesangon tetap ada. Tercantum di Bab IV Pasal 89 tentang perubahan Pasal 156 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Upah minimum juga tetap ada dan tercantum di Bab IV Pasal 89,” tegas wakil ketua umum Partai Golkar ini.

Demikan halnya terkait dengan upah buruh yang disebut-sebut akan dihitung per jam. Lalu hak cuti hilang, dan outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup. Seluruhnya, kata Azis, sangat tidak tepat.

“Jangan sampai informasi yang salah semua ini terus disebarkan dan berdampak pada hajat hidup orang banyak,” ucap Azis.

Azis menambahkan status karyawan juga masih ada. “Semua pekerja pasti mengharapkan menjadi karyawan tetap, jadi tidak mungkin ini dihapuskan,” kata Azis.

Azis menyatakan perusahaan juga tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. “Semua ada aturannya dan tidak boleh sepihak,” ucap Azis.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Akun Instagram Azis Syamsuddin “Dihujani” Puluhan Ribu Komentar

Akun Instagram Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mendadak “dihujani” puluhan ribu komentar.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Menhub Kumpulkan Donasi Rp 5 M dari Lelang dan Peluncuran Buku

Donasi juga dikumpulkan dari penjualan barang-barang lainnya seperti topi, kaus, kemeja, jaket hingga gitar kesayangan Budi Karya Sumadi.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Perkuat, Sosialisasi Pencegahan Covid-19

Sosialisasi pencegahan Covid-19 semakin diperkuat sehingga kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan semakin meningkat.

NASIONAL | 4 Oktober 2020

UU Cipta Kerja Dinilai Bukan Bentuk Pengkhianatan Pemerintah dan DPR

UU Cipta Kerja dinilai bukan bentuk pengkhianatan Pemerintah dan DPR kepada masyarakat karena lahir melalui proses konstitusional dan tujuannya baik.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

Sering Ungkap Kasus Besar, TPDI Duga Boyamin Saiman Dilindungi Kekuatan Besar

Kiprah MAKI semaikin meroket seiring terkuaknya kasus terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

Tolak UU Cipta Kerja, KRPI Akan Ajukan Judicial Review ke MK

KRPI akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak seluruh isi klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

Berantas Korupsi, KPK Gandeng LAN

Upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara masif dan berkesinambungan terutama di kalangan birokrasi.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

KPK Bakal Temui MA Bahas Fenomena "Sunatan Massal" Koruptor Lewat PK

KPK berencana bertemu MA untuk membahas fenomena atau tren pengurangan masa hukuman (sunatan massal) terpidana perkara korupsi melalui putusan PK.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

Baleg DPR Sebut UU Cipta Kerja Dorong Penyiaran Digital

Manfaat penyiaran digital, yaitu adanya keberagaman isi dan ragam siaran, keberagaman kepemilikan serta frekuensi analog yang lancar.

NASIONAL | 6 Oktober 2020

Ubah Budaya Kerja, Perpusnas Tanda Tangani Piagam Zona Integritas

Zona Integritas merupakan bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi.

NASIONAL | 6 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS