Upah Minimum Tidak Dihapuskan dalam UU Cipta Kerja
Logo BeritaSatu

Upah Minimum Tidak Dihapuskan dalam UU Cipta Kerja

Rabu, 7 Oktober 2020 | 20:35 WIB
Oleh : Lona Olavia / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuding banyak informasi bohong alias hoax yang beredar terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Salah satunya soal kabar penghapusan upah minimum bagi pekerja.

"Saya tegaskan upah minimum tidak dihapuskan, tetapi tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dan salary yang diterima tidak akan turun," ujar Airlangga dalam konferensi pers UU Cipta Kerja, Rabu (7/10/2020).

Dia pun menegaskan, UU Cipta Kerja justru harus dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Pesan ini pun sudah disampaikan Airlangga sebelumnya dalam sambutannya di acara pandangan pemerintah terhadap RUU tersebut pada Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10/2020).

"Terutama untuk masyarakat, pekerja, pelaku usaha, dan pemerintah,” ungkap Airlangga. Berbagai manfaat tersebut tertuang dalam 186 Pasal dan 15 Bab dalam RUU Cipta Kerja.

Dia juga meluruskan berita hoaks lainnya yang turut berkembang di masyarakat. Misalnya terkait dengan pesangon. Airlangga menyebut, pembayaran pesangon tetap diatur dalam UU ini, bahkan terdapat jaminan kehilangan pekerjaan. "Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, ada manfaat berupa peningkatan kompetensi atau upskilling serta diberikan akses kepada pekerjaan yang baru," terang Airlangga.

Tak hanya itu, dia pun memastikan bahwa waktu kerja dan istirahat minggu tetap berlaku sesuai dengan undang-undang yang sudah ada.

Airlangga menambahkan, melalui UU Cipta Kerja justru dilakukan peningkatan perlindungan kepada pekerja. Antara lain negara hadir untuk kepastian pemberian pesangon melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah juga berkontribusi dalam penguatan dana yang akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program JKP tidak mengurangi manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) tanpa menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha.

“Kini pengaturan jam kerja disesuaikan dengan sistem kerja Industri 4.0 dan ekonomi digital. Bahkan, Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid, cuti hamil yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan,” ungkap Airlangga.

Adapula pemberian hak dan perlindungan pekerja yang dapat dilakukan dengan baik, akan meningkatkan daya saing dan produktivitas.

Di sisi lain, pengusaha juga mendapatkan insentif dan kemudahan, baik dalam bentuk insentif fiskal maupun kemudahan dan kepastian pelayanan dalam rangka investasi. “Adanya ruang kegiatan usaha yang lebih luas, untuk dapat dimasuki investasi dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan Pemerintah,” ucap Airlangga.

Pengusaha juga mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang cukup kuat dengan penerapan ultimum remedium yang berkaitan dengan sanksi. Pelanggaran administrasi hanya dikenakan sanksi administrasi, sedangkan pelanggaran yang menimbulkan akibat K3L (Keselamatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan) dikenakan sanksi pidana.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Krandegan, Desa Pintar Berbasis Digital di Purworejo

Krandegan disebut desa pintar, karena hampir semua urusan pelayanan desa sudah berbasis digital.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Menkumham Tegaskan Pembahasan UU Ciptaker di DPR Terbuka

Menkumham menegaskan pembahasan Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Ciptaker) di DPR berlangsung secara terbuka.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Pasal yang Tidak Diatur dalam UU Ciptaker Tak Berarti Dihapus

Adanya sejumlah pasal krusial yang tidak diatur dalam UU Cipta Kerja, maka aturan dalam UU lama seperti yang tertuang di UU Ketenagakerjaan tetap berlaku.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Tarif Swab Test Dipatok Rp 900.000, Unsyiah Resmi Tutup Tes Jalur Mandiri

Tarif yang dipatok pemerintah dinilai tidak mencukupi kebutuhan swab test dan bahkan merugikan Unsyiah.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Menkop Teten Masduki Sebut Realisasi Banpres Produktif Tahap I Sudah 100 %

Menurut Menkop, banpres produktif untuk usaha mikro sebesar Rp 2,4 juta per orang kepada 9 juta pelaku UMKM sudah terealisasi 100 persen pada 6 Oktober 2020.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Ketua Komisi X Sambut Baik Perpres Gaji dan Tunjangan PPPK

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menganggap skema PPPK bisa membantu guru honorer untuk mendapatkan hak keuangan dan tunjangan yang hampir sama dengan PNS.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Surati Jokowi, PGI Minta Jaminan Perlindungan Beribadah bagi Umat Kristen

PGI mengirim surat untuk Jokowi untuk meminta proses perizinan pendirian gereja terukur dan tidak tergantung pada perasaan masyarakat.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Situasi Nduga Kondusif Pasca-Penembakan KKSB

Jenazah Yulius Wetipo (34) warga sipil yang ditembak KKSB masih berada di RS Caritas Timika untuk menunggu pihak keluarga.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

18 Anggota DPR Positif Covid-19, Setjen DPR Perketat Protokol Kesehatan

DPR memilih untuk tidak memberlakukan lockdown atau penutupan aktivitas secara total, tetapi hanya memperketat protokol kesehatan yang ada.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Kapal Nelayan Ditembaki OTK, Dua Tewas

Dua kapal nelayan asal Sibolga diberondong peluru saat akan melepas jangkar di perairan Aceh. Akibat penembakan itu, dua nelayan dilaporkan tewas di tempat.

NASIONAL | 7 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS