Bank Tanah Beri Kesempatan Masyarakat Punya Rumah di Pusat Kota
Logo BeritaSatu

Bank Tanah Beri Kesempatan Masyarakat Punya Rumah di Pusat Kota

Rabu, 7 Oktober 2020 | 20:39 WIB
Oleh : Herman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Undang-undang (UU) Cipta Kerja juga turut mengatur soal pertanahan, antara lain terkait pembentukan bank tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menyampaikan, kehadiran aturan mengenai pembentukan bank tanah ini membuat masyarakat lebih mudah memiliki tempat tinggal di pusat kota. Sebelumnya, hal ini sangat berat lantaran harga tanah di pusat kota yang mahal.

“Fungsi bank tanah ini sama seperti fungsi bank lain, yaitu berfungsi intermediari. Kita mengumpulkan tanah, kemudian kita bagikan tanah kembali atau kita redistribusi dengan pengaturan yang ketat. Sehingga bank tanah ini memungkinkan negara memberikan tanah untuk rumah rakyat di perkotaan dengan harga yang sangat murah, bahkan gratis,” kata Sofyan Djalil dalam konferensi pers penjelasan UU Cipta kerja, Rabu (7/10/2020).

Sofyan menyampaikan, melalui bank tanah, nantinya tanah yang terlantar tidak bertuan akan diambil ke bank tanah, kemudian 100 persen akan diredistribusi kepada masyarakat.

“Undang-undang wajibkan setiap bidang tanah yang dimiliki oleh bank tanah paling sedikit 30 persen untuk reforma agraria. Tetapi dalam praktik, kalau ada tanah HGU (hak guna usaha) yang terlantar atau habis tidak diperpanjang, itu 100 persen akan kita distribusikan ke masyarakat,” jelasnya.

Dengan cara ini, nantinya orang-orang yang kurang beruntung bisa tetap memiliki rumah di pusat kota.

"Sekarang ini orang miskin semakin menderita karena harus tinggal jauh dari pusat kota. Sebab negara tidak punya tanah. Maka bank tanah dimaksudkan supaya negara mempunyai tanah yang bisa digunakan dengan mekanisme otoritas yang dimiliki Kementerian ATR, sehingga orang yang kurang beruntung bisa tinggal di pusat kota,” jelas Sofyan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Upah Minimum Tidak Dihapuskan dalam UU Cipta Kerja

Airlangga Hartarto menegaskan bahwa upah minimum tidak dihapuskan dalam UU Cipta Kerja.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Krandegan, Desa Pintar Berbasis Digital di Purworejo

Krandegan disebut desa pintar, karena hampir semua urusan pelayanan desa sudah berbasis digital.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Menkumham Tegaskan Pembahasan UU Ciptaker di DPR Terbuka

Menkumham menegaskan pembahasan Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Ciptaker) di DPR berlangsung secara terbuka.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Pasal yang Tidak Diatur dalam UU Ciptaker Tak Berarti Dihapus

Adanya sejumlah pasal krusial yang tidak diatur dalam UU Cipta Kerja, maka aturan dalam UU lama seperti yang tertuang di UU Ketenagakerjaan tetap berlaku.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Tarif Swab Test Dipatok Rp 900.000, Unsyiah Resmi Tutup Tes Jalur Mandiri

Tarif yang dipatok pemerintah dinilai tidak mencukupi kebutuhan swab test dan bahkan merugikan Unsyiah.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Menkop Teten Masduki Sebut Realisasi Banpres Produktif Tahap I Sudah 100 %

Menurut Menkop, banpres produktif untuk usaha mikro sebesar Rp 2,4 juta per orang kepada 9 juta pelaku UMKM sudah terealisasi 100 persen pada 6 Oktober 2020.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Ketua Komisi X Sambut Baik Perpres Gaji dan Tunjangan PPPK

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menganggap skema PPPK bisa membantu guru honorer untuk mendapatkan hak keuangan dan tunjangan yang hampir sama dengan PNS.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Surati Jokowi, PGI Minta Jaminan Perlindungan Beribadah bagi Umat Kristen

PGI mengirim surat untuk Jokowi untuk meminta proses perizinan pendirian gereja terukur dan tidak tergantung pada perasaan masyarakat.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Situasi Nduga Kondusif Pasca-Penembakan KKSB

Jenazah Yulius Wetipo (34) warga sipil yang ditembak KKSB masih berada di RS Caritas Timika untuk menunggu pihak keluarga.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

18 Anggota DPR Positif Covid-19, Setjen DPR Perketat Protokol Kesehatan

DPR memilih untuk tidak memberlakukan lockdown atau penutupan aktivitas secara total, tetapi hanya memperketat protokol kesehatan yang ada.

NASIONAL | 7 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS