Hoax soal UU Cipta Kerja Motifnya Memprovokasi Buruh
Logo BeritaSatu

Hoax soal UU Cipta Kerja Motifnya Memprovokasi Buruh

Rabu, 7 Oktober 2020 | 20:57 WIB
Oleh : Yustinus Paat / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah menyesalkan terjadinya banyak miss informasi di masyarakat pasca Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) disahkan menjadi UU.

Bahkan pembelokan informasi paling masif terjadi pada klaster ketenagakerjaan yang disinyalir motifnya untuk memprovokasi kalangan buruh.

Padahal, semangat dari UU ini memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap pekerja.

Menurut Said, penyesatan informasi ini sangat berbahaya bahkan menimbulkan gejolak di tengah tengah masyarakat. Karena itu, dia meminta semua elemen menahan diri agar tidak menjadi corong penyebaran hoaks soal UU Ciptaker ini.

“Setop penyebaran hoaks untuk memprovokasi kalangan buruh. Ini sangat mengganggu produktivitas kita dalam bekerja untuk memulihkan ekonomi sebagai akibat dampak dari pandemi Covid19,” tegas Said di Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Said memastikan UU Ciptaker memberikan perlindungan yang komprehensif bagi tenaga kerja. Bahkan, untuk pekerja kontrakpun diberikan kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK). Ini bentuk perlindungan kepada para tenaga kerja.

“Saya pastikan, UU Ciptaker membuat para tenaga kerja akan banyak terbantu,” ujarnya.

Dalam keterangannya, politisi Senior PDIP ini, menyampaikan 10 poin guna meluruskan miss informasi mengenai UU Ciptaker ini;

Pertama, tidak benar bahwa tidak ada status karyawan tetap, dan perusahaan bisa melakukan PHK kapanpun. Ketentuan dalam Pasal 151 Bab IV UU Ciptaker memberikan mandat yang jelas bahwa pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja mengupayakan tidak terjadi PHK. Bila akan melakukan PHK ketentuannya diatur dengan tahap yang jelas, harus melalui pemberitahuan ke pekerja, perlu ada perundingan bipartid, dan mekanisme penyelesaian hubungan industrial.

“Jadi tidak serta merta langsung bisa PHK,” terangnya.

Pasal 153 Bab IV UU Ciptaker juga mengatur pelarangan PHK dikarenakan beberapa hal, misalnya; berhalangan kerja karena sakit berturut-turut selama 1 tahun, menjalankan ibadah karena diperintahkan agamanya, menikah, hamil, keguguran kandungan, menyusui, memiliki pertalian darah dengan pekerja lainnya di satu perusahaan, menjadi anggota serikat pekerja, mengadukan pengusaha kepada polisi karena yang bersangkutan melakukan tindak kejahatan, berbeda agama, jenis kelamin, suku, aliran politik, kondisi fisik, keadaaan cacat karena sakit atau akibat kecelakaan.

Pasal 154 Bab IV UU Ciptaker mengatur PHK hanya boleh karena; penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan, perusahaan melakukan efisiensi, perusahaan tutup karena kerugian, perusahaan tutup karena force majeur, penundaan kewajiban pembayaran utang, perusahaan pailit, perusahaan merugikan pekerja, pekerja melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, pekerja ditahan oleh pihak berwajib, pekerja sakit berkepanjangan lebih dari 1 tahun.

Kedua, tidak benar karyawan alih daya (outsourching) bisa diganti dengan kontrak seumur hidup, tidak ada pengaturan seperti ini didalam UU Ciptaker.

Pasal 66 UU Ciptaker menjelaskan bahwa hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis baik perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Bahkan UU Ciptaker mengatur perjanjian kerja tersebut harus memberikan perlindungan kesejahteraan pekerja serta kemungkinan perselisihan yang timbul harus sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Ketiga, tidak benar bahwa hak cuti karyawan dihilangkan.

Pasal 79 UU Ciptaker mengatur pengusaha wajib memberikan cuti. Cuti yang dimaksud antara lain; cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.

Keempat, tidak benar bahwa jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Pada 82 UU CIptaker memberikan jaminan sosial tenaga kerja bahkan ditambahkan. Jaminan sosial meliputi; kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, kematian dan kehilangan pekerjaan.

Kelima, tidak benar bahwa libur hari raya hanya di tanggal merah. Tidak ada pengaturan seperti ini di dalam UU Ciptaker.

Keenam, Ttidak benar istirahat salat Jumat hanya 1 jam.

Pasal 79 UU Ciptaker mengatur pengusaha wajib memberikan istirahat. Istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Ketujuh, tidak benar uang pesangon dihilangkan. Ketentuan pesangon tertuang di dalam pasal 156 bab IV UU Ciptaker.

Ketentuan ini mengatur pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, dan dijelaskan dengan rinci pada pasal ini.

Kedelapan, upah buruh dihitung per jam, tidak ada ketentuan seperti ini didalam Undang Undang Cipta Kerja.

Pasal 88 UU Ciptaker mengatur mekanisme pengupahan. Upah meliputi; Upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, dan hal hal yang dapat diperhitungkan dengan upah.

Kesembilan, tidak ada penghapusan UMP, UMK dan UMSP dihapus. Pengaturan tentang hal ini diatur dalam pasal 88 C bab IV UU Ciptaker. Pasal ini mengatur Gubernur menetapkam UMP, dan menetapka UMK dengan syarat tertentu. Pertimbangan penetapan upahnya berdasarkan kondisi ekonomi (ekonomi daerah, inflasi), dan ketenagakerjaan.

Kesepuluh, tidak benar bahwa pekerja yang meninggal ahli warisnya tidak dapat pesangon.

Ketentuan ini diatur dalam pasal 61 UU Ciptaker mengatur dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

“Semoga penjelasan ini memberikan informasi yang jelas, dengan dasar hukum yang jelas pula, sehingga menjernihkan kesimpangsiuran informasi,” pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bank Tanah Beri Kesempatan Masyarakat Punya Rumah di Pusat Kota

Adanya aturan mengenai pembentukan bank tanah ini membuat masyarakat lebih mudah memiliki tempat tinggal di pusat kota.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Upah Minimum Tidak Dihapuskan dalam UU Cipta Kerja

Airlangga Hartarto menegaskan bahwa upah minimum tidak dihapuskan dalam UU Cipta Kerja.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Krandegan, Desa Pintar Berbasis Digital di Purworejo

Krandegan disebut desa pintar, karena hampir semua urusan pelayanan desa sudah berbasis digital.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Menkumham Tegaskan Pembahasan UU Ciptaker di DPR Terbuka

Menkumham menegaskan pembahasan Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Ciptaker) di DPR berlangsung secara terbuka.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Pasal yang Tidak Diatur dalam UU Ciptaker Tak Berarti Dihapus

Adanya sejumlah pasal krusial yang tidak diatur dalam UU Cipta Kerja, maka aturan dalam UU lama seperti yang tertuang di UU Ketenagakerjaan tetap berlaku.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Tarif Swab Test Dipatok Rp 900.000, Unsyiah Resmi Tutup Tes Jalur Mandiri

Tarif yang dipatok pemerintah dinilai tidak mencukupi kebutuhan swab test dan bahkan merugikan Unsyiah.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Menkop Teten Masduki Sebut Realisasi Banpres Produktif Tahap I Sudah 100 %

Menurut Menkop, banpres produktif untuk usaha mikro sebesar Rp 2,4 juta per orang kepada 9 juta pelaku UMKM sudah terealisasi 100 persen pada 6 Oktober 2020.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Ketua Komisi X Sambut Baik Perpres Gaji dan Tunjangan PPPK

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menganggap skema PPPK bisa membantu guru honorer untuk mendapatkan hak keuangan dan tunjangan yang hampir sama dengan PNS.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Surati Jokowi, PGI Minta Jaminan Perlindungan Beribadah bagi Umat Kristen

PGI mengirim surat untuk Jokowi untuk meminta proses perizinan pendirian gereja terukur dan tidak tergantung pada perasaan masyarakat.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Situasi Nduga Kondusif Pasca-Penembakan KKSB

Jenazah Yulius Wetipo (34) warga sipil yang ditembak KKSB masih berada di RS Caritas Timika untuk menunggu pihak keluarga.

NASIONAL | 7 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS