Ansy Lema: Korupsi Dana Desa Merusak Pembangunan di Desa
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

Ansy Lema: Korupsi Dana Desa Merusak Pembangunan di Desa

Rabu, 7 Oktober 2020 | 21:33 WIB
Oleh : Robertus Wardi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com – Sejak tahun 2015, negara ini telah menggelontorkan dana desa ke seluruh desa di Tanah Air. Angkanya tiap tahun terus naik. Tahun 2020 ini, total dana desa yang dikucurkan negara mencapai Rp 72 triliun. Jumlah itu naik Rp 2 triliun dari tahun 2019 yang mencapai Rp 70 triliun. Sayang, banyak dana desa dikorupsi oleh oknum kepala desa dan aparatnya.

Menanggapi masalah tersebut, anggota DPR dari Fraksi PDIP Yohanis Fransiskus Lema menilai tindakan mengorupsi dana desa merusak pembangunan di desa. Alasannya, semangat lahirnya dana desa adalah untuk mempercepat pembangunan di desa.

“Kita minta supaya aparat penegak hukum merespon semua laporan masyarakat terkait dana desa. Itu menyangkut keadilan pembangunan di desa,” kata Ansy panggilan akrab Yohanis Fransiskus Lema di Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan II Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjelaskan negara ini sudah sangat baik dengan membuat UU tentang Desa dan didalamnya ada kucuran dana Rp 1 miliar lebih ke tiap-tiap desa. Selain untuk mempercepat pembangunan di desa, kucuran dana desa juga untuk melahirkan lapangan pekerjaan di desa-desa.

Tetapi sangat disayangkan jika ada oknum aparat desa memanfaatkan dana tersebut untuk memperkaya diri atau berfoya-foya. Sebagai konsekuensinya, aparat penegak hukum harus proaktif dan responsif dalam memproses laporan masyarakat agar tidak menjadi tren dalam perbuatan korupsi dana desa.

Mantan aktivis 98 dan aktivis PMKRI ini tidak yakin berbagai penyimpangan yang terjadi karena masalah administrasi. Dia melihat berbagai praktik yang terjadi karena memang ada niat untuk mengambil dana yang ada.

Di tempat terpisah, peneliti dari Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT untuk memproses dugaan korupsi yang dilakukan mantan Kepala Desa Goloworok Fransiskus Darius Syukur yang mencapai Rp 1 miliar. Dugaan korupsi seperti itu sudah sangat besar, dan pantas menjadi prioritas untuk diproses.

“Jangan diamkan. Itu kasus dahsyat,” tegas Ferdy.

Dia juga meminta Kejari Ruteng menerapkan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus dugaan korupsi mantan Kepala Desa (Kades) Goloworok. Hal itu untuk melacak dan menarik harta yang dimiliki dari perbuatan korupsi.

"Perlu diterapkan UU TPPU untuk mantan Kades itu. Supaya bisa lacak hartanya," kata Ferdy.

Sebelumnya, sebanyak 92 warga Desa Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan mantan Kades Goloworok Fransiskus Darius Syukur. Ansi, sapaannya, diduga melakukan korupsi dana desa selama periode kepemimpinannya (2014-2019) lebih dari Rp 1 miliar.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ombudsman Beberkan Maladministrasi Terkait Skandal Djoko Tjandra

Ombudsman membeberkan sejumlah maladministrasi yang dilakukan Kejaksaan Agung, Polri, Ditjen Imigrasi hingga Pengadilan terkait skandal Djoko Tjandra

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Menkumham Tegaskan UU Cipta Kerja Tidak Hilangkan Peran Pemda dalam Perizinan

Yasonna menegaskan UU Cipta Kerja tidak menghilangkan peran pemerintah daerah dalam proses perizinan.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Hoax soal UU Cipta Kerja Motifnya Memprovokasi Buruh

Semangat dari UU Cipta Kerja ini memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap pekerja.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Bank Tanah Beri Kesempatan Masyarakat Punya Rumah di Pusat Kota

Adanya aturan mengenai pembentukan bank tanah ini membuat masyarakat lebih mudah memiliki tempat tinggal di pusat kota.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Upah Minimum Tidak Dihapuskan dalam UU Cipta Kerja

Airlangga Hartarto menegaskan bahwa upah minimum tidak dihapuskan dalam UU Cipta Kerja.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Krandegan, Desa Pintar Berbasis Digital di Purworejo

Krandegan disebut desa pintar, karena hampir semua urusan pelayanan desa sudah berbasis digital.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Menkumham Tegaskan Pembahasan UU Ciptaker di DPR Terbuka

Menkumham menegaskan pembahasan Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Ciptaker) di DPR berlangsung secara terbuka.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Pasal yang Tidak Diatur dalam UU Ciptaker Tak Berarti Dihapus

Adanya sejumlah pasal krusial yang tidak diatur dalam UU Cipta Kerja, maka aturan dalam UU lama seperti yang tertuang di UU Ketenagakerjaan tetap berlaku.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Tarif Swab Test Dipatok Rp 900.000, Unsyiah Resmi Tutup Tes Jalur Mandiri

Tarif yang dipatok pemerintah dinilai tidak mencukupi kebutuhan swab test dan bahkan merugikan Unsyiah.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Menkop Teten Masduki Sebut Realisasi Banpres Produktif Tahap I Sudah 100 %

Menurut Menkop, banpres produktif untuk usaha mikro sebesar Rp 2,4 juta per orang kepada 9 juta pelaku UMKM sudah terealisasi 100 persen pada 6 Oktober 2020.

NASIONAL | 7 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS