Agar Hoaks Tidak Merajalela, Pemerintah Harus Segera Sosialisasi Sejumlah Isu di UU Ciptaker
INDEX

BISNIS-27 548.602 (-3.13)   |   COMPOSITE 6429.76 (-15.87)   |   DBX 1210.46 (11.26)   |   I-GRADE 190.638 (-1.65)   |   IDX30 545.485 (-2.49)   |   IDX80 146.318 (-0.39)   |   IDXBUMN20 442.834 (-4.13)   |   IDXESGL 150.48 (-0.37)   |   IDXG30 147.901 (0.18)   |   IDXHIDIV20 478.779 (-1.35)   |   IDXQ30 155.036 (-1.18)   |   IDXSMC-COM 294.681 (-0.93)   |   IDXSMC-LIQ 376.202 (-2.63)   |   IDXV30 149.629 (-0.27)   |   INFOBANK15 1097.88 (-13.34)   |   Investor33 466.613 (-2.11)   |   ISSI 189.631 (-0.56)   |   JII 670.82 (-2.11)   |   JII70 234.975 (-1.14)   |   KOMPAS100 1301.99 (-5.65)   |   LQ45 1014.85 (-3.65)   |   MBX 1779.94 (-7.55)   |   MNC36 344.694 (-1.75)   |   PEFINDO25 341.155 (-4.29)   |   SMInfra18 331.858 (0.18)   |   SRI-KEHATI 398.709 (-1.89)   |  

Agar Hoaks Tidak Merajalela, Pemerintah Harus Segera Sosialisasi Sejumlah Isu di UU Ciptaker

Rabu, 7 Oktober 2020 | 21:40 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendesak agar pemerintah segera melakukan sosialisasi mengenai UU Cipta Kerja (Ciptaker) sehingga memperjelas maksud dari sejumlah pasal atau butir-butir yang dinilai masih bermasalah. Sehingga pada akhirnya masyarakat paham.

Sejumlah hal yang kontroversi dan perlu dijelaskan, menurut pria yang akrab disapa Bamsoet itu, seperti perihal upah minimum kabupaten kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota. Lalu soal nilai pesangon, perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak seumur hidup, outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan, waktu kerja yang dinilai terlalu eksploitatif, dan hak cuti.

Lalu soal outsourcing tidak mendapat jaminan pensiun dan kesehatan, dan tenaga kerja asing yang dinilai menjadi mudah untuk masuk ke Indonesia.

"Penjelasan mengenai hal tersebut penting untuk membendung berita-berita hoaks yang beredar di masyarakat," kata Bamsoet, Rabu (7/10/2020).

Secara khusus, Ketua MPR meminta kepada seluruh media yang ada di Indonesia, baik cetak, siaran, maupun online, agar tidak menyebarkan informasi hoas atau informasi yang tidak jelas validitasnya. Khususnya terkait substansi UU Cipta Kerja.

Ketua MPR mengatakan, diharapkan media sebagai salah satu pilar demokrasi, dapat menyajikan pemberitaan yang berimbang, tidak memihak, dan objektif. Sehingga menjadi sarana berbagi informasi dan pengetahuan yang benar bagi masyarakat.

"MPR berharap media dapat menyampaikan konten-konten yang positif dan edukatif bagi masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, Bamsoet juga menyatakan, seluruh masyarakat Indonesia yang belum bisa menerima keberadaan UU Ciptaker, dapat meminta pemerintah atau DPR untuk melakukan dialog terkait butir-butir yang dianggap merugikan. Hal itu khususnya terhadap kelompok buruh.

"Sehingga dapat dicapai kesepahaman untuk kepentingan bersama, dan jika tidak didapat kesepahaman, MPR menyarankan agar diselesaikan dengan mengajukan uji materi UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi," ulasnya.

Baginya, jauh lebih baik bagi masyarakat agar berfikir secara jernih dalam menilai suatu persoalan dan tidak mudah terhasut oleh konten-konten hoaks yang belum jelas validitas atau kebenarannya.

"Diharapkan masyarakat tetap kritis dalam mengoreksi setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah termasuk UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan rakyat Indonesia," pungkas Bamsoet.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pandemi Covid-19, Giring: Penggali Makam Adalah Pahlawan Sejati Keluarga

Covid-19 adalah bencana nasional. Semua sedang berjuang, namun nampaknya para pahlawan lini belakang suka terlewatkan.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Ansy Lema: Korupsi Dana Desa Merusak Pembangunan di Desa

Aparat penegak hukum harus proaktif dan responsif dalam memproses laporan masyarakat agar tidak menjadi tren dalam perbuatan korupsi dana desa.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Ombudsman Beberkan Maladministrasi Terkait Skandal Djoko Tjandra

Ombudsman membeberkan sejumlah maladministrasi yang dilakukan Kejaksaan Agung, Polri, Ditjen Imigrasi hingga Pengadilan terkait skandal Djoko Tjandra

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Menkumham Tegaskan UU Cipta Kerja Tidak Hilangkan Peran Pemda dalam Perizinan

Yasonna menegaskan UU Cipta Kerja tidak menghilangkan peran pemerintah daerah dalam proses perizinan.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Hoax soal UU Cipta Kerja Motifnya Memprovokasi Buruh

Semangat dari UU Cipta Kerja ini memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap pekerja.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Bank Tanah Beri Kesempatan Masyarakat Punya Rumah di Pusat Kota

Adanya aturan mengenai pembentukan bank tanah ini membuat masyarakat lebih mudah memiliki tempat tinggal di pusat kota.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Upah Minimum Tidak Dihapuskan dalam UU Cipta Kerja

Airlangga Hartarto menegaskan bahwa upah minimum tidak dihapuskan dalam UU Cipta Kerja.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Krandegan, Desa Pintar Berbasis Digital di Purworejo

Krandegan disebut desa pintar, karena hampir semua urusan pelayanan desa sudah berbasis digital.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Menkumham Tegaskan Pembahasan UU Ciptaker di DPR Terbuka

Menkumham menegaskan pembahasan Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Ciptaker) di DPR berlangsung secara terbuka.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Pasal yang Tidak Diatur dalam UU Ciptaker Tak Berarti Dihapus

Adanya sejumlah pasal krusial yang tidak diatur dalam UU Cipta Kerja, maka aturan dalam UU lama seperti yang tertuang di UU Ketenagakerjaan tetap berlaku.

NASIONAL | 7 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS