Agar Hoaks Tidak Merajalela, Pemerintah Harus Segera Sosialisasi Sejumlah Isu di UU Ciptaker
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Agar Hoaks Tidak Merajalela, Pemerintah Harus Segera Sosialisasi Sejumlah Isu di UU Ciptaker

Rabu, 7 Oktober 2020 | 21:40 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendesak agar pemerintah segera melakukan sosialisasi mengenai UU Cipta Kerja (Ciptaker) sehingga memperjelas maksud dari sejumlah pasal atau butir-butir yang dinilai masih bermasalah. Sehingga pada akhirnya masyarakat paham.

Sejumlah hal yang kontroversi dan perlu dijelaskan, menurut pria yang akrab disapa Bamsoet itu, seperti perihal upah minimum kabupaten kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota. Lalu soal nilai pesangon, perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak seumur hidup, outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan, waktu kerja yang dinilai terlalu eksploitatif, dan hak cuti.

Lalu soal outsourcing tidak mendapat jaminan pensiun dan kesehatan, dan tenaga kerja asing yang dinilai menjadi mudah untuk masuk ke Indonesia.

"Penjelasan mengenai hal tersebut penting untuk membendung berita-berita hoaks yang beredar di masyarakat," kata Bamsoet, Rabu (7/10/2020).

Secara khusus, Ketua MPR meminta kepada seluruh media yang ada di Indonesia, baik cetak, siaran, maupun online, agar tidak menyebarkan informasi hoas atau informasi yang tidak jelas validitasnya. Khususnya terkait substansi UU Cipta Kerja.

Ketua MPR mengatakan, diharapkan media sebagai salah satu pilar demokrasi, dapat menyajikan pemberitaan yang berimbang, tidak memihak, dan objektif. Sehingga menjadi sarana berbagi informasi dan pengetahuan yang benar bagi masyarakat.

"MPR berharap media dapat menyampaikan konten-konten yang positif dan edukatif bagi masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, Bamsoet juga menyatakan, seluruh masyarakat Indonesia yang belum bisa menerima keberadaan UU Ciptaker, dapat meminta pemerintah atau DPR untuk melakukan dialog terkait butir-butir yang dianggap merugikan. Hal itu khususnya terhadap kelompok buruh.

"Sehingga dapat dicapai kesepahaman untuk kepentingan bersama, dan jika tidak didapat kesepahaman, MPR menyarankan agar diselesaikan dengan mengajukan uji materi UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi," ulasnya.

Baginya, jauh lebih baik bagi masyarakat agar berfikir secara jernih dalam menilai suatu persoalan dan tidak mudah terhasut oleh konten-konten hoaks yang belum jelas validitas atau kebenarannya.

"Diharapkan masyarakat tetap kritis dalam mengoreksi setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah termasuk UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan rakyat Indonesia," pungkas Bamsoet.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Moratorium Izin Pinjol Dapat Dukungan Netizen

Langkah pemerintah ini mendapatkan dukungan penuh dari netizen atau warganet.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Fatayat NU Kota Tangerang Gelar Santunan dan Khitanan Massal Gratis

Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Tangerang, Banten, menggelar santunan dan khitanan massal gratis terkait Hari Santri Nasional 2021

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Pengamat: Guru Sekolah Swasta Jadi ASN Timbulkan Masalah Baru

Komnas Pendidikan meenyatakan, jika pemerintah butuh guru di sekolah negeri, sebaiknya melalui seleksi ketat untuk menghasilkan guru yang berkualitas

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Guru Jadi ASN P3K, Komnas Pendidikan: Sekolah Swasta Kelimpungan

Adanya skema seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) guru membuat sekolah swasta kelimpungan kekurangan guru yang andal dan profesional

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Mahfud MD: Kesuksesan PON Bukti Rakyat Papua Dukung NKRI

Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan kesuksesan PON XX Papua 2021 membuktikan rakyat dan pemda Papua mendukung NKRI.

NASIONAL | 16 Oktober 2021

P2G Soroti Nasib Guru Honorer Lulus Seleksi P3K Tahap I, tetapi Tak Ada Formasi

Para guru honorer yang telah lulus seleksi P3K tahap I, namun tidak ada formasi dan tidak dapat formasi karena tidak berasal dari sekolah induk

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Pemerintah Diminta Buat Aturan Khusus Rekrutmen Guru Honorer dari Sekolah Swasta

Pemerintah diminta untuk membuat aturan khusus untuk dalam rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dari sekolah swasta

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Sekolah Negeri Butuh 1,1 Juta Guru Tahun Ini

Berdasarkan data Kemendikbudristek dan Kemenpan RB tahun 2021, kebutuhan guru ASN di sekolah negeri secara nasional sampai 2021 saja berjumlah 1.090.678

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Binus University Gelar PTM Sesuai Arahan Mendikbudristek

Siap memulai pembelajaran tatap muka sesuai arahan Mendikbudristek, Binus University bekerja sama dengan rumah sakit hingga meluncurkan aplikasi mobile khusus.

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Anggota Komisi III DPR Minta Kemenkumham Evaluasi Kinerja Kalapas Cipinang

Anggota Komisi III DPR Supriansa meminta Kemenkumham mengevaluasi kinerja Kalapas Cipinang atas dugaan peredaran narkoba yang tersebar melalui media sosial.

NASIONAL | 16 Oktober 2021


TAG POPULER

# Dodi Reza Alex Noerdin


# OJK


# Piala Thomas


# Pinjol Ilegal


# Kasus Covid-19



TERKINI
Indonesia ke Final Piala Thomas, Fajar/Rian: Kemenangan Jojo Tingkatkan Percaya Diri

Indonesia ke Final Piala Thomas, Fajar/Rian: Kemenangan Jojo Tingkatkan Percaya Diri

OLAHRAGA | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings