Hapus Ujian Nasional, Mendikbud Berlakukan Asesmen Nasional
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

Hapus Ujian Nasional, Mendikbud Berlakukan Asesmen Nasional

Rabu, 7 Oktober 2020 | 18:50 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim mengatakan, asesmen nasional hadir sebagai pengganti Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USB). Selain itu, asesmen nasional juga menjadi penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan.

Nadiem menyebutkan, perubahan mendasar pada asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian peserta didik secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil.

“Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil asesmen nasional ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia,” kata Nadiem dalam siaran pers yang diterima Suara Pembaruan, Rabu (10/7/2020).

Nadiem menyebutkan asesmen nasional 2021 adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang sekolah dasar dan menengah. Asesmen nasional terdiri dari tiga bagian, yaitu asesmen kompetensi minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar.

Ada pun AKM dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar kognitif yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi peserta didik untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karier yang ingin mereka tekuni di masa depan.

“Fokus pada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti penting mata pelajaran karena justru membantu murid mempelajari bidang ilmu lain terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif,” papar Nadiem.

Selanjutnya, Nadiem menyebutkan, survei karakter dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial-emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil Pelajar Pancasila.

“Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebhinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif,” ucap Nadiem.

Sementara survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah.

Selanjutnya, Nadiem menjelaskan, asesmen nasional pada 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan, sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah dan murid.

“Hasil Asesmen Nasional tidak ada konsekuensinya buat sekolah, hanya pemetaan agar tahu kondisi sebenarnya,” terangnya.

Menurut Nadiem, Kemdikbud juga akan membantu sekolah dan dinas pendidikan dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil kekuatan dan area perbaikan tiap sekolah dan daerah.

“Sangat penting dipahami terutama oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua bahwa asesmen nasional untuk tahun 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri. Tidak usah cemas, tidak perlu bimbel khusus demi Asesmen Nasional,”ucapnya.

Sementara itu, anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Doni Koesoema mengatakan, asesmen nasional ini menjadi salah satu alternatif transformasi pendidikan di tingkat sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pengajaran, dan lingkungan belajar di satuan pendidikan.

“Melalui asesmen yang lebih berfokus, diharapkan perbaikan kualitas, layanan pendidikan bisa semakin efektif. Dengan demikian Kepala Dinas harus memastikan pelaksanaan asesmen nasional di daerah dengan memperhatikan kesiapan sarana prasarana dan keselamatan peserta didik bila pandemi Covid-19 di daerahnya belum teratasi dengan baik” ujar Doni.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Munas III Peradi Digelar Virtual

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan menggelar Musyawarah Nasional (munas) III Peradi tahun 2020 secara virtual.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Polda Sumut Tingkatkan Pengamanan Demo Buruh

Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) meningkatkan pengamanan dalam mengawal aksi demo buruh.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Komnas HAM Perwakilan Papua Kunjungi Posko Kogabwilhan III

Kerja sama antara Komnas HAM Perwakilan Papua dengan Kogabwilhan III dapat menghilangkan segala keraguan yang selama ini terjadi

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Istana Bantah Jokowi Pulang ke Solo Hindari Demo Buruh

Kunjungan Presiden Jokowi ke Surakarta sudah direncanakan sejak lama.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Agar Hoaks Tidak Merajalela, Pemerintah Harus Segera Sosialisasi Sejumlah Isu di UU Ciptaker

Masyarakat agar berfikir jernih dalam menilai suatu persoalan dan tidak mudah terhasut oleh konten-konten hoaks yang belum jelas kebenarannya.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Pandemi Covid-19, Giring: Penggali Makam Adalah Pahlawan Sejati Keluarga

Covid-19 adalah bencana nasional. Semua sedang berjuang, namun nampaknya para pahlawan lini belakang suka terlewatkan.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Ansy Lema: Korupsi Dana Desa Merusak Pembangunan di Desa

Aparat penegak hukum harus proaktif dan responsif dalam memproses laporan masyarakat agar tidak menjadi tren dalam perbuatan korupsi dana desa.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Ombudsman Beberkan Maladministrasi Terkait Skandal Djoko Tjandra

Ombudsman membeberkan sejumlah maladministrasi yang dilakukan Kejaksaan Agung, Polri, Ditjen Imigrasi hingga Pengadilan terkait skandal Djoko Tjandra

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Menkumham Tegaskan UU Cipta Kerja Tidak Hilangkan Peran Pemda dalam Perizinan

Yasonna menegaskan UU Cipta Kerja tidak menghilangkan peran pemerintah daerah dalam proses perizinan.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Hoax soal UU Cipta Kerja Motifnya Memprovokasi Buruh

Semangat dari UU Cipta Kerja ini memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap pekerja.

NASIONAL | 7 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS