UU Cipta Kerja Disebut Jamin Kepastian Hukum Rekrutmen Tenaga Kerja
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-7.6)   |   COMPOSITE 6413.89 (-106.77)   |   DBX 1221.71 (-6.51)   |   I-GRADE 188.988 (-3.35)   |   IDX30 542.994 (-9.18)   |   IDX80 145.925 (-3.17)   |   IDXBUMN20 438.706 (-13.3)   |   IDXESGL 150.111 (-3.04)   |   IDXG30 148.081 (-3.15)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-7.88)   |   IDXQ30 153.853 (-2.35)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-6.8)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-15.72)   |   IDXV30 149.364 (-4.83)   |   INFOBANK15 1084.54 (-8.19)   |   Investor33 464.502 (-6.89)   |   ISSI 189.074 (-4.16)   |   JII 668.709 (-17.74)   |   JII70 233.837 (-6.47)   |   KOMPAS100 1296.34 (-25.94)   |   LQ45 1011.21 (-19.63)   |   MBX 1772.39 (-32.57)   |   MNC36 342.942 (-5.12)   |   PEFINDO25 336.865 (-11.6)   |   SMInfra18 332.042 (-9.57)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-5.25)   |  

UU Cipta Kerja Disebut Jamin Kepastian Hukum Rekrutmen Tenaga Kerja

Kamis, 8 Oktober 2020 | 08:29 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom Universitas Lambung Mangkurat, Muhammad Handry Imansyah menyebut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) mempunyai sejumlah sisi positif. Misalnya terkait kepastian hukum dalam rekrutmen tenaga kerja. Selain itu, UU Ciptaker juga memberikan pengembangan produktivitas para tenaga kerja melalui berbagai pelatihan.

“Terdapat pasal mengenai jaminan pelatihan kerja bagi tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan untuk pekerja yang ikut BPJS Ketenagakerjaan yang membayar iuran,” kata Handry, Kamis (8/10/2020).

Handry juga menyoroti adanya informasi UU Ciptaper menghapus ketentuan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK). Handry mengungkap upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota masih tetap ada. Ketentuan UMK dan UMSK diatur UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 89.

Regulasinya, menurut Handry, ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi/bupati/wali kota. “Kenaikan upah tiap tahun juga berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dan jika memang ada perbedaan angka dapat diselesaikan dengan negosiasi seperti yang sudah berlaku,” ujar Handry.

Handry menambahkan dalam UU Ciptaker yang disahkan pada 5 Oktober kemarin, ketentuan soal pesangon juga diatur lebih rinci. Handry menyatakan malah kerja kurang dari satu tahun dapat satu bulan dan lebih dari satu tahun dapat dua bulan gaji. “Pesangon juga masih ada kok,” demikian Handry.

Handry meminta DPR dan pemerintah agar lebih rinci dalam membuat aturan terkait tenaga kerja, sehingga tidak mutitafsir, apalagi hingga akan diatur dengan peraturan pemerintah. “Ini akan lama bisa diimplementasikan dan membuat peluang akan adanya permainan yang bisa merugikan tenaga kerja,” kata Handry.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Logo Branding Cagar Biosfer Komodo Diluncurkan

Branding produk cagar biosfer bertujuan memberikan valuasi atau menambah nilai produk yang dihasilkan sebuah wilayah.

NASIONAL | 8 Oktober 2020

Penanganan Bantuan Sosial di Surabaya Dapat Pujian

Di tengah pandemi Covid-19, banyak pemerintah daerah yang menggantungkan semua bantuan ke pemerintah pusat.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Pospera dan Nelayan di Medan, Bertekad Menangkan Bobby Nasution

Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Medan bersama dengan kalangan nelayan bertekad memenangkan Bobby Nasution-Aulia Rachman.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

ASN di Sigi Diminta Jadi Pelopor dan Teladan 3M

Pemerintah Kabupaten (pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) setempat menjadi pelopor dan teladan 3M.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Soal Tulisan "Jokowi’s Repressive Pluralism", Azyurmardi Azra Nilai Greg Fealy Gagal Paham

Greg Fealy, menilai Pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah bertindak represif dan tidak ramah terhadap keberagaman.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Hapus Ujian Nasional, Mendikbud Berlakukan Asesmen Nasional

Asesmen nasional pada 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan, tidak ada konsekuensi bagi sekolah dan murid.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Munas III Peradi Digelar Virtual

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan menggelar Musyawarah Nasional (munas) III Peradi tahun 2020 secara virtual.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Polda Sumut Tingkatkan Pengamanan Demo Buruh

Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) meningkatkan pengamanan dalam mengawal aksi demo buruh.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Komnas HAM Perwakilan Papua Kunjungi Posko Kogabwilhan III

Kerja sama antara Komnas HAM Perwakilan Papua dengan Kogabwilhan III dapat menghilangkan segala keraguan yang selama ini terjadi

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Istana Bantah Jokowi Pulang ke Solo Hindari Demo Buruh

Kunjungan Presiden Jokowi ke Surakarta sudah direncanakan sejak lama.

NASIONAL | 7 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS