Aliansi Jurnalis Video Minta MK Tolak Permohonan RCTI dan INews
INDEX

BISNIS-27 538.843 (9.76)   |   COMPOSITE 6321.86 (107.9)   |   DBX 1200.53 (9.93)   |   I-GRADE 184.241 (6.4)   |   IDX30 532.439 (13.05)   |   IDX80 142.581 (3.74)   |   IDXBUMN20 424.518 (18.32)   |   IDXESGL 148.639 (1.84)   |   IDXG30 144.207 (3.69)   |   IDXHIDIV20 468.297 (10.48)   |   IDXQ30 151.63 (3.41)   |   IDXSMC-COM 289.047 (5.63)   |   IDXSMC-LIQ 360.181 (16.02)   |   IDXV30 145.782 (3.85)   |   INFOBANK15 1071.04 (26.84)   |   Investor33 457.812 (8.8)   |   ISSI 186.628 (3)   |   JII 657.942 (12.88)   |   JII70 230.141 (4.83)   |   KOMPAS100 1272.98 (29.01)   |   LQ45 989.051 (25.8)   |   MBX 1747.76 (32.18)   |   MNC36 338.242 (6.45)   |   PEFINDO25 338.749 (2.41)   |   SMInfra18 324.227 (7.63)   |   SRI-KEHATI 391.331 (7.38)   |  

Aliansi Jurnalis Video Minta MK Tolak Permohonan RCTI dan INews

Kamis, 8 Oktober 2020 | 19:46 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Aliansi Jurnalis Video (AJV) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Penyiaran yang diajukan RCTI dan INews. Permintaan itu disampaikan AJV dalam permohonan menjadi pihak terkait di MK dalam Perkara Nomor 39/PUU/XVIII/2020 Tentang pengujian Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang penyiaran yang dimohonkan RCTI dan iNews pada Rabu (7/10/2020) kemarin.

Selain meminta MK menolak permohonan RCTI dan INews, dalam permohonan menjadi pihak terkait yang didaftarkan oleh Mohammad Rudjito, Rival Anggriawan Mainur, Mohammad Ikhsan, dan Muhammad Radhitya Hawari dari Komisi Hukum AJV itu, AJV juga meminta MK menyatakan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran konstitusional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan Konstitusi.

"Permohonan disampaikan dengan harapan Majelis Hakim MK menolak permohonan RCTI dan INews secara keseluruhan dan menyatakan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran konstitusional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan Konstitusi," kata Rudjito dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis (8/10/2020).

Permohonan ini disampaikan lantaran AJV menilai RCTI dan INews sebagai para pemohon tidak membaca dan mempelajari secara cermat keseluruhan isi dan makna UU Penyiaran. Akibatnya, AJV menilai RCTI dan INews sebagai pemohon gagal memahami isi dan makna UU Penyiaran secara menyeluruh.

"Karena dengan permohonan yang didasarkan atas ketidakpahamannya terhadap isi dan makna UU Penyiaran secara keseluruhan dapat menyesatkan masyarakat awam pada umumnya," katanya.

Salah satunya, AJV meminta pemohon membaca Pasal 1 angka 8 UU Penyiaran tentang pengertian spektrum frekuensi radio, yaitu gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas. Dengan demikian UU Penyiaran hanya dapat diterapkan terhadap penyiaran yang menggunakan spektrum frekuensi radio.

"Dan tidak dapat diterapkan terhadap penyiaran yang menggunakan internet,” katanya.

AJV menilai gugatan RCTI dan INews sejatinya bukanlah murni tentang masalah tafsir pasal 1 angka 2 UU Penyiaran. AJV menduga gugatan itu lebih pada ketakutan RCTI dan INews untuk bersaing atau setidak-tidaknya takut tersaingi oleh penyiaran yang menggunakan internet. Kekhawatiran itu tercermin dalam dalil permohonan RCTI dan INews terutama pada halaman 31 dan halaman 32 angka 32, 33, 34, dan 35. Selain itu, AJV melihat hilang atau berkurangnya minat publik dalam menonton siaran TV konvensional dapat berdampak pada berkurangnya pendapatan yang berasal dari pemasangan iklan bagi perusahaan yang memiliki RCTI dan INews TV.

"Sedangkan mengenai dalil Para Pemohon yang mengklaim seolah-olah lebih Pancasilais, bermoral dan religious, adalah sangat tidak benar. Karena baik dari segi kuantitas maupun kualitas penyiaran yang menggunakan internet justru lebih unggul daripada Para Pemohon. Misalnya saja soal konten religi, dipastikan lebih berkualitas dibandingkan dengan konten sejenis produk dari Para Pemohon. Di sisi lain, memang tidak dapat dipungkiri bahwa konten yang disiarkan oleh Pemohon RCTI didominasi oleh sinetron, yang mana konten semacam itu memang sulit diketemukan pada penyiaran yang menggunakan internet. Apabila kemudian tontonan sinetron tersebut dianggap sebagai standar moral oleh Para Pemohon, Pihak Terkait (AJV) tentu saja tidak dapat menghalanginya,” paparnya.

Diketahui, RCTI dan iNews mengajukan gugatan uji materi Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran ke MK. Gugatan ini diajukan lantaran INews dan RCTI menilai adanya perlakuan berbeda atau unequal treatment terhadap Netflix dan YouTube dengan televisi konvensional dalam UU Penyiaran, khususnya terkait siaran langsung media sosial. Mereka meminta agar setiap penyelenggara penyiaran menggunakan internet, seperti YouTube hingga Netflix, tunduk pada UU Penyiaran.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Polda Papua Kirim Tim Khusus Tangani KKB di Intan Jaya

Menurut Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw kehadiran tim khusus difokuskan untuk penindakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata.

NASIONAL | 8 Oktober 2020

HMS Center Minta Penanganan Covid-19 di Daerah Harus Komprehensif dan Serius

HMS Center kembali melaksanakan aksi sosialnya di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Sebanyak 60 Siswa SMK/SMA di Serang Diamankan Polisi

Siswa unjuk rasa di Serang diamankan polisi.

NASIONAL | 8 Oktober 2020

Ini Penjelasan Sekjen DPR soal Naskah Final RUU Ciptaker

Sekarang hanya sekadar perbaikan format dan salah pengetikan. Soal substansi sudah selesai pembahasannya tingkat I dan di Bamus DPR.

NASIONAL | 8 Oktober 2020

APK Perguruan Tinggi Indonesia Masih Rendah

Pembelajaran online merupakan salah satu cara untuk meningkatkan APK perguruan tinggi di Indonesia.

NASIONAL | 8 Oktober 2020

20 Kelompok Tani TTS Dapat Bantuan 22 Alsintan

Sebanyak 20 kelompok tani di TTS, NTT, mendapat bantuan 22 alat mesin pertanian dari anggota DPR asal NTT, Ansy Lema.

NASIONAL | 8 Oktober 2020

Hari Ini, KA dari Gambir Berhenti di Jatinegara untuk Naik-Turun Penumpang

Saat normal, KA dari Stasiun Gambir tidak berhenti di Stasiun Jatinegara, namun khusus hari ini akan berhenti di Stasiun Jatinegara untuk naik-turun penumpang.

NASIONAL | 8 Oktober 2020

Tekan Covid-19, TP PKK Bengkulu Gencar Sosialisasikan Gerakan 3M

Tim pengerak PKK Provinsi Bengkulu kembali menggencarkan sosialisasi gerakan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak (3M).

NASIONAL | 8 Oktober 2020

Cegah Klaster Ponpes, Warga Diminta Tidak Kunjungi Pesantren

Wagub Jateng, Taj Yasin Maimoen, meminta pengasuh pondok pesantren meningkatkan kewaspadaan dan mengimbau warga sementara tidak mengunjungi pesantren.

NASIONAL | 8 Oktober 2020

Bawaslu Selidiki Penggunaan Logo Pemkot Medan oleh Relawan Akhyar

Bawaslu masih melakukan penelusuran dan pendalaman terkait penggunaan logo Pemkot Medan dalam acara deklarasi dukungan salah satu kelompok relawan Akhyar-Salman

NASIONAL | 8 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS