Masuknya Perhutanan Sosial di UU Cipta Kerja Wujud Nyata Keberpihakan Pemerintah pada Rakyat
Logo BeritaSatu

Masuknya Perhutanan Sosial di UU Cipta Kerja Wujud Nyata Keberpihakan Pemerintah pada Rakyat

Jumat, 9 Oktober 2020 | 12:30 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Masuknya Perhutanan Sosial dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau yang biasa disebut UU Omnibus Law, merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Sebab selama ini program Perhutanan Sosial terbukti memberi kepastian hukum dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa hutan .

“Dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, Perhutanan Sosial, mampu memulihkan perekonomian masyarakat . Banyak produk yang terkait dengan Perhutanan Sosial menjadi roda penggerak ekonomi masyarakat yang memanfaatkan program Perhutanan Sosial,” ujar Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono, Jumat (9/10/2020), menanggapi UU Cipta Kerja yang mengakomodasi Perhutanan Sosial.

Bambang Hendroyono menegaskan, keberpihakan pemerintah pada masyarakat sangat nyata dalam UU Cipta Kerja ini karena memberikan kepastian hukum pada masyarakat yang berada di sekitar hutan dan kawasan hutan, melalui akses legal dalam UU tersebut.

“Inilah perhatian serius pemerintah yang diimplementasikan dalam sebuah UU, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, baik secara perseorangan, komunitas, maupun dalam kelompok seperti koperasi,” ujar Bambang Hendroyono.

Kepastian hukum yang dimaksud dengan adanya UU Cipta Kerja, lanjut Bambang Hendroyono, maka petani kecil atau masyarakat adat tidak boleh ada kriminalisasi. Sebelumnya, UU cukup kejam, bahkan istilahnya dulu di hutan konservasi itu “ranting tak boleh patah, nyamuk tak boleh mati “.

"Petani yang tidak mengerti, tidak sengaja melakukan kegiatan di dalam hutan, atau bahkan sebetulnya mereka sudah berumah di hutan, bisa langsung berhadapan dengan hukum," katanya.

Sekarang dengan UU Cipta Kerja, kata Bambang Hendroyono, ada pengenaan sanksi administratif, bukan pidana, dan kepada masyarakat tersebut, dilakukan pembinaan dan diberikan legalitas akses. Istilahnya dalam UU berupa kebijakan penataan kawasan hutan seperti Perhutanan Sosial.

"UU Cipta Kerja sangat berpihak kepada masyarakat, mengedepankan restorative justice. Penegakan hukum bagi perusak lingkungan juga semakin jelas, tegas, dan lebih terukur," kata Bambang Hendroyono.

Dari aspek kepastian hukum itu, lanjut Bambang Hendroyono, masyarakat yang sudah memiliki izin dan akses pengelolaan hutan dalam program Perhutanan Sosial ini akan diberikan bantuan fasilitasi dalam bentuk sarana produksi, bantuan pendampingan, bantuan bibit pohon, sarana dan peralatan produksi dan kemudian dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan yang sesuai untuk mempercepat produksi.

“Semua ini tidak lain untuk terus meningkatkan produksi. Kita sudah membuktikan produksi petani di areal Perhutanan Sosial meningkat di masa Covid-19 ini. Kita berharap, mereka nantinya menjadi pelaku usaha yang terus meningkat hasilnya dan tentunya kesejahteraan, sebagaimana tujuan utama dari Presiden Jokowi dalam Program Perhutanan Sosial ini,” papar Bambang Hendroyono.

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Pemerintah, kata Bambang Hendroyono, untuk periode 2015-2019 mengalokasikan 12,7 juta hektare untuk Perhutanan Sosial,
Memang dalam RUU Cipta Kerja di antara Pasal 29 dan Pasal 30 UU Kehutanan disisipkan dua pasal baru yakni Pasal 29A dan Pasal 29B. Pasal 29A mengatur pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dapat dilakukan kegiatan Perhutanan Sosial yang dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok tani hutan dan koperasi. Selanjutnya Pasal 29B mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan kegiatan Perhutanan Sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pertama Kali

Sebelumnya dalam keterangan bersama para menteri terkait tentang UU Cipta Kerja, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan, UU Cipta Kerja bidang KLHK mencakup masalah lingkungan hidup dan kehutanan. Salah satunya soal Perhutanan Sosial.

Perizinan berusaha bukan hanya ditekankan untuk swasta, tapi juga diangkat di situ perizinan untuk perhutanan sosial. Untuk pertama kalinya, Perhutanan Sosial masuk dalam undang-undang. Ini hal yang sangat positif.

“Terima kasih kepada Panja Baleg (Panitia Kerja Badan Legislasi) yang memutuskan masuknya Perhutanan Sosial . Sangat membantu bagi masyarakat," kata Siti Nurbaya.

Ia menegaskan, UU Cipta Kerja sangat berpihak pada masyarakat. Menurutnya, tidak akan ada lagi kriminalisasi terhadap masyarakat di kawasan hutan atau masyarakat adat.

"UU Cipta Kerja ini, bagi subjek Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu jelas menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Yaitu, bisa kita lihat dalam UU ini, mengedepankan restorative justice, apa-apa bukan main pidana, masyarakat tidak gampang dikriminalisasi, misalnya," kata Siti Nurbaya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

SABIC Sumbang Rp 869 Juta untuk 250 Ribu Keluarga Berpenghasilan Rendah

Dalam menyalurkan sumbangan, SABIC bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia untuk mendistribusikan peralatan kebersihan pribadi.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

BKSAP Tekankan Pentingnya Multilateralisme di Masa Pandemi

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menekankan pentingnya kerja sama global sebagai salah satu diplomasi parlemen di masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Sungai Batanghari Harus Dipertahankan Jadi Habitat Ikan Asli Jambi

Pelestarian populasi ikan asli Jambi di Sungai Batanghari dan penghijauan di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Sungai Batanghari harus terus dilakukan.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Terlibat Kericuhan Saat Demo, Polda Banten Tetapkan 14 Orang Tersangka

Mereka diamankan oleh petugas kepolisian karena terlibat dalam kericuhan saat aksi di depan Kampus UIN SMH Serang, Banten.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Bawaslu Bengkulu Temukan Kampanye Pilkada Langgar Protokol Kesehatan

Bawaslu Bengkulu juga menemukan kebanyakan peserta kampanye terbuka Pilkada Seretak 2020 tidak memakai masker.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Jubir Pemerintah: Masyarakat Jangan Terjebak Mitos Vaksinasi

masyarakat tak perlu khawatir akan vaksinasi karena itu adalah proses awal pembentukan antibodi terhadap suatu penyakit tertentu

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Universitas Katolik Atma Jaya Yogyakarta Transformasi Logo, Himne dan Mars

Himne dan Mars merupakan sebuah kekuatan dan ciri khas yang dikumandangkan di hampir seluruh acara penting yang diadakan universitas.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Kementerian Agama Sulteng Maksimalkan Peran Tokoh Agama Kampanyekan Protokol Kesehatan

Memerangi pandemi Covid-19 bukan peran pemerintah saja melainkan diperlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Pilkada Medan, KITA Deklarasikan Kemenangan untuk Bobby-Aulia

Deklarasi itu juga dihadiri oleh Ketua Pedagang Pasar Medan, Puan Maharani, presenter televisi sekaligus seniman, Tere Marbun, dan Ketua Pesada Medan Vivico.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Debat SDGs Virtual Fokus Keterlibatan Pemuda di Tengah Pandemi Covid-19

Acara tahun ini menyoroti bagaimana kaum muda Indonesia merespon tantangan Covid-19 dan bagaimana mereka bertindak dalam agenda SDGs.

NASIONAL | 9 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS