Unjuk Rasa Anarkistis Melanggar Hukum dan Cederai Demokrasi
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Unjuk Rasa Anarkistis Melanggar Hukum dan Cederai Demokrasi

Jumat, 9 Oktober 2020 | 12:59 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Aksi unjuk rasa terhadap pengesahan UU Cipta Kerja dan berujung pada aksi-aksi anarki dinilai sebagai bentuk pelanggaran hukum dan mencederai penghargaan terhadap sistem demokrasi yang telah dibangun di Indonesia. Aspirasi ketidakpuasan terhadap pengesahan itu telah disediakan melalui sarana hukum berupa uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Aspirasi ketidakpuasan telah disediakan sarana hukum melalui uji materi terhadap UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, bukan melalui demonstrasi anarkistis dan vandalistis," ujar pakar hukumm pidana Indriyanto Seno Adji di Jakarta, Jumat (9/10/2020).

Indriyanto mengatakan, bila ada ketidakpuasan atas keabsahan substansi UU Cipta Kerja, baik atas kelebihan dan kekurangan UU tersebut, sebagai warga di negara hukum, sudah sewajarnya semua pihak tunduk dan taat kepada proses hukum atas legitimasi UU tersebut. Kalau pun aspirasi ketidakpuasan itu disalurkan melalui aksi demonstrasi, maka seharusnya dilakukan sesuai regulasi dan tertib hukum. Faktanya, kata Indriyanto, aksi unjuk rasa yang terjadi kemarin telah menyimpang dari aturan perundang-undangan.

Apa pun alasannya, ujar pengajar bidang studi ilmu hukum Universitas Indonesia (UI) itu, formulasi demonstrasi yang anarkistis dan vandalistis jelas melanggar hukum dan mencoreng sistem demokrasi Indonesia. Untuk itu, kata dia, negara tetap harus menindak tegas secara hukum kepada pelaku anarkistis maupun pihak yang menunggangi sebagai aktor intelektual.

"Unjuk rasa terkait pengesahan UU Cipta Kerja ini telah ditunggangi kepentingan-kepentingan politik dengan memanfaatkan aspirasi masyarakat yang berakhir anarkistis. Apalagi, demo dilakukan melalui penyebaran hoax yang sengaja dilakukan untuk menciptatakan diskomunikasi dan disinformasi, sehingga menimbulkan distabilitas politik dan keamanan negara," tuturnya.

Indriyanto juga menyebutkan, proses pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU melalui Sidang Paripurna DPR memiliki legitimasi dan sesuai dengan pemaknaan due process of law. Semua tahapan pembahasan RUU, kata dia, sudah melalui mekanisme dan proses legislatif dengan menghadirkan serta mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pemangku kepentingan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Masuknya Perhutanan Sosial di UU Cipta Kerja Wujud Nyata Keberpihakan Pemerintah pada Rakyat

Bambang Hendroyono menegaskan, keberpihakan pemerintah pada masyarakat sangat nyata dalam UU Cipta Kerja ini karena memberikan kepastian hukum.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

SABIC Sumbang Rp 869 Juta untuk 250 Ribu Keluarga Berpenghasilan Rendah

Dalam menyalurkan sumbangan, SABIC bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia untuk mendistribusikan peralatan kebersihan pribadi.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

BKSAP Tekankan Pentingnya Multilateralisme di Masa Pandemi

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menekankan pentingnya kerja sama global sebagai salah satu diplomasi parlemen di masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Sungai Batanghari Harus Dipertahankan Jadi Habitat Ikan Asli Jambi

Pelestarian populasi ikan asli Jambi di Sungai Batanghari dan penghijauan di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Sungai Batanghari harus terus dilakukan.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Terlibat Kericuhan Saat Demo, Polda Banten Tetapkan 14 Orang Tersangka

Mereka diamankan oleh petugas kepolisian karena terlibat dalam kericuhan saat aksi di depan Kampus UIN SMH Serang, Banten.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Bawaslu Bengkulu Temukan Kampanye Pilkada Langgar Protokol Kesehatan

Bawaslu Bengkulu juga menemukan kebanyakan peserta kampanye terbuka Pilkada Seretak 2020 tidak memakai masker.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Jubir Pemerintah: Masyarakat Jangan Terjebak Mitos Vaksinasi

masyarakat tak perlu khawatir akan vaksinasi karena itu adalah proses awal pembentukan antibodi terhadap suatu penyakit tertentu

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Universitas Katolik Atma Jaya Yogyakarta Transformasi Logo, Himne dan Mars

Himne dan Mars merupakan sebuah kekuatan dan ciri khas yang dikumandangkan di hampir seluruh acara penting yang diadakan universitas.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Kementerian Agama Sulteng Maksimalkan Peran Tokoh Agama Kampanyekan Protokol Kesehatan

Memerangi pandemi Covid-19 bukan peran pemerintah saja melainkan diperlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Pilkada Medan, KITA Deklarasikan Kemenangan untuk Bobby-Aulia

Deklarasi itu juga dihadiri oleh Ketua Pedagang Pasar Medan, Puan Maharani, presenter televisi sekaligus seniman, Tere Marbun, dan Ketua Pesada Medan Vivico.

NASIONAL | 9 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS