Tidak Dihapus, Izin Amdal dalam UU Cipta Kerja Hanya Disederhanakan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.47 (0.2)   |   COMPOSITE 6359.21 (11.43)   |   DBX 1342.2 (24.41)   |   I-GRADE 184.288 (-0.3)   |   IDX30 516.126 (-0.7)   |   IDX80 138.807 (-0.33)   |   IDXBUMN20 408.536 (-2.89)   |   IDXESGL 142.044 (-0.25)   |   IDXG30 145.076 (0.14)   |   IDXHIDIV20 455.222 (-0.88)   |   IDXQ30 147.857 (-0.01)   |   IDXSMC-COM 298.089 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 362.717 (-1.32)   |   IDXV30 136.649 (-0.85)   |   INFOBANK15 1071.96 (1.29)   |   Investor33 444.599 (-0.31)   |   ISSI 184.85 (-0.31)   |   JII 633.797 (-1.51)   |   JII70 223.435 (-0.51)   |   KOMPAS100 1241.07 (-1.94)   |   LQ45 967.658 (-1.31)   |   MBX 1728.33 (-1.73)   |   MNC36 329.04 (-0.3)   |   PEFINDO25 326.697 (0.91)   |   SMInfra18 315.108 (-1.73)   |   SRI-KEHATI 378.138 (-0.15)   |  

Tidak Dihapus, Izin Amdal dalam UU Cipta Kerja Hanya Disederhanakan

Jumat, 9 Oktober 2020 | 13:05 WIB
Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menegaskan, tidak ada penghapusan izin analisis dampak lingkungan (Amdal) dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) atau Omnibus Law di sektor lingkungan.

Menurut Susiwijono, persetujuan lingkungan merupakan persyaratan dasar Perizinan Berusaha. Amdal hanya dibuat sederhana agar aturannya tidak berbelit-belit.

"Amdal tidak dihapus, dan tetap ada. Akan tetapi prosesnya dibuat menjadi lebih sederhana, sehingga waktu dan biaya yang dibutuhkan menjadi lebih efisien," ujar Susiwijono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/10/2020).

Susiwijono memaparkan, UU Cipta Kerja mengatur bahwa prinsip dan konsep dasarAmdal tidak berubah, tetap sesuai ketentuan sebelumnya. Perubahan hanya terkait pemberian kemudahan dalam memperoleh persetujuan lingkungan. Izin lingkungan diintegrasikan ke dalam Perizinan Berusaha untuk meringkas sistem perizinan dan memperkuat penegakan hukum.

Lebih jauh Susiwijono menjelaskan,Amdal dikembalikan kepada fungsi dan proses sebenarnya, yaitu dokumen teknis dan ilmiah studi kelayakan lingkungan hidup yang kemudian digunakan sebagai syarat perizinan berusaha yang memuat ketentuan atau kewajiban dari aspek lingkungan. Tahapan izin Lingkungan diringkas menjadi tiga tahap yaitu proses dokumen lingkungan, persetujuan lingkungan dan Perizinan Berusaha.

Hal tersebut, lanjut Susi, diperkuat dengan Pasal 1 Angka 11 yang menyebutkan bahwaAmdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan lama, izin lingkungan terpisah dari Perizinan Berusaha, maka apabila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi pencabutan izin, yang dicabut hanya izin lingkungan, izin usaha tetap jalan. Namun, di UU Cipta Kerja, izin lingkungan terintegrasi dengan perizinan berusaha, apabila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi pencabutan izin, yang dicabut sekaligus Perizinan Berusaha.

Susiwijono menjelaskan, persetujuan lingkungan menjadi dasar penerbitan Perizinan Berusaha sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 24 (ayat 1-6) juga menyebutkan, dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Sementara Pasal 37 menjelaskan, Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau kewajiban yang ditetapkan dalam dokumenAmdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Unjuk Rasa Anarkistis Melanggar Hukum dan Cederai Demokrasi

Negara tetap harus menindak tegas secara hukum kepada pelaku anarkistis maupun pihak yang menunggangi sebagai aktor intelektual.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Masuknya Perhutanan Sosial di UU Cipta Kerja Wujud Nyata Keberpihakan Pemerintah pada Rakyat

Bambang Hendroyono menegaskan, keberpihakan pemerintah pada masyarakat sangat nyata dalam UU Cipta Kerja ini karena memberikan kepastian hukum.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

SABIC Sumbang Rp 869 Juta untuk 250 Ribu Keluarga Berpenghasilan Rendah

Dalam menyalurkan sumbangan, SABIC bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia untuk mendistribusikan peralatan kebersihan pribadi.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

BKSAP Tekankan Pentingnya Multilateralisme di Masa Pandemi

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menekankan pentingnya kerja sama global sebagai salah satu diplomasi parlemen di masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Sungai Batanghari Harus Dipertahankan Jadi Habitat Ikan Asli Jambi

Pelestarian populasi ikan asli Jambi di Sungai Batanghari dan penghijauan di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Sungai Batanghari harus terus dilakukan.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Terlibat Kericuhan Saat Demo, Polda Banten Tetapkan 14 Orang Tersangka

Mereka diamankan oleh petugas kepolisian karena terlibat dalam kericuhan saat aksi di depan Kampus UIN SMH Serang, Banten.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Bawaslu Bengkulu Temukan Kampanye Pilkada Langgar Protokol Kesehatan

Bawaslu Bengkulu juga menemukan kebanyakan peserta kampanye terbuka Pilkada Seretak 2020 tidak memakai masker.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Jubir Pemerintah: Masyarakat Jangan Terjebak Mitos Vaksinasi

masyarakat tak perlu khawatir akan vaksinasi karena itu adalah proses awal pembentukan antibodi terhadap suatu penyakit tertentu

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Universitas Katolik Atma Jaya Yogyakarta Transformasi Logo, Himne dan Mars

Himne dan Mars merupakan sebuah kekuatan dan ciri khas yang dikumandangkan di hampir seluruh acara penting yang diadakan universitas.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Kementerian Agama Sulteng Maksimalkan Peran Tokoh Agama Kampanyekan Protokol Kesehatan

Memerangi pandemi Covid-19 bukan peran pemerintah saja melainkan diperlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan.

NASIONAL | 9 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS