Pengamat: Lima Hal Penting terkait UU Cipta Kerja
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.47 (-0.33)   |   COMPOSITE 6359.21 (7.39)   |   DBX 1342.2 (19.78)   |   I-GRADE 184.288 (-0.11)   |   IDX30 516.126 (-0.99)   |   IDX80 138.807 (-0.29)   |   IDXBUMN20 408.536 (-1.13)   |   IDXESGL 142.044 (-0.14)   |   IDXG30 145.076 (-0.22)   |   IDXHIDIV20 455.222 (-1.21)   |   IDXQ30 147.857 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 298.089 (1.62)   |   IDXSMC-LIQ 362.717 (-0.87)   |   IDXV30 136.649 (-0.69)   |   INFOBANK15 1071.96 (2.25)   |   Investor33 444.599 (-0.56)   |   ISSI 184.85 (-0.38)   |   JII 633.797 (-2.23)   |   JII70 223.435 (-0.43)   |   KOMPAS100 1241.07 (-1.73)   |   LQ45 967.658 (-1.65)   |   MBX 1728.33 (-1.77)   |   MNC36 329.04 (-0.3)   |   PEFINDO25 326.697 (-0.49)   |   SMInfra18 315.108 (-2.17)   |   SRI-KEHATI 378.138 (-0.1)   |  

Pengamat: Lima Hal Penting terkait UU Cipta Kerja

Jumat, 9 Oktober 2020 | 16:13 WIB
Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Ada lima hal penting yang patut diperhatikan secara serius terkait maraknya aksi pro kontra penetapan Undang-undang Cipta Kerja oleh DPR.

Demikian disampaikan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah, RES Fobia kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Jumat (9/10/2020).

Menurut RES Fobia, hal pertama adalah harus dihormati konstitusionalitas dan identitas Indonesia sebagai negara hukum. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konstitusionalitas negara hukum Indonesia menjadi dasar pergerakan maju keindonesiaan. Identitas negara hukum Indonesia menjadi panji kewibawaan Indonesia.

Hal kedua yang patut dicermari adalah negara, pemerintah, dan masyarakat perlu memperhatikan secara serius tentang hal pokok yang menjadi pemikiran utama Jurgen Habermas (dalam F. Budi Hardiman – Filsafat Fragmentaris, 2007) tentang hukum sebagai elemen komunikatif dalam masyarakat kompleks yang sedikit banyak dapat merekatkan negara, pasar dan masyarakat. Hukum sebagai sabuk pengaman terakhir untuk integritas sosial. Hukum dalam masyarakat kompleks dapat dimengerti sebagai engsel yang menghubungkan antara negara dan pasar di satu pihak dan masyarakat luas di lain pihak.

Hal ketiga yang patut diperhatikan adalah penyelesaian pro kontra ini secara hukum mengingat produk hukum tersebut sudah disahkan. Bagi pihak yang menolak UU ini bisa membawa persoalan ini ke ranah hukum melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi.

“Melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi, maka yang terjadi adaalah proses kualitatif dalam kerja keras beradu argumentasi. Masing-masing pihak akan dipersilakan mengajukan argumentasi pembuktian, yang dengan itu hal-hal yang dipandang sebagai hoaks tak bakal berseliweran, tapi juga pasal-pasal yang mungkin dipahami sebagai perlu dikoreksi, dapat dikemukakan secara jernih dan argumentative,” papar Mitra Kerja Indeks Demokrasi Indonesia ini.

Hal keempat yang layak diperhatikan, kata Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik UKSW ini yakni pergerakan massa yang terkonsentrasi di jalan raya dan/atau area tertentu untuk berdemonstrasi, memang merupakan ekspresi berdemokrasi. Namun, muara peradaban berdialog harus bergerak di jalur peradaban hukum. Pengkutuban diri secara politik (self-power blocking) tak boleh lepas kendali dari terang pembimbingan, semangat, tata nilai dan makna negara hukum yang demokratis, tertib dan berdisiplin.

Sedangkan, hal kelima yang patut dicermati adalah tantangan MK dalam menangani kemungkinan terjadinya judicial review atas UU Cipta Kerja oleh masyarakat,

“Ujian utama pada MK adalah menegakkan Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini perlu dilakukan secara teliti, sungguh-sungguh, mendalam, bermanfaat dan bertanggungjawab,” kata RES Fobia yang juga seorang advokat ini.

Dikatakan, Pasal 5 mengatur bahwa: (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum; (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Selanjutnya, pada penjelasan terhadap Pasal 5 ayat (1) diterangkan bahwa, “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.

Dalam konteks itu, kata RES Fobia, MK menghadapi tantangan dan ujian yang sangat serius, terutama ketika akan meletakkan situasi ini dalam bingkai proses beradanya lembaga kepresidenan dan lembaga perwakilan rakyat di satu pihak dengan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan di sisi sebaliknya.

Dia menjelaksan, kita mungkin menyebut adanya hubungan fungsional yang tak bisa dilepaskan antara presiden, DPR dan masyarakat. Akan tetapi, kita juga harus realistis menilai dan menyikapi fakta tentang hubungan yang ada di antara ketiganya.

“Saya melihat situasi problematiknya tampak sebagai infrastruktur politik yang seharusnya menjadi sarana rakyat untuk menggerakkan dan mendayagunakan negara, dianggap sedang tercerabut ke dalam supra-struktur politik yang dipandang hendak merekayasa rakyat,” ujarnya.

Dalam situasi demikian, presiden dan DPR sedang menghadapi ujian pembuktian atas relevansi kontekstualnya UU Cipta Kerja, sedangkan sebagian masyarakat yang menolak perlu berjuang keras menunjukkan argumentasi persamaan dan keadilan sebagai universalitas HAM.

“Di sinilah mercusuar peradaban hukum dan keadilan diuji melalui proses konstitusional di MK,” tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KSPI Akan Ajukan Gugatan UU Cipta Kerja ke MK

Menurut Said Iqbal, KSPI akan melanjutkan gerakan aksi secara konstitusional dengan mengajukan gugatan terhadap UU Cipta Kerja ke MK.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

TGPF Kasus Penembakan Intan Jaya Ditembaki KKB

Hingga saat ini, belum diketahui apakah ada korban jiwa akibat aksi pengadangan serta penembakan tersebut.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Gubernur Sumut: Tenaga Medis Jangan Bertugas Tanpa APD

Gubernur Sumut meminta kalangan tenaga medis untuk melaporkan kekurangan alat pelindung diri (APD).

NASIONAL | 9 Oktober 2020

50 Tenaga Kesehatan di RSUD Madina Terpapar Covid-19

Dokter yang bertugas tidak dilengkapi alat pelindung diri (APD).

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Hari Ini, Jokowi dan Ma'ruf Amin Bahas UU Cipta Kerja

Hingga saat ini, belum ada keterangan dari Presiden Jokowi, Wapres Ma'ruf Amin maupun pihak Istana terkait pembahasan UU Cipta Kerja dalam rapat intern tersebut

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Gedung DPRD Sumut Dijaga Ketat

Pengamanan ekstra ketat dilakukan polisi guna mengantisipasi aksi demo susulan dalam menolak Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Ribuan Perusuh Demo UU Cipta Kerja Ditangkap, Mayoritas Pelajar

Polisi mengamankan pelajar sebanyak 1.548 di Sulsel, Polda Metro Jaya, Sumut, dan Kalimantan Tengah.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Nadiem Sebut Peran Guru Sangat Mulia di Masa Pandemi

​Guru tidak hanya memastikan keberlangsungan pembelajaran, tetapi turut berperan dalam mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan murid.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Polri Tangkap Penyebar Hoax UU Cipta Kerja

Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono pelaku yang ditangkap adalah seorang perempuan berinisial VE (36) pemilik akun Twitter @videlyaeyang.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

21 Pendemo di Medan Reaktif Covid-19

Sebanyak 21 orang dari 253 orang pendemo yang terkait kericuhan saat demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, dinyatakan reaktif Covid-19.

NASIONAL | 9 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS