5 Tahun Jadi Tersangka, Eks Pejabat Kemkes Ditahan KPK
INDEX

BISNIS-27 537.873 (-1.54)   |   COMPOSITE 6307.13 (-48.56)   |   DBX 1215.21 (-5.42)   |   I-GRADE 185.638 (-0.44)   |   IDX30 533.814 (-2.1)   |   IDX80 142.76 (-0.73)   |   IDXBUMN20 425.411 (-4.99)   |   IDXESGL 147.067 (-0.47)   |   IDXG30 144.927 (0.21)   |   IDXHIDIV20 469.552 (-2.43)   |   IDXQ30 151.508 (0.19)   |   IDXSMC-COM 286.952 (-2.83)   |   IDXSMC-LIQ 357.858 (-1.26)   |   IDXV30 144.532 (-2.19)   |   INFOBANK15 1076.36 (2.19)   |   Investor33 457.615 (-2.19)   |   ISSI 184.91 (-1.68)   |   JII 650.972 (-4.67)   |   JII70 227.363 (-1.7)   |   KOMPAS100 1270.4 (-8.29)   |   LQ45 991.58 (-3.63)   |   MBX 1739.82 (-14.27)   |   MNC36 337.819 (-1.76)   |   PEFINDO25 325.262 (6.76)   |   SMInfra18 322.474 (-5.58)   |   SRI-KEHATI 391.563 (-2.01)   |  

5 Tahun Jadi Tersangka, Eks Pejabat Kemkes Ditahan KPK

Jumat, 9 Oktober 2020 | 17:43 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, Bambang Gianto Raharjo, Jumat (9/10/2020). Bambang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi proyek peralatan kesehatan kesehatan dan laboratorium RS Tropik Infeksi di Universitas Airlangga Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2010. Bambang telah menyandang status tersangka kasus tersebut sejak Desember 2015 atau lima tahun lalu.

Deputi Penindakan KPK, Karyoto mengatakan, Bambang ditahan di Rutan Gedung ACLC KPK untuk 20 hari pertama. Dengan demikian, Bambang setidaknya bakal mendekam di sel tahanan hingga 28 Oktober 2020.

"Untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan tersangka BGR (Bambang Gianto Raharjo) selama 20 hari terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan 28 Oktober 2020 di rutan cabang KPK di Gedung ACLC KPK Kavling C1," kata Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/10/2020).

Sebelum mendekam di sel tahanannya, Bambang bakal menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di rutan yang sama. Isolasi mandiri ini sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19.

"Sebagai protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19, maka tahanan akan terlebih dulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan Cabang KPK pada Gedung ACLC KPK di Kavling C1 tersebut," katanya.

Karyoto membeberkan, kasus yang menjerat Bambang bermula pada akhir 2008. Saat itu, Sekretaris BPPSDM Kesehatan, Zulkarnain Kasim diperintahkan Siti Fadilah Supari selaku Menteri Kesehatan agar anggaran fungsi pendidikan digunakan untuk kegiatan pengadaan Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM), pembangunan dan pengadaan alat-alat kesehatan RS Tropik Infeksi Universitas Airlangga.

Seluruh anggaran tersebut diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam anggaran Satuan Kerja Badan PPSDM Kesehatan. Selain itu, Zulkarnain Kasim juga diperintah Siti Fadilah untuk mengamankan pengadaan ABBM dan pembangunan RS Tropik Infeksi Unair karena yang mengawal anggarannya adalah Bendum Partai Demokrat saat itu dan pemilik Permai Group M. Nazaruddin.

Menjalankan perintah Siti Fadilah tersebut, Bambang kemudian bertemu Nazaruddin pada awal 2009 membicarakan rencana pemberian anggaran tambahan untuk Universitas Airlangga yang akan diberikan melalui DIPA BPPSDM Kesehatan

"Pada kesempatan tersebut juga sudah dibicarakan rencana pengadaan pembangunan RS Tropik Infeksi Universitas Airlangga yang akan dilaksanakan oleh pihak Muhammad Nazaruddin," papar Karyoto.

Pada awal 2010, anak buah Nazaruddin yang juga Direktur Marketing PT Anugrah Nusantara Minarsih bertemu dengan Zulkarnain Kasim, Syamsul Bahri dan Wadianto di ruang kerja Zulkarnain. Dalam pertemuan tersebut Zulkarnain memberitahu Syamsul Bahri dan Wadianto bahwa Nazaruddin yang membantu proses pencarian anggaran di BPPSDM Kesehatan dan Minarsih yang akan menangani kelanjutan prmbangunan RS Tropik dan Infeksi di Unair beserta peralatan kesehahan dan laboratorium dari DIPA TA 2010 BPPSDM Kesehatan.

Sekitar September 2010, Panitia Pengadaan dengan dibantu dua anak buah Nazaruddin di Anugerah Grup Hernowo dan Yoyok mulai menyusun HPS. Dari penyusunan HPS untuk pengadaan tahap 1 diperoleh harga Rp 39.989.615.000. Lelang pekerjaan Tahap 1 dimenangkan oleh PT. Buana Ramosari Gemilang dengan harga penawaran Rp 38.830.138.600. Kemudian penyusunan HPS untuk pengadaan Tahap 2 diperoleh harga Rp50.631.357.000 dan dimenangkan oleh PT Marell Mandiri dengan nilai penawaran sebesar Rp 49.157.682.200. Sekitar pertengahan 2009, Minarsih pernah memberikan uang USD 17 ribu kepada Zulkarnain, yakni sebesar USD9.500 untuk Zulkarnain dan sisanya USD7.500 untuk Bambang.

"Pemberian ini diduga sebagai bentuk ucapan terima kasih atas diijinkannya pihak PT Anugerah atau Permai Group untuk melaksanakan pengadaan Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) tahun 2009 oleh PT Mahkota Negara dan rencana pengadaan alat-alat kesehatan dan laboratorium RS Tropik Infeksi Universitas Airlangga Tahun 2010 oleh PT Buana Ramosari Gemilang dan PT Marell Mandiri," kata Karyoto.

Kasus korupsi ini merugikan keuangan negara sebesar Rp14.139.223.215. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Bambang disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 5 ayat (2) dan atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jokowi Pimpin Ratas UU Cipta Kerja Bersama Wapres, Gubernur, dan Menteri

Ia membenarkan dirinya menggelar rapat terbatas yang membahas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru disahkan DPR beberapa hari lalu.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Kejaksaan Agung Periksa Dua Tersangka Korporasi Kasus Jiwasraya

Kejagung memeriksa satu orang saksi dan dua tersangka korporasi terkait kasus Asuransi Jiwasraya, Jumat (9/10/2020).

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Jurnalis Jadi Korban Demo Cipta Kerja, Ini Kata Polri

Sedikitnya tujuh jurnalis menjadi korban kekerasan aparat keamanan saat meliput jalannya aksi unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja di Jakarta.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Ketua Relawan Covid-19: Semua Pihak pada Aksi Demo Harus Patuhi Protokol Kesehatan

Massa aksi maupun aparat keamanan diminta terus mematuhi protokol kesehatan agar penyebaran Covid-19 tidak melonjak tajam.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Aktor Utama Demo Rusuh, Ini Pernyataan Polri

Polri masih terus melakukan pemeriksaan terhadap hampir 4.000 orang yang ditangkap terkait demo rusuh menuntut pembatalan UU Cipta Kerja.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Pemkot Jambi Upayakan Fasilitas Uji Swab Mandiri

Pengadaan fasilitas uji usap mandiri dinilai penting untuk mengendalikan kasus Covid-19 di Kota Jambi.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Pengamat: Lima Hal Penting terkait UU Cipta Kerja

Wakil Dekan FH UKSW menyebutkan ada lima hal penting yang harus diperhatikan terkait maraknya aksi pro kontra pengesahan UU Cipta Kerja.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

KSPI Akan Ajukan Gugatan UU Cipta Kerja ke MK

Menurut Said Iqbal, KSPI akan melanjutkan gerakan aksi secara konstitusional dengan mengajukan gugatan terhadap UU Cipta Kerja ke MK.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

TGPF Kasus Penembakan Intan Jaya Ditembaki KKB

Hingga saat ini, belum diketahui apakah ada korban jiwa akibat aksi pengadangan serta penembakan tersebut.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Gubernur Sumut: Tenaga Medis Jangan Bertugas Tanpa APD

Gubernur Sumut meminta kalangan tenaga medis untuk melaporkan kekurangan alat pelindung diri (APD).

NASIONAL | 9 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS