KPK Dalami Motif Gratifikasi SGD 100 Ribu kepada Boyamin Saiman MAKI
INDEX

BISNIS-27 532.645 (5.76)   |   COMPOSITE 6373.41 (33.6)   |   DBX 1200.38 (10.88)   |   I-GRADE 185.572 (1.38)   |   IDX30 530.591 (4.85)   |   IDX80 143.3 (1.02)   |   IDXBUMN20 436.746 (3.04)   |   IDXESGL 146.832 (1.72)   |   IDXG30 145.313 (0.78)   |   IDXHIDIV20 465.476 (4.37)   |   IDXQ30 150.721 (1.36)   |   IDXSMC-COM 298.62 (-0.97)   |   IDXSMC-LIQ 374.87 (0.07)   |   IDXV30 150.9 (0.3)   |   INFOBANK15 1063.78 (10.1)   |   Investor33 452.728 (5.44)   |   ISSI 189.451 (0.3)   |   JII 667.742 (1.74)   |   JII70 234.615 (0.32)   |   KOMPAS100 1279.35 (8.99)   |   LQ45 988.752 (8.67)   |   MBX 1764.22 (8.29)   |   MNC36 335.71 (3.33)   |   PEFINDO25 340.233 (1.9)   |   SMInfra18 325.434 (4.57)   |   SRI-KEHATI 386.573 (5.14)   |  

KPK Dalami Motif Gratifikasi SGD 100 Ribu kepada Boyamin Saiman MAKI

Jumat, 9 Oktober 2020 | 18:49 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami gratifikasi senilai SGD 100.000 atau setara Rp 1,084 miliar yang diterima Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Tidak hanya menelusuri pihak pemberi, KPK juga mendalami motif mengapa uang tersebut diserahkan ke Boyamin.

"Bisa dilihat nanti siapa yang memberi dan kaitannya apa. Kami sudah koordinasi dengan Direktorat Gratifikasi yang kemarin menerima untuk di cek lebih dalam. Karena pak Boyamin sendiri kan kemarin hanya menyebut inisial-inisial saja. Nanti biar rekan-rekan kami dari Direktorat Gratifikasi untuk melihat motivasi dan background siapa yang memberikan maksud dan tujuannya apa. Setelah itu baru kami dalami juga," kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/10/2020).

Lebih lanjut Karyoto mengapreasiasi dan menghargai langkah Boyamin melaporkan uang yang diterimanya. Apalagi Boyamin bukan seorang penyelenggara atau pejabat yang berkewajiban melaporkan setiap penerimaan gratifikasi ke KPK.

"Kita sangat hargai peran serta masyarakat dan Boyamin cukup luar biasa juga. Memang kalau dikatakan gratifikasi itu kan bukan penyelenggara negara bukan pejabat," katanya.

Diketahui, Boyamin melaporkan dugaan gratifikasi sebesar SGD 100.000 kepada Direktorat Gratifikasi KPK. Boyamin mengaku bukan penyelenggara negara atau pejabat yang berkewajiban melaporkan setiap penerimaan gratifikasi. Namun, sebagai orang yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi dan membantu aparat negara memberantas korupsi, termasuk dalam perkara Joko Tjandra, Boyamin merasa tidak berhak menerima uang tersebut.

Apalagi, uang itu diberikan oleh seseorang agar Boyamin tidak terus-menerus membongkar inisial-inisial dalam skandal Djoko Tjandra. Meski demikian, Boyamin tidak mengetahui asal usul atau sumber uang tersebut.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jokowi Bantah Cuti dan Kompensasinya Dihapuskan di UU Cipta Kerja

Jokowi melihat adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja, pada dasarnya dilatarbelakangi oleh informasi mengenai substansi dari UU yang mengarah kepada hoaks.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Jokowi Sebut UU Cipta Kerja Hilangkan Pungli

Menurut Jokowi dengan menyederhanakan, memotong, mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik maka pungutan liar (pungli) dapat dihilangkan.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Jokowi: UU Cipta Kerja Mempermudah Usaha Mikro Kecil

Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit untuk membuka usaha baru dipangkas. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil tidak diperlukan lagi.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

The Gade Creative Lounge Bantu Mahasiswa Ciptakan Ide Kreatif

The Gade Creative Lounge merupakan sebuah tempat yang bisa digunakan oleh mahasiswa Unpad untuk berkumpul sekaligus menuangkan ide kreatif.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

TNI Kejar Gerombolan KKSB yang Tembaki TGPF di Intan Jaya

TNI mengejar gerombolan KKSB yang menembaki Tim TGPF, Jumat (9/10/2020).

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Jokowi: Tak Puas dengan UU Cipta Kerja, Ajukan Uji Materi ke MK

Pengajuan uji materi suatu undang-undang ke MK sesuai dengan sistem kenegeraan Indonesia.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

5 Tahun Jadi Tersangka, Eks Pejabat Kemkes Ditahan KPK

Bambang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi proyek peralatan kesehatan kesehatan dan laboratorium RS Tropik Infeksi di Universitas Airlangga.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Jokowi Pimpin Ratas UU Cipta Kerja Bersama Wapres, Gubernur, dan Menteri

Ia membenarkan dirinya menggelar rapat terbatas yang membahas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru disahkan DPR beberapa hari lalu.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Kejaksaan Agung Periksa Dua Tersangka Korporasi Kasus Jiwasraya

Kejagung memeriksa satu orang saksi dan dua tersangka korporasi terkait kasus Asuransi Jiwasraya, Jumat (9/10/2020).

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Jurnalis Jadi Korban Demo Cipta Kerja, Ini Kata Polri

Sedikitnya tujuh jurnalis menjadi korban kekerasan aparat keamanan saat meliput jalannya aksi unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja di Jakarta.

NASIONAL | 9 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS