Prof Romli Sebut UU Cipta Kerja Putus Mata Rantai Birokrat Korup
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Prof Romli Sebut UU Cipta Kerja Putus Mata Rantai Birokrat Korup

Jumat, 9 Oktober 2020 | 19:45 WIB
Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar Hukum dari Universitas Padjajaran (Unpad), Prof Romli Atmasasmita, mengapresiasi langkah pemerintah dalam memutus mata rantai korupsi birokrasi lewat Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

"Saya apresiasi upaya pemerintah yang telah berani menembus tembok tebal governmental corruption dengan memutus mata rantai mafioso dan birokrat korup," ujar Romli dalam keterangannya, Jumat (9/10/2020).

Romli menganggap kekhawatiran UU Cipta Kerja akan menyengsarakan rakyat sangat absurd, tidak memiliki justifikasi filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Menurut Romly, UU Cipta Kerja dibentuk merujuk pada pengalaman buruk masa lalu sejak orde baru yang masih terjadi sampai saat ini, yaitu korupsi, maladministrasi, abuse of power dan suap, serta mafia-mafia di berbagai sektor.

"Selain itu, UU Cipta Kerja juga menghilangkan ego sektoral yang selama 75 pemerintahan berdiri, telah menghambat efisiensi administrasi," paparnya.

Oleh pihak yang kontra UU Cipta Kerja, kata Romli, dianggap telah melemahkan dan menyengsarakan rakyat. Padahal, UU Cipta Kerja justru melemahkan dan menyengsarakan mafia, maladministrasi, korupsi, suap serta perilaku pemburu rente.

Romli menyarankan bagi yang kontra untuk menempuh jalur konstitusional. "Jika kita adalah warga negara yang taat hukum, termasuk pakar-pakar hukum," tegasnya.

Untuk ke depan, Romli lebih menyoroti penyusunan peraturan pemerintah (PP), agar lebih banyak menampung aspirasi masyarakat yang positif bagi bangsa dan negara.

Alasannya, UU Cipta Kerja memerlukan 39 PP yang harus diselesaikan secara hati-hati (with due care), pasti (certainty) dan jelas (lex certa), sehingga memerlukan waktu yang relatif lama, tidak tergesa-gesa dan asal jadi, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Romli juga mengingatkan pentingnya sosialisasi yang intensif kepada seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder, termasuk kalangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), karena memerlukan pemahaman paripurna atas tujuan dan subtansi UU Cipta Kerja.

Menurut Romli, rakyat saat ini sudah maju dalam berpikir dan kritis tapi belum sepenuhnya berprasangka baik terhadap kebijakan pemerintah.

"Padahal, pedoman yang harus selalu dijadikan dasar berpikir kritis adalah res judicata, atau setiap keputusan harus dianggap benar kecuali jika terbukti sebaliknya," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Unjuk Rasa Buat Penanggulangan Pandemi Covid-19 Makin Berat

Aksi unjuk rasa yang mengundang kerumunan ini berpotensi meningkatkan angka kasus positif yang kini telah melebihi angka 300.000.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Gubernur DIY: Pelaku Demo Anarkistis Harus Dipidanakan, Termasuk Pelajar

"Saya tidak mau tahu siapa pelakunya, harus pidana," kata Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Kempora Luncurkan Kampanye Olahraga Tanpa Batas

Kampanye ini mendukung kesetaraan dalam olahraga termasuk bagi penyandang disabilitas.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Jokowi: Tidak Benar Amdal Dihapus di UU Cipta Kerja

Bagi industri besar, diwajibkan melakukan studi Amdal yang ketat. Sedangkan bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Eks Dirut PT DI Segera Diadili di Pengadilan Tipikor

Eks Dirut PT DI diadili terkait kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

KPK Dalami Motif Gratifikasi SGD 100 Ribu kepada Boyamin Saiman MAKI

Tidak hanya menelusuri pihak pemberi, KPK juga mendalami motif mengapa uang tersebut diserahkan ke Boyamin.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Jokowi Bantah Cuti dan Kompensasinya Dihapuskan di UU Cipta Kerja

Jokowi melihat adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja, pada dasarnya dilatarbelakangi oleh informasi mengenai substansi dari UU yang mengarah kepada hoaks.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Jokowi Sebut UU Cipta Kerja Hilangkan Pungli

Menurut Jokowi dengan menyederhanakan, memotong, mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik maka pungutan liar (pungli) dapat dihilangkan.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Jokowi: UU Cipta Kerja Mempermudah Usaha Mikro Kecil

Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit untuk membuka usaha baru dipangkas. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil tidak diperlukan lagi.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

The Gade Creative Lounge Bantu Mahasiswa Ciptakan Ide Kreatif

The Gade Creative Lounge merupakan sebuah tempat yang bisa digunakan oleh mahasiswa Unpad untuk berkumpul sekaligus menuangkan ide kreatif.

NASIONAL | 9 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS