PWI Minta Kapolri Tindak Oknum Polisi yang Hambat Kerja Pers
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

PWI Minta Kapolri Tindak Oknum Polisi yang Hambat Kerja Pers

Sabtu, 10 Oktober 2020 | 13:21 WIB
Oleh : AB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal Sembiring Depari meminta Kapolri Jenderal Idham Azis mengusut tuntas dan melakukan langkah hukum terhadap oknum polisi yang menghambat tugas pers dengan merusak, merampas, dan menganiaya wartawan yang meliput unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja.

"Oknum petugas yang sengaja menghambat kemerdekaan pers secara terang-terangan harus diberi sanksi," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (10/10/2020).

Menurutnya, wartawan dalam menjalankan tugas dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU Pers berlaku secara nasional untuk seluruh warga negara Indonesia, bukan hanya pers sendiri. Dengan begitu, semua pihak, termasuk petugas Kepolisian, juga harus menghormati ketentuan-ketentuan dalam UU Pers.

"Pers bekerja berpedoman pada kode etik jurnalistik, baik kode etik jurnalistik masing-masing organisasi maupun kode etik jurnalistik yang ditetapkan Dewan Pers. Pers bekerja menurut peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers," tegasnya.

Oleh karena itu, kata Atal, pihak mana pun yang menghambat dan menghalang-halangi fungsi dan kerja pers dianggap sebagai perbuatan kriminal dan diancam hukuman pidana dua tahun penjara.

Dalam Peraturan Dewan Pers telah diatur bahwa wartawan yang sedang melaksanakan tugas, alat-alat kerjanya tidak boleh dirusak atau dirampas. Wartawan tersebut juga tidak boleh dianiaya, apalagi dibunuh. Jika wartawan yang meliput aksi protes UU Cipta Kerja sudah menunjukkan identitas dirinya dan melakukan tugas sesuai kode etik jurnalistik, seharusnya mereka dijamin dan dilindungi secara hukum.

"Tindakan oknum polisi yang merusak dan merampas alat kerja wartawan, termasuk penganiayaan dan intimidasi ketika meliput demonstrasi UU Cipta Kerja merupakan suatu pelanggaran berat terhadap kemerdekaan pers," tegasnya.

Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi mengatakan bahwa kekerasan terhadap wartawan yang meliput unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja bukan hanya terjadi di Jakarta. Berdasarkan laporan dari daerah, hal yang sama juga terjadi di Medan, Lampung, Bandung, dan beberapa provinsi lain.

Oleh karena itu, dia meminta pimpinan Polri memberikan pembinaan, pelatihan, dan pendidikan kepada polisi yang bertugas di lapangan tentang cara menghadapi pers di lapangan dan tidak main hakim sendiri.



Sumber: ANTARA

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Sahroni Minta Polri Usut Penganiayaan Wartawan Saat Meliput Demo

Sejumlah wartawan yang tengah meliput unjuk rasa, Kamis (8/10/2020), diamankan, bahkan mengalami penganiayaan oleh oknum polisi.

NASIONAL | 10 Oktober 2020

Komisi III DPR: Pihak yang Keberatan Bisa Uji Materi UU Ciptaker ke MK

Ketua Komisi III DPR Herman Herry menegaskan pihak yang keberatan dengan UU Cipta Kerja dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

NASIONAL | 10 Oktober 2020

Anggota TGPF yang Tertembak di Intan Jaya Dievakuasi ke Jakarta

Korban yang terluka dievakuasi dengan helikopter Caracal TNI AU dari Sugapa, Intan Jaya jam 7 pagi ke Timika.

NASIONAL | 10 Oktober 2020

Menantu Mantan Dirut BTN Jadi Tersangka

Kejagung telah menetapkan empat tersangka terkait pengucuran kredit BTN kepada PT Pelangi Putera Mandiri dan PT Titanium Property.

NASIONAL | 10 Oktober 2020

Legislator: UU Ciptaker Stimulus Jangka Panjang bagi UMKM

Fasilitas kemudahan berusaha bagi UMKM yang termuat dalam UU Ciptaker dinilai berperan sebagai stimulus jangka panjang bagi pelaku usaha.

NASIONAL | 10 Oktober 2020

BNN Dilengkapi Teknologi Informasi yang Canggih

BNN membuka layanan pengaduan 1x24 jam, 7 hari seminggu.

NASIONAL | 10 Oktober 2020

BNN: Terpidana Hukuman Mati Harus Cepat Dieksekusi

Bahkan, kalau perlu dibangun lapas khusus terpidana mati dengan pengawasan superketat.

NASIONAL | 10 Oktober 2020

Fairtual Gelar New Normal Travel Fair 2020

Virtual event akan diselenggarakan pada 7-15 November.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Selama Pandemi, Serapan Anggaran Kemsos Capai 80%

Menteri Sosial Juliari Batubara mengajak seluruh jajarannya giat bekerja meski di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 9 Oktober 2020

Pakar Psikologi: Tokoh Harus Beri Contoh Baik, Bukan Provokasi Massa

Karena dengan teknologi sekarang, hal tersebut bisa dimuat degan mudah.

NASIONAL | 9 Oktober 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS