Menhub Komitmen Kembangkan Sistem Transportasi Ramah Lingkungan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 526.593 (-2.12)   |   COMPOSITE 6140.17 (-31)   |   DBX 1202.23 (-7.34)   |   I-GRADE 182.055 (-0.59)   |   IDX30 520.23 (-3.14)   |   IDX80 139.249 (-0.62)   |   IDXBUMN20 408.872 (-1.63)   |   IDXESGL 143.85 (-0.25)   |   IDXG30 142.18 (0.09)   |   IDXHIDIV20 459.051 (-3.03)   |   IDXQ30 148.957 (-0.6)   |   IDXSMC-COM 277.162 (-0.91)   |   IDXSMC-LIQ 347.622 (-0.6)   |   IDXV30 138.219 (-0.5)   |   INFOBANK15 1055.23 (-7.44)   |   Investor33 446.478 (-2.09)   |   ISSI 180.128 (-0.71)   |   JII 636.549 (-4.61)   |   JII70 222.134 (-1.32)   |   KOMPAS100 1238.45 (-7.28)   |   LQ45 966.883 (-3.74)   |   MBX 1689.51 (-8.25)   |   MNC36 329.297 (-2.07)   |   PEFINDO25 325.3 (-0.25)   |   SMInfra18 310.992 (2.08)   |   SRI-KEHATI 381.519 (-2.14)   |  

Menhub Komitmen Kembangkan Sistem Transportasi Ramah Lingkungan

Senin, 12 Oktober 2020 | 17:08 WIB
Oleh : Thresa Sandra Desfika / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Perhubungan (Menhub, Budi Karya Sumadi, mendukung pengembangan sistem transportasi ramah lingkungan di kota besar. Salah satunya, dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam rangka mengurangi pencemaran atau polusi udara di kota besar, antara lain di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).

Hal tersebut disampaikan Menhub dalam acara dialog publik secara virtual bertema "Wujudkan Kota Palembang, Kota Tertua di Indonesia Dengan Kualitas Udara Baik Melalui Implementasi BBM Ramah Lingkungan" yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Senin (12/10).

"Saya mengapresiasi YLKI yang mengadakan dialog ini karena isu pencemaran udara merupakan isu global dunia dan sudah sangat mengkhawatirkan. Palembang memiliki sistem transportasi yang sudah baik, jika ditambah dengan ramah lingkungan tentu akan menjadi lebih hebat,” jelas Menhub.

Menhub mengatakan, kemacetan yang terjadi di kota-kota besar merupakan penyumbang utama pencemaran udara. Oleh karenanya, Kementerian Perhubungan (Kemhub) sangat memperhatikan pembangunan integrasi antarmoda transportasi publik di Palembang untuk mengurangi kemacetan.

"Saat ini, Kota Palembang telah memiliki Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT) yang keduanya telah terintegrasi dengan cukup baik yang bisa dijadikan contoh untuk dikembangkan juga di tempat lain," tegasnya.

Budi Karya mengatakan, Kemhub meningkatkan langkah-langkah, seperti meningkatkan ketersediaan angkutan umum masal berbasis rel, meningkatkan integrasi dan juga tahun ini telah meluncurkan program Bus Buy The Service (BTS) di 5 kota besar, yaitu Solo, Palembang, Medan, Denpasar dan Yogyakarta, dan menyediakan 45 unit bus untuk melayani 3 koridor.

BTS adalah sistem membeli layanan untuk angkutan massal perkotaan kepada operator dengan mekanisme lelang yang berbasis standar pelayanan minimal atau quality licensing. Bus BTS memiliki 6 standar layanan yang mencakup keamanan, keterjangkauan, keselamatan, kesetaraan, kenyamanan, dan keteraturan.

"Kita harus memikirkan transportasi berkelanjutan agar memiliki co-benefit seperti Buy The Service, dan menerapkan antarmoda yang bersih dan higienis. LRT dan BTS harus dimanfaatkan secara baik di kota Palembang dan tentu di kota-kota lain. Ditambah lagi Pertamina memberikan BBM yang ramah lingkungan maka lingkungan kota akan menjadi lebih baik," jelasnya.

Lebih lanjut, Menhub mengatakan, pihaknya telah memiliki sejumlah rencana strategis untuk menerapkan diversifikasi energi di bidang transportasi, untuk mengurangi ketergantungan impor migas, diantaranya melalui penggunaan bahan bakar nabati (BBN) seperti biodiesel untuk moda transportasi darat, kendaraan BBG, dan bus listrik.

“Rencananya penerapan bahan bakar nabati atau BBN akan diproyeksikan untuk angkutan berat seperti truk dan angkutan umum seperti bus. Demikian pula dengan angkutan berbasis rel dan listrik seperti MRT dan LRT yang tengah dikembangkan di Jakarta dan Palembang. Saya harap dengan adanya dialog ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat menggunakan transportasi umum seperti LRT di Palembang, karena telah memiliki standar keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan,” tandas Budi Karya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pelabuhan Patimban Beroperasi Desember 2020

Pemerintah menyebut Pelabuhan Patimban, di Subang, Jawa Barat, yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), dijadwalkan mulai beroperasi Desember 2020.

NASIONAL | 12 Oktober 2020

Sinergi Kejagung-Polri Diharapkan Ungkap Kasus Djoko Tjandra Secara Transparan

Sinergi penegakan hukum antara Kejagung dan Polri diharapkan mampu mengungkap kasus Djoko Tjandra secara transparan dan profesional.

NASIONAL | 12 Oktober 2020

Baznas Raih Penghargaan Lembaga Peduli Stunting di Moutong

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menerima penghargaan sebagai lembaga peduli stunting di Kabupaten Parigi Moutong. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong atas komitmen Baznas dalam upaya memajukan kesehatan melalui program stunting

NASIONAL | 12 Oktober 2020

Satgas Covid-19 Sebut Ada 14 Provinsi Penyelenggara Pilkada Tanpa Zona Merah

Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo menilai penambahan kasus aktif Covid-19 di sebuah provinsi, tidak tergantung pada ada atau tidaknya penyelenggaraan pilkada.

NASIONAL | 12 Oktober 2020

Ketua MPR: Pilkada Masih Bisa Ditunda

Ketua MPR mengemukakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 masih mungkin ditunda, bergantung pada hasil evaluasi pemerintah soal perkembangan wabah Covid-19.

NASIONAL | 12 Oktober 2020

Puan Hormati Jika Ada Kelompok yang Uji Materi UU Ciptaker ke MK

Ketua DPR Puan Maharani menghormati jika ada kelompok masyarakat yang mengajukan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

NASIONAL | 12 Oktober 2020

12 Kabupaten/Kota dengan Lebih 1.000 Kasus Aktif Diawasi Ketat

12 kabupaten/kota yang memiliki lebih dari 1.000 kasus aktif Covid-19 diawasi ketat.

NASIONAL | 12 Oktober 2020

Mantan Plt Direktur Dumas KPK Dijatuhi Sanksi Teguran Lisan

Majelis Etik Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menjatuhkan sanksi ringan berupa terguran lisan terhadap mantan pelaksana tugas Direktur Pengaduan Masy

NASIONAL | 12 Oktober 2020

Ketua MPR Harap Pemerintah Segera Rancang PP Turunan UU Ciptaker

Ketua MPR Bambang Soesatyo berharap pemerintah segera merancang peraturan pemerintah (PP) terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).

NASIONAL | 12 Oktober 2020

Perguruan Tinggi Diminta Buka Posko Pengaduan UU Cipta Kerja

Pemerintah diminta segera memberikan salinan resmi UU Cipta Kerja kepada masyarakat.

NASIONAL | 12 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS