Sekjen KLHK: Hutan Sosial untuk Lapangan Kerja dan Keadilan
INDEX

BISNIS-27 548.602 (-2.05)   |   COMPOSITE 6429.76 (0.29)   |   DBX 1210.46 (12.07)   |   I-GRADE 190.638 (-1.34)   |   IDX30 545.485 (-1.51)   |   IDX80 146.318 (-0.07)   |   IDXBUMN20 442.834 (-1.24)   |   IDXESGL 150.48 (0.29)   |   IDXG30 147.901 (0.37)   |   IDXHIDIV20 478.779 (-0.73)   |   IDXQ30 155.036 (-0.96)   |   IDXSMC-COM 294.681 (0.4)   |   IDXSMC-LIQ 376.202 (-0.55)   |   IDXV30 149.629 (0.56)   |   INFOBANK15 1097.88 (-12.35)   |   Investor33 466.613 (-1.1)   |   ISSI 189.631 (-0.01)   |   JII 670.82 (0.69)   |   JII70 234.975 (-0.16)   |   KOMPAS100 1301.99 (-2.17)   |   LQ45 1014.85 (-1.65)   |   MBX 1779.94 (-2.58)   |   MNC36 344.694 (-0.95)   |   PEFINDO25 341.155 (-2.53)   |   SMInfra18 331.858 (2.19)   |   SRI-KEHATI 398.709 (-1.15)   |  

Sekjen KLHK: Hutan Sosial untuk Lapangan Kerja dan Keadilan

Selasa, 13 Oktober 2020 | 12:19 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono mengatakan, untuk pertama kalinya Perhutanan Sosial secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang (UU), dan hal ini diatur dalam UU Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja, kata Bambang Hendroyono, merupakan wujud nyata penciptaan lapangan kerja bagi seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan dan di sekitar kawasan hutan, dan bagaimana keadilan harus terus di dorong dalam sebuah undang-undang yang nyata.

Dalam acara “Bincang Undang-Undang: Atasi Kesenjangan Multi-Tafsir dengan tema Hutan Sosial Untuk Lapangan Kerja dan Keadilan” yang diselenggarakan KLHK pada Senin (12/10/2020) sore, Bambang Hendroyono menegaskan dengan perhutanan sosial di UU Cipta Kerja merupakan wujud nyata keadilan kepada masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.

“Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, menjaga keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Perhutanan sosial juga menjadi salah satu alternatif penyelesaian berbagai permasalahan kehutanan yang akut dan menahun. Melalui UU Cipta Kerja masyarakat di sekitar hutan dapat bekerja dengan perlindungan hukum yang jelas,” papar Bambang Hendroyono.

Dalam acara yang dipandu Karo Humas KLHK, Nunu Anugrah ini, Wakil Ketua DPR RI Komisi IV, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa secara kultural, Perhutanan Sosial sudah tebentuk ketika kolonial Inggris dan Belanda. Tujuan utamanya yaitu melindungi areal hutan yang tidak boleh dijamah oleh masyarakat, yang harus terjaga kelestariannya, tetapi ekonomi masyarakat harus tetap hidup. Saat ini, pemerintah memiliki otorisasi penuh dalam menentukan arah pengelolaan sumber daya kehutanan.

Dedi berharap para pengelola di bidang kehutanan dapat meletakkan hutan tidak hanya sebagai sumber ekonomi publik tetapi juga sebagai sumber spiritualitas publik.

“Dalam proses pengembangan-pengembangan hutan sebagai peningkatan ekonomi, perlu diterapkan prinsip-prinsip kepada masyarakat bahwa ekonomi bukan kayunya, ekonomi bukan rantingnya, tetapi ekonomi adalah pelestariannya,” kata Dedi.

Pemerataan Ekonomi
Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Bambang Supriyanto, menjelaskan bahwa program Perhutanan Sosial tidak hanya untuk distribusi akses tetapi juga didampingi dengan kebijakan pemerataan ekonomi melalui program pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan dukungan akses, modal serta pasar.

“Data capaian kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) sejak tahun 2016 hingga 2020 yang terus mengalami peningkatan. Jumlah KUPS hingga Juni tahun 2020 tercatat 7.311 KUPS dan terdapat lebih dari dua juta tenaga kerja sektor Perhutanan Sosial,” jelas Bambang Supriyanto.

“Dengan masuknya perhutanan sosial ke dalam UU Cipta Kerja akan lebih memperkuat pengelolaan Perhutanan Sosial dalam kaitannya dengan penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat”, tambahnya.

Sebagai contoh nyata bahwa program Perhutanan Sosial selama ini sangat berdampak baik pada masyarakat adalah produk petani hutan, madu, minyak kayu putih, jahe merah, yang menjadi produk petani hutan yang laris saat pandemi Covid-19.

Prof San Afri Awang yang hadir dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa masuknya Perhutanan Sosial dalam UU Cipta Kerja, menunjukkan negara hadir untuk masyarakat. Oleh karenanya perhutanan sosial harus diletakkan sebagai sentral karena memuat tiga hal yaitu ekologi, ekonomi dan kesejahteraan.

“Perhutanan sosial menjadi strategis dan penting. Untuk itu perlu diperkuat dalam Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah terkait perhutanan sosial harus mampu mengatur dengan tata kelola yang baik semua bentuk perhutanan sosial yang digagas KLHK dan yang digagas masyarakat seperti yang dinyatakan dalam definisi perhutanan sosial”, kata San Afri.

“Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam menciptakan inisiatif-inisiatif program. Jangan lupa juga, social forestry punya kewajiban menanam kayu. Siapapun yang pegang izin, pastikan mereka juga menanam kayu,” tegas San Afri.

UU Cipta Kerja sangat berpihak kepada masyarakat dan mengedepankan restorative justice. Penegakan hukum bagi perusak lingkungan juga semakin jelas, tegas, dan lebih terukur. Untk itu, Undang-Undang ini perlu tersampaikan dengan baik kepada masyarakat sehingga dapat terselenggara sebagaimana tujuannya mewujudkan Indonesia Maju.*



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bareskrim Tangkap 8 Orang KAMI Jakarta dan Medan

Dari delapan orang pentolan KAMI sudah ada yang jadi tersangka, dan masih terus diperiksa Dit Siber Bareskrim.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

KAMI Benarkan Jumhur Hidayat Ditangkap Bareskrim Polri

Jumhur Hidayat ditangkap di rumahnya, di Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2020).

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Kejagung Apresiasi Vonis Hukuman Seumur Hidup Empat Terdakwa Jiwasraya

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Aparat Wajib Menindak Unjuk Rasa yang Berpotensi Timbulkan Anarki Sosial

Masyarakat dapat menggunakan mekanisme yang tersedia dalam sistem ketatanegaraan kita, yakni menguji pasal-pasal kontroversial ke MK.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Satgas Covid-19 Sumut Ingatkan Pedemo UU Cipta Kerja Terapkan 3M

Masyarakat diminta jangan melakukan kerumunan.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Bobby Nasution Janji Akan Bangun Tanggul di Medan Utara

Calon Wali Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution berjanji akan membangun tanggul di Medan Utara.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Polda Sumut Ungkap Rencana Kerusuhan Demo UU Cipta Kerja di Medan

Peran Khairi Amri dalam aksi demo yang berujung pada kericuhan itu, diketahui sebagai penyuplai logistik bagi para demonstran.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

SBY: Saya Menghormati Ibu Megawati

SBY mengaku menghormati Megawati Soekarnoputri.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Putusan Perkara Jiwasraya, Kuasa Hukum Bantah Joko Hartono Kendalikan Manajer Investasi

Soesilo Aribowo selaku kuasa hukum Direktur Utama PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto, membantah kliennya mengendalikan sejumlah manajer investasi.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Anton dan Jumhur KAMI Juga Ditangkap Bareskrim

Dua petinggi KAMI ditangkap Bareskrim Polri.

NASIONAL | 13 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS