Menunggu Perda Memperkuat Sanksi Atas Pelanggaran
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Menunggu Perda Memperkuat Sanksi Atas Pelanggaran

Rabu, 14 Oktober 2020 | 10:05 WIB
Oleh : HS

Jakarta, Beritasatu.com - Semasa PSBB Jilid I, PSBB Transisi dan PSBB jilid II, sudah banyak pelanggar yang diberikan hukuman berdasarkan pergub. Hukumannya berupa hukuman sosial ataupun denda bagi perorangan dan perusahaan.
Dari data yang dikumpulkan, selama PSBB Jilid II, Pemprov DKI Jakarta melalui Satpol PP DKI, mengumpulkan sebanyak Rp 355 juta (14 September-7 Oktober). Sementara selama PSBB Transisi, DKI menyebut dana pelanggaran yang terkumpul adalah Rp 4,33 miliar. Pergub tersebut memiliki maksud untuk membatasi penularan Covid-19 dengan panduan dan termasuk membuat efek jera dengan berbagai sanksi yang tercantum di dalamnya. Namun Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Jakarta Raya menyarankan pergub mengenai PSBB diubah menjadi peraturan
daerah (perda).

"Perubahan ini penting agar pemerintah daerah memiliki legitimasi memadai sebagai dasar penegakan hukum, termasuk untuk memberikan sanksi, termasuk sanksi denda yang akan masuk ke kas daerah," ujar Ketua ORI Jakarta Raya Teguh P Nugroho, Jumat (5/6).

Akhirnya, pada 23 September 2020 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Covid-19 mulai dibahas antara eksekutif (Pemprov DKI) dan legislatif (DPRD DKI).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan Raperda Covid-19 merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat yang meminta setiap wilayah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk menyusun perda yang lebih komprehensif sebagai landasan hukum kuat dalam menanggulangi wabah Covid-19 termasuk sanksi pidana.

"Dengan hadirnya perda ini, nantinya diharapkan dapat lebih komprehensif. Kita bisa menaungi berbagai kebijakan yang kita ambil termasuk masalah sanksi," katanya.

Baca : Menanti Payung Hukum Penanggulangan Covid-19 di Jakarta

Ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bahwa pergub atau kepgub tidak bisa mengatur sanksi pidana. Diharapkan melalui perda ini memungkinkan sehingga aparat hukum dapat menindaklanjuti temuan-temuan yang ada di lapangan.

DPRD DKI Jakarta menyambut baik raperda ini karena selain memberi panduan yang jelas dalam penanggulangan Covid-19, juga untuk memberikan efek jera pada setiap pelanggar ketentuan protokol kesehatan dalam PSBB.
Namun, pihak legislatif meminta Raperda Penanggulangan Covid-19 tersebut juga mengakomodir beberapa hal. Seperti panduan belajar di sekolah, ketentuan isolasi mandiri, Bantuan Langsung Tunai (BLT), kerja sama antardaerah, intensif tenaga kesehatan hingga pelibatan DPRD dalam mengambil keputusan untuk melakukan PSBB.

Saat ini, pembahasan Raperda Penanggulangan Covid-19 sudah memasuki tahap akhir. Hanya perlu mempertajam pasal 19 tentang pelaksanaan PSBB dan pasal 35 tentang sanksi (termasuk pidana).
Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyebutkan pasal 19 yang berisi mengenai pelaksanaan PSBB dan pasal 35 mengenai ketentuan pidana atas larangan dalam PSBB. Pasal tersebut harus dipertajam dengan dikaji bersama ahli dan disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta sanksi bagi pelanggar PSBB dalam Raperda Penanggulangan Covid-19 tidak normatif agar memberikan efek jera. "Intinya kayak kemarin, sebagai pimpinan di sini, minta ketegasan perda supaya jangan normatif," kata Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/10).

Dia menjelaskan pembuatan Perda tentang Penanganan Covid-19 ini akan menjadi penjelasan sanksi hukum bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Hal itu penting supaya ada payung hukum dalam penindakan di lapangan.
Setelah melalui proses di Bapemperda DPRD DKI Jakarta, proses selanjutnya adalah dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk syarat sah menjadi aturan yang berlaku di daerah.

"Secepatnyalah kita inginnya, nanti Covid-19 keburu selesai, oerda baru selesai lagi. Kita usahakan secepatnya rampung," kata Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Astapem Setda) DKI Jakarta Premi Lasari, Senin (5/10).
Apalagi perkembangan kasus Covid-19 harian Jakarta yang sampai Sabtu ada peningkatan 1.253 kasus (total 85.617) dengan kasus aktif yang masih dalam perawatan sebanyak 13.253 kasus. Pasien sembuh 70.484 (82,3 persen) dan total yang meninggal 1.877 kasus (2,2 persen).

Aturan ini menjadi jawaban agar usaha yang dilakukan dalam penanggulangan Covid-19 maksimal.
Bukan berarti aturan yang ada selama ini buruk, namun jika melihat kekuatan hukum secara formal dan material, harus ada payung hukum yang kuat dan pasti dalam menegakkan aturan.
​​​​​​​Terlebih jika membicarakan sanksi hingga hukuman pidana.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Telkom Dukung Pemerintah Majukan Pariwisata

Telkom Indonesia mendukung penuh pemerintah dalam memajukan industri pariwisata Indonesia.

NASIONAL | 3 Desember 2021

Jokowi Sentil Polisi Sowan ke Ormas, Ini Kata Sekjen PDIP

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.menanggapi Pernyataan Presiden Jokowi yang menyentil kapolda dan kapolres yang kerap sowan ke ormas.

NASIONAL | 3 Desember 2021

Kemendes PDTT: Desa Bukan Ajang Pertarungan Elite

Dirjen PDP Kemendes PDTT Sugito mengatakan desa merupakan arena masyarakat untuk meraih kemuliaan, bukan ajang bertarung para elite meraih kekuasaan.

NASIONAL | 3 Desember 2021

Masa Khidmah Kiai Said Berakhir setelah Muktamar Ke-34 NU

Habib Salim al Jufri mengatakan, masa khidmah Kiai Said berakhir setelah Muktamar ke-34 NU

NASIONAL | 3 Desember 2021

Kementerian PUPR Optimistis Tuntaskan Tugas 2021

Basuki Hadimuljono optimistis untuk menuntaskan seluruh tugas yang dicanangkan pada 2021.

NASIONAL | 3 Desember 2021

Senin, Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Perkara Suap

Mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin akan menjalani sidang perdana perkara dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6/12/2021).

NASIONAL | 3 Desember 2021

Perayaan Bersifat Pengumpulan Massa Dilarang

Tujuan larangan pengumpulan massa ini guna menghindari terjadinya klaster Covid-19 baru.

NASIONAL | 3 Desember 2021

BMKG: Ada Peningkatan Potensi Cuaca Ekstrem

BMKG memprakirakan akan terjadi peningkatan potensi cuaca ekstrem dalam waktu sepekan ke depan di beberapa wilayah Indonesia.

NASIONAL | 3 Desember 2021

BNPB: 424 Bencana Terjadi pada November, Didominasi Banjir

BNPB mencatat selama bulan November 2021 terjadi sebanyak 424 bencana yang didominasi banjir.

NASIONAL | 3 Desember 2021

Mabes Polri Terbitkan Aturan Pengangkatan Eks Pegawai KPK

Mabes Polri telah menerbitkan peraturan untuk merekrut 57 mantan pegawai KPK menjadi ASN di lingkungan Korps Bhayangkara.

NASIONAL | 3 Desember 2021


TAG POPULER

# Kento Momota


# Prajurit Santri


# BWF World Tour


# Waskita Karya


# Omicron



TERKINI
Sahabat Ganjar Jaring Potensi Santri di Lombok

Sahabat Ganjar Jaring Potensi Santri di Lombok

NASIONAL | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings