Menunggu Perda Memperkuat Sanksi Atas Pelanggaran
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Menunggu Perda Memperkuat Sanksi Atas Pelanggaran

Rabu, 14 Oktober 2020 | 10:05 WIB
Oleh : HS

Jakarta, Beritasatu.com - Semasa PSBB Jilid I, PSBB Transisi dan PSBB jilid II, sudah banyak pelanggar yang diberikan hukuman berdasarkan pergub. Hukumannya berupa hukuman sosial ataupun denda bagi perorangan dan perusahaan.
Dari data yang dikumpulkan, selama PSBB Jilid II, Pemprov DKI Jakarta melalui Satpol PP DKI, mengumpulkan sebanyak Rp 355 juta (14 September-7 Oktober). Sementara selama PSBB Transisi, DKI menyebut dana pelanggaran yang terkumpul adalah Rp 4,33 miliar. Pergub tersebut memiliki maksud untuk membatasi penularan Covid-19 dengan panduan dan termasuk membuat efek jera dengan berbagai sanksi yang tercantum di dalamnya. Namun Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Jakarta Raya menyarankan pergub mengenai PSBB diubah menjadi peraturan
daerah (perda).

"Perubahan ini penting agar pemerintah daerah memiliki legitimasi memadai sebagai dasar penegakan hukum, termasuk untuk memberikan sanksi, termasuk sanksi denda yang akan masuk ke kas daerah," ujar Ketua ORI Jakarta Raya Teguh P Nugroho, Jumat (5/6).

Akhirnya, pada 23 September 2020 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Covid-19 mulai dibahas antara eksekutif (Pemprov DKI) dan legislatif (DPRD DKI).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan Raperda Covid-19 merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat yang meminta setiap wilayah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk menyusun perda yang lebih komprehensif sebagai landasan hukum kuat dalam menanggulangi wabah Covid-19 termasuk sanksi pidana.

"Dengan hadirnya perda ini, nantinya diharapkan dapat lebih komprehensif. Kita bisa menaungi berbagai kebijakan yang kita ambil termasuk masalah sanksi," katanya.

Baca : Menanti Payung Hukum Penanggulangan Covid-19 di Jakarta

Ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bahwa pergub atau kepgub tidak bisa mengatur sanksi pidana. Diharapkan melalui perda ini memungkinkan sehingga aparat hukum dapat menindaklanjuti temuan-temuan yang ada di lapangan.

DPRD DKI Jakarta menyambut baik raperda ini karena selain memberi panduan yang jelas dalam penanggulangan Covid-19, juga untuk memberikan efek jera pada setiap pelanggar ketentuan protokol kesehatan dalam PSBB.
Namun, pihak legislatif meminta Raperda Penanggulangan Covid-19 tersebut juga mengakomodir beberapa hal. Seperti panduan belajar di sekolah, ketentuan isolasi mandiri, Bantuan Langsung Tunai (BLT), kerja sama antardaerah, intensif tenaga kesehatan hingga pelibatan DPRD dalam mengambil keputusan untuk melakukan PSBB.

Saat ini, pembahasan Raperda Penanggulangan Covid-19 sudah memasuki tahap akhir. Hanya perlu mempertajam pasal 19 tentang pelaksanaan PSBB dan pasal 35 tentang sanksi (termasuk pidana).
Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyebutkan pasal 19 yang berisi mengenai pelaksanaan PSBB dan pasal 35 mengenai ketentuan pidana atas larangan dalam PSBB. Pasal tersebut harus dipertajam dengan dikaji bersama ahli dan disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta sanksi bagi pelanggar PSBB dalam Raperda Penanggulangan Covid-19 tidak normatif agar memberikan efek jera. "Intinya kayak kemarin, sebagai pimpinan di sini, minta ketegasan perda supaya jangan normatif," kata Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/10).

Dia menjelaskan pembuatan Perda tentang Penanganan Covid-19 ini akan menjadi penjelasan sanksi hukum bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Hal itu penting supaya ada payung hukum dalam penindakan di lapangan.
Setelah melalui proses di Bapemperda DPRD DKI Jakarta, proses selanjutnya adalah dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk syarat sah menjadi aturan yang berlaku di daerah.

"Secepatnyalah kita inginnya, nanti Covid-19 keburu selesai, oerda baru selesai lagi. Kita usahakan secepatnya rampung," kata Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Astapem Setda) DKI Jakarta Premi Lasari, Senin (5/10).
Apalagi perkembangan kasus Covid-19 harian Jakarta yang sampai Sabtu ada peningkatan 1.253 kasus (total 85.617) dengan kasus aktif yang masih dalam perawatan sebanyak 13.253 kasus. Pasien sembuh 70.484 (82,3 persen) dan total yang meninggal 1.877 kasus (2,2 persen).

Aturan ini menjadi jawaban agar usaha yang dilakukan dalam penanggulangan Covid-19 maksimal.
Bukan berarti aturan yang ada selama ini buruk, namun jika melihat kekuatan hukum secara formal dan material, harus ada payung hukum yang kuat dan pasti dalam menegakkan aturan.
​​​​​​​Terlebih jika membicarakan sanksi hingga hukuman pidana.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Menanti Payung Hukum Penanggulangan Covid-19 di Jakarta

Tidak ada pilihan lain selain keputusan untuk tarik "rem darurat".

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Prabowo: Gerindra Hapus Aturan Berbau Liberal di UU Cipta Kerja

Menurut Prabowo, kepentingan nasional harus menjadi tujuan utama yang diperjuangkan dalam UU Cipta Kerja.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Waspadai Potensi Hujan Lebat hingga Pekan Depan

BMKG mengeluarkan peringatan dini bagi sejumlah wilayah di Indonesia untuk mewaspadai potensi hujan lebat dengan intensitas ringan.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Punya Banyak Destinasi Baru, Kepri Terus Sasar Wisatawan Mancanegara

Kedekatan Kepri dengan Malaysia, Singapura dan Tiongkok memberikan keuntungan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Skandal Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Didakwa Buat Surat Palsu hingga Halangi Penyidikan

Selain didakwa membuat surat palsu, Prasetijo didakwa dengan sengaja membantu dan melepaskan Djoko Tjandra yang saat itu tengah menjadi buronan Kejaksaan Agung

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Kemdikbud: Mahasiswa KKN Turut Mendidik Masyarakat tentang Covid-19

2.500 mahasiswa yang diterjunkan untuk menjadi pendamping guru selama pandemi ini akan dititipkan pesan untuk menjadi duta pandemi Covid-19.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Puteri Indonesia 2020 Serahkan Donasi Suplemen Kesehatan ke Pemprov Jatim

Donasi diserahkan langsung oleh Direktur Bussiness Development & Innovasi PT Mustika Ratu Tbk (MRAT) Kusuma Ida Anjani kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

BLT Dana Desa Dibagikan di Manggarai, Penerima Tinggal di Kalimantan

Tidak ada perubahaan sama sekali dari pemberian BLT tahap I. Nama-nama bermasalah masih tetap muncul.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

123 Demonstran Tolak UU Cipta Kerja Reaktif Covid-19

Mereka demonstran yang dinyatakan reaktif tersebar di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan DIY.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Isinya Menghasut, Polri: Baca WA Grup Aktivis KAMI Ngeri

Tindakan penghasutan yang dilakukan aktivis KAMI berkaitan dengan demo penolakan UU Cipta Kerja yang a berujung tindakan anarkis di berbagai kota besar.

NASIONAL | 13 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS