Database Peraturan BPK Permudah Proses Pemeriksaan
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Database Peraturan BPK Permudah Proses Pemeriksaan

Rabu, 14 Oktober 2020 | 12:15 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki layanan informasi peraturan.bpk.go.id yakni database peraturan di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung proses pemeriksaan.

"Dalam melakukan pemeriksaan, BPK sangat memerlukan informasi hukum secara cepat, mudah dan terstruktur. Karena auditor BK selalu menggunakan menggunakan hukum sebagai bagian penting dalam kriteria pemeriksaan," kata Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono saat membuka secara virtual Workshop Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK dan Focus Group Discussion (FGD) Unit Kerja Hukum BPK Tahun 2020, Senin (12/10/2020).

Agus menjelaskan, website peraturan.bpk.go.id merupakan bagian dari penerapan e-government sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

iS

Workshop JDIH dan FGD unit kerja hukum BPK.

Ketentuan ini juga sejalan dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat dan dapat diakses secara cepat dan mudah.

Agus berharap website tersebut user-friendly dan bisa menjadi database peraturan yang terlengkap, mengingat BPK memeriksa semua entitas pengelolaan keuangan negara. Dengan ini, BPK dalam pemeriksaannya dapat memberikan informasi yang relevan terkait fakta dan peraturan perundang-undangan.

Is

Keynote speech oleh Wakil Ketua BPK, dilanjutkan diskusi panel yang mengundang narasumber eksternal dari BPHN dan BSSN.

Dirinya menambahkan, kondisi pandemi Covid-19 mendorong pemerintah untuk segera menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

"Workshop ini dilaksanakan pada momen yang sangat tepat, di mana kita perlu melakukan reinventing atau rekonfigurasi terhadap seluruh peraturan pengelolaan keuangan negara yang ada karena banyak peraturan perundangundangan yang telah diamandemen karena adanya pandemi Covid-19 yang dialami bersama pada saat ini," jelas Agus.

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Kaditama Binbangkum) Blucer Welington Rajagukguk mengatakan, penyelenggarakan workshop JDIH ditujukan untuk optimalisasi tugas dan fungsi pengelola JDIH.

Workshop juga bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemeriksaan BPK, serta mendukung keberadaan JDIH BPK sebagai penyedia informasi yang lengkap, akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah.

Sementara itu, FGD bertujuan untuk memperoleh informasi yang cepat dan akurat serta mencari pemecahan masalah terkait dengan kebijakan refocusing dan realokasi APBN dan APBD untuk penanganan pandemi Covid-19. Diharapkan nantinya bisa mendukung unit kerja hukum BPK dalam memberikan pendapat dan kajian hukum yang terkait dengan pemeriksaan penanganan pandemi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPK Analisis Laporan Dugaan Korupsi Terkait Lapangan Migas Jatinegara

Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan telah menerima laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpanangan dana pengelolaan keuangan lapangan Migas Jatinegara.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Kuasa Hukum Terdakwa Jiwasraya Nilai Putusan Hakim Bombastis

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Jakarta sangat bombastis, bahkan terkesan sekadar menyenangkan publik.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Penanggulangan Covid-19, Jawa Barat Rekrut Relawan Medis

Pendaftaran relawan medis Jawa Barat akan dibuka hingga 31 Oktober mendatang.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Kapal Ro-Ro 300 GT Lintas Pecah Buyung-Alai Insit Mulai Dibangun

Pembangunan kapal diperkirakan akan memakan waktu selama 17 bulan.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

3.517 Wartawan Lolos Seleksi Fellowship Perubahan Perilaku

Masih tersedia 2.283 kuota peserta program untuk semua platform media, yakni cetak, online, televisi, dan radio.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Menunggu Perda Memperkuat Sanksi Atas Pelanggaran

Pergub atau kepgub tidak bisa mengatur sanksi pidana.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Menanti Payung Hukum Penanggulangan Covid-19 di Jakarta

Tidak ada pilihan lain selain keputusan untuk tarik "rem darurat".

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Prabowo: Gerindra Hapus Aturan Berbau Liberal di UU Cipta Kerja

Menurut Prabowo, kepentingan nasional harus menjadi tujuan utama yang diperjuangkan dalam UU Cipta Kerja.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Waspadai Potensi Hujan Lebat hingga Pekan Depan

BMKG mengeluarkan peringatan dini bagi sejumlah wilayah di Indonesia untuk mewaspadai potensi hujan lebat dengan intensitas ringan.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Punya Banyak Destinasi Baru, Kepri Terus Sasar Wisatawan Mancanegara

Kedekatan Kepri dengan Malaysia, Singapura dan Tiongkok memberikan keuntungan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang.

NASIONAL | 13 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS