BKPM kepada Apkasi: UU Ciptaker Tidak Kurangi Kewenangan Daerah
Logo BeritaSatu

BKPM kepada Apkasi: UU Ciptaker Tidak Kurangi Kewenangan Daerah

Rabu, 14 Oktober 2020 | 13:34 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) tidak mengurangi kewenangan daerah yang ada saat ini.

Dirinya menyatakan, pemerintah pusat hanya mengatur prosesnya saja dan kewenangan tetap ada di pemerintah daerah (pemda). Hal ini untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha.

“Tidak ada satu izin usaha yang ditarik ke pusat. Izin tetap di daerah, tetapi disertai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dan prosesnya melalui online dengan sistem Online Single Submission (OSS). Tidak ada lagi izin-izin manual. Tapi jika waktu prosesnya melanggar NSPK, maka secara otomatis dianggap menyetujui. Ini agar pengusaha mendapatkan kepastian dan efisiensi,” jelas Bahlil kepada Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dalam dialog virtual, Selasa (13/10/2020).

Pada dialog tersebut, Apkasi berharap pemerintah pusat bisa memberikan arahan jelas mengenai batas kewenangan daerah dalam bidang investasi dan perizinan usaha dengan disahkannya UU Ciptaker. Terlebih dengan banyaknya versi draf UU Ciptaker yang beredar di media daring.

“Harapan kami, dengan diskusi langsung bersama Kepala BKPM ini dapat membangun pemahaman positif dari para kepala daerah. Bagi kami, bukan masalah berapa halaman UU Ciptakernya, tapi bagaimana kewenangan daerahnya,” kata Ketua Umum Apkasi sekaligus Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Bahlil menjelaskan, pemerintah mempersiapkan NSPK dalam rangka melakukan penyederhaan birokrasi perizinan berusaha. Untuk pengawasannya, pemerintah pusat akan membentuk tim khusus gabungan yang terdiri dari kementerian/lembaga teknis, BKPM, dan pemda setempat.

Saat ini, BKPM sedang membuat sistem OSS versi UU Ciptaker yang nantinya akan digunakan juga oleh seluruh pemda termasuk tingkat kabupaten/kota agar terintegrasi. Bahlil memastikan para pemda juga akan mendapatkan pelatihan untuk sistem ini.

Bahlil meminta para bupati untuk segera membuat peraturan daerah terkait rencana detail tata ruang (RDTR) untuk kemudian dimasukkan ke dalam sistem OSS.

“Jadi nanti dalam sistem OSS yang sudah terpetakan RDTRnya, dapat ditentukan izin yang ditolak dan diterima,” imbuh Bahlil.

Dalam UU Ciptaker, usaha mikro dan kecil (UMK) hanya perlu mendaftar di sistem OSS untuk memperoleh nomor induk berusaha (NIB) yang dapat dijadikan sebagai izin usaha.

Kemudahan proses perizinan yang diperoleh UMK ini menyita perhatian pemda. Pemda khususnya kabupaten/kota mengusulkan perlunya notifikasi perizinan yang diterbitkan oleh OSS untuk UMKM tersebut, sehingga pemda bisa melakukan pengawasan atas perizinan yang diterbitkan.

Menanggapi hal tersebut, Bahlil menjelaskan pemerintah nantinya akan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP), serta Peraturan Kepala BKPM lengkap dengan persyaratan di dalamnya. Hal ini akan memperkecil kemungkinan penyalahgunaan dari izin yang diterbitkan.

Sementara itu, Penasehat Khusus Apkasi Ryaas Rasyid mengapresiasi Kepala BKPM karena telah memberikan komitmen-komitmen konkrit sehingga para bupati merasa nyaman bekerja sama dengan BKPM ke depannya.

"Memang perlu dipikirkan bahwa dalam pembuatan PP ini nanti apakah bisa membatalkan pasal-pasal yang ada di UU No.23/2014 terkait kewenangan daerah dan pusat agar tidak terjadi kekacauan di lapangan. Kami berterima kasih jika Pak Bahlil ini akan memperjuangkannya," kata Ryaas.

Dirinya berharap konsultasi akan semakin terbuka untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan khususnya penyederhanaan perizinan terwujud.

"Saya rasa semua berkepentingan dengan penyederhanaan perijinan ini. Bagi kabupaten itu, apa yang diberikan garis oleh pemerintah pusat sepanjang bisa dilaksanakan mereka pasti akan melaksanakan. Saya percaya loyalitas para bupati kepada pemerintah pusat saat ini masih terjamin dan bisa diandalkan. Jadi, tidak ada alasan untuk ragu," kata Ryaas.

"Kita hanya perlu memberikan arahan-arahan saja kepada para bupati sehingga beliau-beliau ini mengerti dan tahu apa yang harus dikerjakan dan mana saja batas-batas kewenangan dan tanggung jawabnya,” tutupnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kasus Streaming Ilegal Tayangan Sepakbola Diproses Kejaksaan

Perbuatan pidana dilakukan melalui laman bolasiar.live, bolasiar.net, bolasiar.xyz, dan 62.210.88.55.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

BPN Bandung Tegaskan Pemkot Bandung Pemilik Sah Lahan di Kiara Condong

Pemkot Bandung, sangat mendukung upaya penegakan hukum dalam kasus dugaan pemalsuan verponding atas lahan di Kiara Condong, Kota Bandung.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Satgas: Persentase Kasus Aktif Covid-19 Nasional Terus Alami Penurunan

Persentase kasus aktif Covid-19 di tingkat nasional terus mengalami penurunan hingga mencapai 19,17 persen per 14 Oktober 2020.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

UU Cipta Kerja Disebut Memudahkan UMKM

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) disebut akan memberi kemudahan terhadap sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM).

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Politikus PKB Minta FPI Jelaskan soal Rizieq Syihab Akan Pimpin Revolusi

Front Pembela Islam (FPI) diminta menjelaskan pernyataan bahwa Rizieq Syihab akan memimpin revolusi di Indonesia.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Database Peraturan BPK Permudah Proses Pemeriksaan

Layanan informasi peraturan.bpk.go.id merupakan database peraturan di tingkat pusat dan daerah yang membantu BPK dalam melakukan pemeriksaan.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

KPK Analisis Laporan Dugaan Korupsi Terkait Lapangan Migas Jatinegara

Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan telah menerima laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpanangan dana pengelolaan keuangan lapangan Migas Jatinegara.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Kuasa Hukum Terdakwa Jiwasraya Nilai Putusan Hakim Bombastis

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Jakarta sangat bombastis, bahkan terkesan sekadar menyenangkan publik.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Penanggulangan Covid-19, Jawa Barat Rekrut Relawan Medis

Pendaftaran relawan medis Jawa Barat akan dibuka hingga 31 Oktober mendatang.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Kapal Ro-Ro 300 GT Lintas Pecah Buyung-Alai Insit Mulai Dibangun

Pembangunan kapal diperkirakan akan memakan waktu selama 17 bulan.

NASIONAL | 14 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS