Gugatan Perdata terhadap Gubernur dan Manajemen Bank Banten Dicabut
Logo BeritaSatu

Gugatan Perdata terhadap Gubernur dan Manajemen Bank Banten Dicabut

Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:04 WIB
Oleh : Laurens Dami / FMB

Serang, Beritasatu.com - Pengadilan Negeri (PN) Serang mengabulkan pencabutan gugatan perdata oleh Moch Ojat Sudrajat S, Ikhsan Ahmad, dan Agus Supriyanto terhadap para tergugat dan turut tergugat dalam kasus gugatan terhadap manajemen Bank Banten.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Banten, Agus Mintono, bahwa penggugat atas nama Mochamad Ojat Sudrajat telah mencabut gugatannya.

Ketua Tim Kuasa Hukum Gubernur Banten Asep Abdullah Busro menyatakan pencabutan gugatan oleh pihak penggugat turut menghentikan kegaduhan di masyarakat dan menjaga iklim kondusif yang akan berdampak positif dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap Bank Banten, serta mendukung langkah-langkah pemulihan kondisi dan penguatan Bank Banten yang sedang dilakukan oleh Pemprov Banten dan direksi Bank Banten.

“Gugatan ini merupakan gugatan kedua yang dicabut penggugat Ojat, setelah sebelumnya mencabut gugatan pada kasus yang sama. Sebelumnya, Ojat Sudrajat mencabut gugatan atas kasus pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Banten dari Bank Banten ke Bank Jabar Banten (BJB),” ujar Asep, Rabu (14/10/2020).

Asep mengatakan, sejak awal Pemprov Banten dalam hal ini Gubernur Wahidin Halim selalu menginformasikan kepada masyarakat terkait langkah dan upayanya dalam menyelamatkan dan menyehatkan Bank Banten melalui berbagai saluran komunikasi.

“Sejak menjabat Gubernur Banten, saya berusaha menyelamatkan dan menyehatkan Banten, menjadikan Bank Banten sebagai bank kebanggaan masyarakat Banten. Namun, setelah mendapatkan berbagai masukan dari KPK, lembaga penegak hukum, lembaga dan pejabat berwenang perbankan, serta para pemangku kepentingan, tambahan penyertaan modal Pemprov Banten ke Bank Banten batal direalisasikan,” ujar Wahidin Halim.

Menurut Wahidin, pembatalan realisasi tambahan penyertaan modal ke Bank Banten, ditindaklanjuti dengan upaya menjalin kerja sama dan kesepakatan dengan beberapa pihak. Di antaranya dengan Bank BRI, Bank Mega hingga investor dari luar negeri. Namun setelah audit terhadap kondisi Bank Banten, jalinan kerja sama dan kesepakatan batal tercapai.

Sementara itu untuk pemindahan RKUD Pemprov Banten dari Bank Banten ke Bank BJB, seperti yang pernah diungkap oleh Kepala BPKAD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov Banten Rina Dewiyanti, bahwa bank pemegang RKUD harus senantiasa menjaga likuiditas dan memastikan ketersediaan dana jika sewaktu-waktu diperlukan, baik sebagian maupun seluruhnya atas perintah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD.

Setelah Bank Banten mengalami kesulitas likuiditas, Bank Banten terlambat menyalurkan dana bagi hasil pajak Provinsi Banten kepada kabupaten/kota untuk bulan Januari 2020 sebesar Rp 190 miliar lebih.

Bank Banten tidak dapat memenuhi perintah BUD untuk menyalurkan dana bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota untuk bulan Februari 2020 sebesar Rp181,61 miliar. Selain itu di tengah gencarnya penanganan Covid-19, Bank Banten juga tidak dapat memenuhi tagihan pihak ketiga, salah satunya untuk pengadaan alat-alat kesehatan sebesar Rp11,21 miliar lebih.

Sebagai informasi, dalam gugatan yang terdaftar pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Srg itu, Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sebagai tergugat I, Gubernur Banten sebagai tergugat II, dan Ketua DPRD Provinsi Banten sebagai tergugat III. Gugatan itu juga menyertakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten sebagai turut tergugat I, Direksi PT Banten Global Development sebagai turut tergugat II, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai turut tergugat III.

Dalam surat gugatannya, para penggugat menyatakan diri sebagai warga di Provinsi Banten dan pembayar pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten.

Para penggugat menganggap para tergugat dan turut tergugat lalai atau tidak hati-hati dalam mengelola Bank Banten sehingga mengakibatkan kerugian. Dianggap lalai dalam menyusun jajaran Direksi PT Banten Global Development serta tidak direalisasikannya setoran penambahan penyertaan modal ke Bank Banten sebagai Pemegang Saham Pengendali Terakhir mengakibatkan Bank Banten mengalami kesulitan likuiditas pada April 2020. Termasuk pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Banten ke Bank Jabar Banten setelah Bank Banten mengalami kesulitan likuiditas.

Sementara itu, secara terpisah, penggugat Moch Ojat Sudrajat mengatakan bahwa pencabutan gugatan perdata terhadap Bank Banten dan para tergugat dan turut tergugat lainnya itu hanya bersifat sementara bukan permanen.

“Kebetulan di Mabes Polri sedang ditangani kasus dugaan tindak pidana korupsi di Bank Banten sehingga untuk sementara gugatan perdata terhadap Bank Banten dan Gubernur Banten untuk sementara kami cabut,” ujar Ojat.

Menurut Ojat, kasus dugaan korupsi di Bank Banten sudah diterbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Mabes Polri pada tanggal 24 Agustus 2020 lalu.

“Ada sejumlah petinggi di Bank Banten telah diperiksa oleh penyidik di Mabes Polri. Jadi kami fokus kawal kasus ini di Mabes Polri. Kasus dugaan korupsi yang menyebabkan Bank Banten terus mengalami kerugian diduga melibatkan banyak pihak baik dari internal Bank Banten maupun dari luar Bank Banten,” ujarnya.

Ojat mengatakan, dalam SPDP yang diterbitkan oleh Mabes Polri itu diketahui bahwa kasus yang sedang ditangani adalah kasus tindak pidana penyuapan, tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang. [149]



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kementerian BUMN: Vonis Kasus Jiwasraya Peringatan bagi Semua Pihak

Vonis pidana penjara seumur hidup kepada empat terdakwa kasus korupsi di Asuransi Jiwasraya harus menjadi peringatan bagi semua pihak.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

FPI Ungkap Rizieq Syihab Akan Pulang untuk Pimpin Revolusi Selamatkan NKRI

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) akan pulang ke Tanah Air untuk memimpin revolusi.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

BKPM kepada Apkasi: UU Ciptaker Tidak Kurangi Kewenangan Daerah

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) tidak mengurangi kewenangan daerah.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Kasus Streaming Ilegal Tayangan Sepakbola Diproses Kejaksaan

Perbuatan pidana dilakukan melalui laman bolasiar.live, bolasiar.net, bolasiar.xyz, dan 62.210.88.55.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

BPN Bandung Tegaskan Pemkot Bandung Pemilik Sah Lahan di Kiara Condong

Pemkot Bandung, sangat mendukung upaya penegakan hukum dalam kasus dugaan pemalsuan verponding atas lahan di Kiara Condong, Kota Bandung.

NASIONAL | 13 Oktober 2020

Satgas: Persentase Kasus Aktif Covid-19 Nasional Terus Alami Penurunan

Persentase kasus aktif Covid-19 di tingkat nasional terus mengalami penurunan hingga mencapai 19,17 persen per 14 Oktober 2020.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

UU Cipta Kerja Disebut Memudahkan UMKM

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) disebut akan memberi kemudahan terhadap sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM).

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Politikus PKB Minta FPI Jelaskan soal Rizieq Syihab Akan Pimpin Revolusi

Front Pembela Islam (FPI) diminta menjelaskan pernyataan bahwa Rizieq Syihab akan memimpin revolusi di Indonesia.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Database Peraturan BPK Permudah Proses Pemeriksaan

Layanan informasi peraturan.bpk.go.id merupakan database peraturan di tingkat pusat dan daerah yang membantu BPK dalam melakukan pemeriksaan.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

KPK Analisis Laporan Dugaan Korupsi Terkait Lapangan Migas Jatinegara

Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan telah menerima laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpanangan dana pengelolaan keuangan lapangan Migas Jatinegara.

NASIONAL | 13 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS