Arsul Sani: Tidak Haram TNI Terlibat Berantas Terorisme
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Arsul Sani: Tidak Haram TNI Terlibat Berantas Terorisme

Kamis, 15 Oktober 2020 | 17:01 WIB
Oleh : Robertus Wardy / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengemukakan pelibatan TNI dalam memberantas terorisme bukan sesuatu yang dilarang atau diharamkan. Pelibatan sangat dibolehkan karena sudah diatur dalam Undang--Undang (UU) No 5 Tahun 2018 tentang Terorisme dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Namun pelibatannya harus diatur secara jelas, detail dan terukur.

"Di negara mana pun di dunia ini, pelibatan militer, termasuk TNI untuk Indonesia dibolehkan. Bukan barang haram. Karena itu, dalam UU tentang TNJ telah dibuka, meskipun istilah penanganan aksis terorisme," kata Arsul dalam diskusi virtual bertema "Menyoal Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Terorisme" di Jakarta, Kamis (15/10/2020).

Ia berpandangan pelibatan TNI seharus berdasarkan skala ancaman. TNI masuk ketika masuk dalam kategori ancaman atau eskalasi tinggi. Sayangnya, dalam draf rancangan Perpres pelibatan TNI yang sudah masuk ke Komisi I DPR, pengaturan skala ancaman itu yang tidak diatur jelas.

"Hanya disebut pelibatan dalam eskalasi tinggi. Tetapi seperti apa bentuknya, tidak dijelaskan detail," ujar anggota Komisi III DPR ini.

Arsul melihat dalam draf yang ada, pelibatan TNI diatur berdasarkan peristiwa. Ada tujuh peristiwa atau kejadian yang bisa langsung ditangani oleh TNI. Di antaranya serangan terorisme di luar negeri, serangan terorisme di laut internasional, penyerangan terhadap presiden dan wakil presiden, serta penyerangan di atas kapal atau pesawat.

"Ini semua memang di luar kewenangan polisi. Maka pelibatan TNI bisa dilakukan. Di luar itu harus dilihat skala ancamannya," tutur Sekjen PPP ini.

Dia menyebut contoh ketika anggota DPR diserang kelompok teroris. Dalam draf yang ada, tidak disebutkan siapa berada di depan. TNI dan Polri bisa masuk kedua-duanya. Persoalan yang muncul di situ, bisa saling rebutan untuk masuk duluan.

"Ini memang soal koordinasi. Nah koordinasi ini gampang diomong. Pelaksanaannya sangat sulit. Hal-hal kayak begini yang harus diatur lagi," tegas Arsul.

Dia juga melihat dalam draf yang ada, TNI sulit dibedakan perannya dengan BNPT. Padahal menurut UU No 5 Tahun 2018 tentang terorisme, BNPT sebagai leading sector atau pemimpin sekaligus koordinator dalam melawan terorisme.

Menurut Arsul, dalam politik hukum terhadap kejahatan-kejahatan terorisme, dibagi dua fungsi yakni fungsi penindakan dan pencegahan. Fungsi pencegahan berdasarkan UU nomor 5 tahun 2018 menjadi tugas BNPT bukan TNI.

Dia menegaskan bukan TNI tidak boleh dilibatkan soal penangkalan teroris. Namun harus di bawah koordinasi BNPT. Hal itu sudah diatur dalam pasal 43 E, 43 F pada UU nomor 5 tahun 2018 tentang terorisme.

"Tapi kalau kita baca draf perpres itu, yang mengatur tentang penangkalan itu, itu kan bagian-bagian kerja pencegahan. Itu tidak begitu jelas siapa kemudian yang menjadi leading sector," tutup Arsul.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Kepala LAN: Widyaiswara Jadi Garda Terdepan Penyiapan ASN Unggul di Era Digital Learning

Birokrasi meninggalkan cara-cara lama dalam bekerja demi mencapai efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi

NASIONAL | 21 September 2021

PTM di Semarang, 7 Guru dan Siswa Tertular Covid-19

Ada tujuh guru dan siswa dikonfirmasi tertular Covid-19 selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di Semarang

NASIONAL | 21 September 2021

Prihatin Tragedi Kiwirok, Ratusan Nakes Gelar Aksi Bakar Lilin di Jayapura

Para nakes di antaranya berasal dari organisasi IDI, Patelki, HAKLI, Persagi, IBI, IAKMI, IAI dan PPNI.

NASIONAL | 21 September 2021

RIsma Jabarkan Strategi Percepatan Penanganan Kemiskinan

Di hadapan anggota Komite III DPD, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memaparkan strategi Kemsos mengakselerasi penanganan kemiskinan

NASIONAL | 21 September 2021

Pemuda Papua Sebut Pemimpin Idola, Sandiaga: Saya Hanya Orang Biasa

Salah seorang pemuda terharu dan menegaskan kalau Sandiaga adalah sosok pemimpin idola.

NASIONAL | 21 September 2021

Mendikbudristek Respons Positif Pemberdayaan SAD yang Diusung Universitas Jambi

Mendikbud Nadiem Makarim akan melihat dari dekat pemberdayaan suku anak dalam (SAD) di Sarolangun, Jambi terutama pada aspek pendidikannya.

NASIONAL | 21 September 2021

Napoleon Aniaya Muhammad Kece, Cak Nanto: Main Hakim Sendiri Tidak Dibenarkan

Cak Nanto menyebut tindakan penganiayaan Irjen Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kece, tidak dapat dibenarkan.

NASIONAL | 21 September 2021

DPR Tetapkan 7 Hakim Agung, Herman Herry: Selamat Bekerja

DPR telah menetapkan tujuh hakim agung dalam rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

NASIONAL | 21 September 2021

MPR Dukung Langkah TNI-Polri Tumpas KKB

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendukung langkah TNI-Polri menumpas KKB di Papua.

NASIONAL | 21 September 2021

Fadli Zon: Pemerintah Harus Memperkuat Alutsista

Fadli Zon mengatakan pemerintah harus lebih keras lagi dalam mempertahankan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna Utara.

NASIONAL | 21 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Piala Liga: Hantam Tim Strata 3, Manchester City Melaju ke 16 Besar

Piala Liga: Hantam Tim Strata 3, Manchester City Melaju ke 16 Besar

BOLA | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings