Ajukan Petisi, Gatot Nurmantyo Cs Ditolak Bertemu Kapolri
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ajukan Petisi, Gatot Nurmantyo Cs Ditolak Bertemu Kapolri

Kamis, 15 Oktober 2020 | 17:29 WIB
Oleh : Farouk Arnaz / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Penangkapan 8 orang anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dalam rangkaian penolakan omnibus law UU Cipta Kerja memicu solidaritas aktivis KAMI lainnya termasuk Presidium KAMI Jenderal (pur) Galot Nurmantyo.

Mereka mendatangi Bareskrim, Kamis (15/10/2020) siang hendak bertemu dengan Kapolri Jenderal Idham Azis namun menemui jalan buntu. Niat mereka untuk menemui aktivis KAMI yang ditahan juga ditolak oleh polisi.

Mereka hanya bisa membacakan petisi yang ditujukkan kepada Kapolri. Petisi itu termasuk protes penangkapan terhadap tokoh-tokoh KAMI yang dilakukan Bareskrim Polri.

"Kami datang ke sini dalam komposisi lengkap, baik presidium, eksekutif, maupun deklarator. KAMI adalah organisasi yang memegang teguh konstitusi dan menjunjung tinggi moral, untuk itu kami datang ke sini untuk menyampaikan petisi kepada bapak Kapolri," kata Gatot.

Gatot mengharapkan Polri dapat memegang teguh prinsip dan mengawal hukum secara berkeadilan.
Ia mengharapkan Polri bisa menjadi contoh dan tauladan terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Berikut isi petisi dari KAMI:

1. KAMI menyesalkan dan memprotes penangkapan tersebut sebagai tindakan represif dan tidak mencerminkan fungsi Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Penangkapan mereka, khususnya Dr. Syahganda Nainggolan, jika dilihat dari dimensi waktu dasar Laporan Polisi dan keluarnya Sprindik pada hari yang sama jelas aneh atau tidak lazim dan menyalahi prosedur. Lebih lagi jika dikaitkan dengan KUHAP Pasal 17 tentang perlu adanya minimal dua barang bukti, dan UU ITE Pasal 45 terkait frasa "dapat menimbulkan" maka penangkapan para Tokoh KAMI patut diyakini mengandung tujuan politis.

2. Proses penangkapan para pejuang KAMI, sangat dipaksakan, tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, bahkan terlihat seperti menangani teroris. Penangkapan Moh Jumhur Hidayat, yang sehari sebelumnya menjalani operasi batu empedu di rumah sakit, sebagai mantan pejabat tinggi yang pernah berjasa besar pada negara, jelas sangat berlebihan dan di luar batas perikemanusian.

3. Pengumuman pers Mabes Polri oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono tentang penangkapan tersebut KAMI nilai:
A) Mengandung nuansa pembentukan opini (framing). Melakukan generalisasi dengan penisbatan kelembagaan yang bersifat tendensius.
B) Bersifat prematur yaitu mengungkapkan kesimpulan dari proses pemeriksaan yang masih berlangsung.
4. Semua hal di atas, termasuk membuka nama dan identitas seseorang yang ditangkap, menunjukkan bahwa Polri tidak menegakkan prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang seyogyanya harus ditegakan

5. KAMI menegaskan bahwa ada indikasi kuat handphone beberapa Tokoh KAMI dalam hari-hari terakhir ini diretas/dikendalikan oleh pihak tertentu sehingga besar kemungkinan disadap atau "digandakan" (dikloning). Hal demikian sering dialami oleh para aktifis yang kritis terhadap kekuasaan negara, termasuk oleh beberapa Tokoh KAMI. Sebagai akibatnya, "bukti percakapan" yang ada sering bersifat artifisial dan absurd

6 KAMI menolak secara kategoris penisbatan atau pengaitan tindakan anarkis dalam unjuk rasa kaum buruh, mahasiswa dan belajar dengan Organisasi KAMI. KAMI mendukung mogok nasional dan unjuk rasa kaum buruh sebagal bentuk penunaian hak konstitusional, tapi KAMI secara kelembagaan belum ikut serta, kecuali memberi kebebasan kepada para pendukungnya untuk bergabung dan membantu pengunjuk rasa atas dasar kemanusiaan.

Polri justru diminta untuk mengusut adanya indikasi keterlibatan pelaku profesional yang menyelusup ke dalam barisan pengunjuk rasa dan melakukan tindakan anarkis termasuk pembakaran (sebagaimana diberitakan oleh media sosial).

7. KAMI meminta Polri membebaskan para Tokoh KAMI dan korban lainnya yang sengaja dijerat mengunakan UU ITE yang banyak mengandung "pasal pasal karet" dan patut dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi dan konstitusi yang memberi kebebasan berbicara dan berpendapat kepada rakyat warga negara.

Kalaupun UU ITE tersebut mau diterapkan, maka Polri harus berkeadilan yaitu tidak hanya membidik KAMI dan pihak lain yang dianggap melawan pemerintah saja sementara banyak pihak di media sosial yang mengumbar ujaran kebencian yang berdimensi SARA tapi Polri berdiam diri.

Seperti diberitakan delapan aktivis yang ditangkap adalah Juliana, Devi, Wahyu Rasari Putri, Khairi Amri, Kingkin Annida, Anton Permana, Syahganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat.

Mereka semua diduga melanggar Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan/atau Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Awi hanya menjelaskan penghasutan itu dilakukan di media sosial namun ia tidak menjelaskan detailnya.

Ancaman pidananya untuk yang UU ITE 6 tahun pidana penjara atau denda Rp 1 miliar, dan untuk penghasutannya di Pasal 160 KUHP ancaman pidananya adalah 6 tahun pidana penjara.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Beri Informasi Kuota Pendidikan, 3 Indonesia Hadirkan Hotline Pelajar dan Pengajar

Operator 3 Indonesia menyediakan hotline sebagai sarana edukasi bagi pihak yang belum mengerti bagaimana cara mendapatkan bantuan kuota tersebut.

NASIONAL | 15 Oktober 2020

Kementerian Kesehatan Ajak Semua Pihak Kampanyekan Cuci Tangan Pakai Sabun

Kementerian Kesehatan mengajak semua pihak untuk mengampanyekan perilaku cuci tangan pakai sabun sebagai salah satu upaya pencegahan penularan Covid-19.

NASIONAL | 15 Oktober 2020

Ketua MPR: Keberatan UU Cipta Kerja Baiknya Disampaikan Lewat Gugatan ke MK

Bamsoet mengingatkan masyarakat yang akan melakukan aksi demo penolakan, untuk menyampaikan pasal-pasal mana saja dalam UU Cipta Kerja yang menjadi keberatan.

NASIONAL | 15 Oktober 2020

Arsul Sani: Tidak Haram TNI Terlibat Berantas Terorisme

Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengemukakan pelibatan TNI dalam memberantas terorisme bukan sesuatu yang dilarang atau diharamkan.

NASIONAL | 15 Oktober 2020

Pakar: Putusan MK Tetap Final dan Mengikat

Kekuatan putusan MK dikhawatirkan terkait revisi UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

NASIONAL | 15 Oktober 2020

KPK Akui Ajukan Anggaran Mobil Dinas Pimpinan dan Pejabat Struktural

KPK mengakui mengajukan anggaran mobil dinas untuk pejabat hingga pimpinan KPK.

NASIONAL | 15 Oktober 2020

Mantan Wakapolri H Syafruddin Terima Gelar Doktor Kehormatan dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung

H Syafruddin dianugerahi gelar doktor kehormatan karena kiprahnya dalam mengemban tugas yang diamanahkan baik di dalam maupun luar negeri.

NASIONAL | 15 Oktober 2020

Geospasial Bantu Perusahaan Buat Perencanaan Kelangsungan Bisnis

Teknologi geospasial juga terbukti penting dalam membantu organisasi membuat perencanaan kelangsungan bisnis.

NASIONAL | 15 Oktober 2020

Rektor UGM: Perlu Adaptasi dan Inovasi dalam Pembelajaran Jarak Jauh

Menurut Rekrot Panut Mulyono tuntutan terhadap inisiatif dalam adaptasi normal baru Covid-19 di lingkungan perguruan tinggi semakin besar.

NASIONAL | 15 Oktober 2020

Tekan Covid-19, Gubernur Sumut Minta Daerah Tingkatkan Pengawasan

Gubernur Sumatera Utara sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Edy Rahmayadi menyebut angka kesembuhan dari penyebaran Covid-19 di Sumut meningkat drastis.

NASIONAL | 15 Oktober 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS