Hukuman Seumur Hidup untuk 4 Terdakwa Jiwasraya, Ini Pandangan Pakar
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Hukuman Seumur Hidup untuk 4 Terdakwa Jiwasraya, Ini Pandangan Pakar

Kamis, 15 Oktober 2020 | 18:58 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Vonis seumur hidup yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap empat terdakwa perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya dinilai tak semata karena kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Putusan tersebut dijatuhkan lantaran proses pembuktian di persidangan. Demikian disampaikan Guru Besar Hukum Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji kepada SP, Kamis (15/10/2020).

Dikatakan Perma Nomor 1 Tahun 2020 diterbitkan MA untuk mencegah terjadinya disparitas maupun diskriminasi dalam proses pemindanaan terutama menyangkut Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Namun, putusan sebuah perkara berada di tangan Majelis Hakim dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

"Perma ini hanya kehendak MA untuk menghindari adanya disparitas pemidanaan maupun diskriminasi penerapan delik dalam penanganan delik tipikor khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, setidaknya ada uniformitas sistem pemidanaan. Jadi putusan berat dari pengadilan tidak semata adanya Perma saja, tetapi hanya soal pembuktian atas fakta yang ditemukan di hadapan sidang," kata Indriyanto.

Tidak banyak koruptor yang divonis bersalah dan dihukum seumur hidup, Meski ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Berdasarkan catatan, sebelum empat terdakwa Jiwasraya, hanya tiga koruptor yang dihukum seumur hidup, yakni mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar atas perkara suap penanganan perkara sengketa sejumlah Pilkada di MK; Direktur Keuangan TNI AD/Kepala Bidang Pelaksana Pembiayaan Kementerian Pertahanan, Teddy Hernayadi atas perkara korupsi anggaran Alutsista 2010-2014, seperti pembelian jet tempur F-16 dan helikopter Apache; serta pemilik PT Gramarindo Group, Andrian Waworuntu atas perkara pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.

Meski demikian, hukuman seumur hidup terhadap empat Jiwasraya merupakan yang pertama kalinya dijatuhi hakim setelah terbitnya Perma Nomor 1/2020.

Indriyanto mengatakan, hukuman berat terhadap terdakwa korupsi diharapkan bisa menimbulkan efek jera. Namun, sejauh ini, Indriyanto mengaku belum melihat penurunan kasus korupsi karena hukuman yang dijatuhkan.

"Efektivitas pemidanaan berat bisa dijadikan kriteria efek jera kalau memang putusan sejenisnya menciptakan minimalisasi perkara korupsi. Saya belum melihat adanya minimalisasi penanganan kasus korupsi, karenanya pemidanaan berat represif tidak akan selalu menghasilkan efek jera bagi pelaku," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bioskop di Semarang Siap Dibuka Kembali

Pemkot Semarang akan terus mengevaluasi yang telah diterapkan di dalam gedung bioskop terkait dengan protokol kesehatan.

NASIONAL | 15 Oktober 2020

Satgas Covid-19: Belum Ada Efek Samping Uji Klinis Vaksin

Satgas menyatakan bahwa hingga sejauh ini belum ada efek samping yang dialami relawan dalam tahapan uji klinis vaksin Covid-19.

NASIONAL | 15 Oktober 2020

Kasus Klaster Perkantoran di Sleman Bertambah

Pasien positif Covid-19 dari klaster perkantoran telekomunikasi di Kabupaten Sleman bertambah.

NASIONAL | 15 Oktober 2020

Gatot Nurmantyo Cs Tak Bisa Temui Aktivis KAMI, Ini Alasan Polisi

Polisi tidak bisa mengizinkan Presidium KAMI menemui anggota yang sedang ditahan karena masih dalam proses pemeriksaan.

NASIONAL | 15 Oktober 2020

Ajukan Petisi, Gatot Nurmantyo Cs Ditolak Bertemu Kapolri

Gatot Nurmantyo Cs yang hendak bertemu Kapolri Jenderal Idham Azis mendapatkan penolakan.

NASIONAL | 15 Oktober 2020

Beri Informasi Kuota Pendidikan, 3 Indonesia Hadirkan Hotline Pelajar dan Pengajar

Operator 3 Indonesia menyediakan hotline sebagai sarana edukasi bagi pihak yang belum mengerti bagaimana cara mendapatkan bantuan kuota tersebut.

NASIONAL | 15 Oktober 2020

Kementerian Kesehatan Ajak Semua Pihak Kampanyekan Cuci Tangan Pakai Sabun

Kementerian Kesehatan mengajak semua pihak untuk mengampanyekan perilaku cuci tangan pakai sabun sebagai salah satu upaya pencegahan penularan Covid-19.

NASIONAL | 15 Oktober 2020

Ketua MPR: Keberatan UU Cipta Kerja Baiknya Disampaikan Lewat Gugatan ke MK

Bamsoet mengingatkan masyarakat yang akan melakukan aksi demo penolakan, untuk menyampaikan pasal-pasal mana saja dalam UU Cipta Kerja yang menjadi keberatan.

NASIONAL | 15 Oktober 2020

Arsul Sani: Tidak Haram TNI Terlibat Berantas Terorisme

Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengemukakan pelibatan TNI dalam memberantas terorisme bukan sesuatu yang dilarang atau diharamkan.

NASIONAL | 15 Oktober 2020

Pakar: Putusan MK Tetap Final dan Mengikat

Kekuatan putusan MK dikhawatirkan terkait revisi UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

NASIONAL | 15 Oktober 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS