Terkait 12 Isu di UU Cipta Kerja, Gubernur Banten Beri Masukan ke Presiden Jokowi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Terkait 12 Isu di UU Cipta Kerja, Gubernur Banten Beri Masukan ke Presiden Jokowi

Jumat, 16 Oktober 2020 | 11:08 WIB
Oleh : Laurens Dami / JEM

Serang, Beritasatu.com - Gubernur Banten Wahidin Halim mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberi masukan dan usulan terkait 12 isu kontroversial dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Isu-isu tersebut sebagian besar beredar di media sosial dan sering disuarakan para buruh ketika melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi menolak UU Cipta Kerja.

Usulan dan masukan terkait 12 isu kontroversial tersebut disampaikan melalui surat Nomor 560/1856-DTKT/2020 tertanggal 13 Oktober 2020.

Keduabelas isu yang dimaksud yakni pertama, terkait isu penghapusan cuti haid, hamil dan melahirkan dalam UU Cipta Kerja. Namun, faktanya, dalam UU Cipta Kerja, tidak dihapus, masih sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pemprov Banten mengusulkan agar dalam pelaksanaan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama harus di bawah pengawasan bidang ketenagakerjaan baik di daerah maupun pusat.

Kedua, isu terkait penghapusan pesangon dalam UU Cipta Kerja. Pemprov Banten mengusulkan agar dalam peraturan pemerintah (PP) diatur secara tegas terkait perusahaan harus membayar pesangon secara penuh. Pembayaran pesangon harus mempertimbangkan masa kerja, dan perusahaan yang tidak membayar pesangon dikenakan sanksi.

Ketiga, isu upah buruh dihitung per jam. Faktanya, dalam UU Cipta Kerja tidak disebutkan upah dihitung per jam. Pada Pasal 88B menyebutkan bahwa upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil.

Pemprov Banten mengusulkan agar upah secara nominal tidak turun. Perusahaan memberikan upah menurut satuan waktu dan/atau satuan hasil.

Keempat, isu terkait perusahaan dapat dengan bebas mem-PHK karyawan. Namun, faktanya, dalam UU Cipta Kerja, dari 14 alasan PHK dalam Pasal 154a, tidak terdapat alasan bahwa protes yang dilakukan buruh menjadi alasan PHK.

Pemprov Banten mengusulkan agar kriteria atau alasan melakukan PHK harus tepat dan tidak mengada-ada.

Kelima, terkait isu penghapusan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum provinsi (UMP). Faktanya, dalam UU Cipta Kerja, UMK dan UMP tetap dipertahankan.

Pemprov Banten mengusulkan agar dalam PP dibuat pasal yang mengatur terkait penetapan upah minimum provinsi ditetapkan oleh gubernur 60 hari sebelum diberlakukan. Selain itu, penetapan UMK dietapkan oleh bupati/wali kota 40 hari sebelum diberlakukan.

Keenam, isu terkait penghapusan jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya. Faktanya, dalam UU Cipta Kerja, jaminan sosial tetap ada, khususnya pada Pasal 18.

Ketujuh, isu terkait RUU Cipta Kerja disusun secara diam-diam. Kedelapan, isu terkait tenaga kerja asing (TKA) bebas masuk ke Indonesia.

“Kami mengusulkan agar dalam PP diatur mengenai TKA hanya dapat dipekerjakan dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Selain itu, dalam hal jabatan tertentu yang akan diduduki TKA, diwajibkan adanya pendampingan dari tenaga kerja dalam negeri dalam rangka alih pengetahuan dan teknologi,” ujar Gubernur Banten Wahidin Halim, Kamis (15/10/2020).

Selanjutnya, kesembilan, isu terkait penghapusan status karyawan tetap dan diganti menjadi karyawan kontrak.

Pemprov Banten mengusulkan agar dalam PP diatur mengenai kriteria perjanjian kerja waktu tertentu harus memiliki kepastian terkait jenis, jumlah dan waktu paling lama dua tahun. Ketentuan ini diusulkan agar tidak berlaku surut.

Kesepuluh, isu terkait penghapusan libur hari raya pekerja menjadi hanya di tanggal merah dan istirahat ibadah salat Jumat hanya satu jam. Faktanya, tidak ada ketentuan itu dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Kesebelas, isu terkait outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup. Faktanya, kontrak akan diatur dalam PP beserta kompensasinya.

Keduabelas, benarkah buruh dilarang protes, ancamannya PHK? Faktanya, tidak ada larangan dalam UU Cipta Kerja. Pada Pasal 153 diatur mengenai larangan bagi pengusaha untuk melakukan PHK terhadap karyawan.

Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah produk Pemerintah Pusat dan DPR RI yang tentunya tidak melibatkan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

"Sebagai gubernur, saya memahami pro dan kontra terhadap sikap dan aspirasi dari masyarakat Banten umumnya. Perlu dipahami, bahwa gubernur adalah representasi atau perwakilan Pemerintah Pusat. Ada hubungan dua pemerintahan sebagaimana amanat UU Pemerintahan Daerah," ujar Wahidin.

Dikatakan, setelah pihaknya mengakomodir aspirasi masyarakat, pihaknya juga mengusulkan agar ada pertemuan para gubernur dengan Presiden. Pertemuan itu sendiri dilaksanakan pada hari Jumat (9/10/2020) dalam telekonferensi rapat terbatas Presiden dan para gubernur se-Indonesia

"Dari hasil pertemuan dapat menangkap pesan bahwa sebagian besar gubernur belum membahas secara detail tentang isi undang - undang tersebut. Karena itu ketika disodorkan 12 pasal yang menjadi pasal krusial atau pasal yang menjadi isu, Presiden meminta gubernur untuk melakukan pembahasan dan menjelaskan, tidak hanya untuk menangkal hoaks. Gubernur juga diminta untuk memberikan usulan dalam kaitan dengan Peraturan Pemerintah yang akan diterbitkan," ujar Wahidin.

Dijelaskan Gubernur, usai rapat terbatas itu, pihaknya bersama tim Pemprov Banten yakni tim advokasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Biro Hukum berusaha memahami, membahas, dan menelaah perbedaan pendapat dan mendalami pasal-pasal yang dianggap menghilangkan kepentingan buruh dan masyarakat.

"Dari pagi sampai malam saya bersama Disnaker dan Biro Hukum menelaah dan membahas pasal-pasal Omnibus Law UU Cipta Kerja sebelum dikirimkan ke Presiden. Hasil telaahan kami sudah disampaikan kepada Presiden hari Selasa (13/10/2020). Kita berharap, usulan-usalan yang berkaitan dengan perburuhan dan lain-lain menjadi perhatian Presiden," ujarnya.

Wahidin menegaskan, pihaknya berusaha memfasilitasi masyarakat dengan menerima, menampung, dan menyampaikan aspirasi kepada Presiden. Namun ada masyarakat yang akan berniat dan akan melakukan judicial review.

"Isu - isu nasional kita serahkan kepada pihak yang lebih berwenang, yaitu Presiden dan DPR RI. Ayo kita jaga Banten," pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Petani dan Pedagang Jagung Pastikan Stok Jagung Melimpah

Menurut pengelola korporasi petani khusus jagung di NTB Dean Novel, semua daerah sentra jagung di NTB sedang melaksanakan panen raya.

NASIONAL | 22 September 2021

Waspadai Cuaca Ekstrem Sepekan, Siang Terik Muncul Awan Bentuk Bunga Kol

Fenomena cuaca ekstrem secara kasat mata bisa dilihat tandanya siang terik dan muncul awal Cumulus berbentuk bunga kol.

NASIONAL | 22 September 2021

Pemerintah Komitmen Penuh, Presiden Minta Polisi Tak Ragu Usut Mafia Tanah

Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah.

NASIONAL | 22 September 2021

Dukung Industri Kreatif, Nadiem Resmikan Politeknik Multimedia Nusantara

Kemdikbudristek berkomitmen untuk mengembangkan bidang industri kreatif. Hal ini diwujudkan dengan peresmian Multimedia Nusantara Polytechnic (MNP).

NASIONAL | 22 September 2021

Kemdagri Percepat Penegasan Batas Pengelolaan SDA Laut di DKI Hingga Lampung

Kemdagri pertegas batas kewenangan pengelolaan SDA laut yang terbentang di Provinsi Lampung, DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

NASIONAL | 22 September 2021

Pastikan Kampus Merdeka Berjalan, Nadiem Gali Aspirasi Pendidikan Tinggi di Jambi

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim melakukan kunjungan kerja (kunker) di Jambi.

NASIONAL | 22 September 2021

Periksa Anies, KPK Dalami PMD Sarana Jaya untuk Program DP Nol Rupiah

Tim penyidik mengonfirmasi Anies mengenai proses usulan anggaran penyertaan modal APBD DKI Jakarta kepada Perumda Sarana Jaya.

NASIONAL | 22 September 2021

Kunjungi Koruptor di Lapas Tangerang, Plt Karutan KPK Disanksi Dewas

Dewas KPK menjatuhkan sanksi kepada Plt Karutan KPK, Ristanta, karena mengunjungi koruptor yang berada di Lapas Tangerang.

NASIONAL | 22 September 2021

Perkembangan Covid-19 Jadi Pertimbangan Penetapan Libur Nasional dan Cuti Bersama 2022

Penetapan libur nasional dan cuti bersama tetap memperhatikan perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia.

NASIONAL | 22 September 2021

Bertemu Presiden Jokowi, Peternak Ayam Adukan Berbagai Masalah

Para peternak ayam mengadukan beberapa masalah mulai dari persaingan dengan korporasi perusahaan hingga tingginya bahan pakan ayam kepada Presiden Jokowi.

NASIONAL | 22 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Petani dan Pedagang Jagung Pastikan Stok Jagung Melimpah

Petani dan Pedagang Jagung Pastikan Stok Jagung Melimpah

NASIONAL | 11 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings