Soal Mobil Dinas, Eks Pimpinan Minta Masyarakat Awasi Dinamika Internal KPK
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Soal Mobil Dinas, Eks Pimpinan Minta Masyarakat Awasi Dinamika Internal KPK

Jumat, 16 Oktober 2020 | 15:44 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang meminta masyarakat mengawasi dinamika yang terjadi di internal lembaga antikorupsi. Pernyataan ini disampaikan Saut menanggapi pro-kontra usulan anggaran mobil dinas untuk pimpinan, dewan pengawas, dan pejabat struktural KPK.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengakui pihaknya mengajukan anggaran mobil dinas. Namun, Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengaku tidak mengetahui usulan anggaran mobil dinas dan memastikan bakal menolak fasilitas tersebut.

"Jadi dinamika di dalam (KPK) sekarang perlu, ya Dewas perlu diawasi, KPK perlu diawasi," kata Saut saat dikonfirmasi, Jumat (16/10/2020).

Saut mengatakan, masyarakat perlu mengawal dinamika yang terjadi di KPK karena menentukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat juga harus mengetahui ke arah mana sistem pemberantasan korupsi saat ini.

"Maksud saya masyarakat harus sudah melihat ke arah mana pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Saut.

Sebelumnya, KPK mengakui mengajukan anggaran mobil dinas untuk pejabat hingga pimpinan lembaga antikorupsi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, mobil dinas Ketua KPK dianggarkan Rp 1,4 miliar dan empat Wakil Ketua KPK masing-masing Rp 1 miliar.

"Saat ini, KPK tidak memiliki mobil dinas jabatan baik itu untuk pimpinan maupun pejabat struktural KPK," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (15/10/2020).

Ali mengatakan, anggaran mobil dinas lima pimpinan diajukan KPK untuk tahun anggaran 2021. Anggaran tersebut saat ini telah disetujui DPR.

"Informasi yang kami terima benar telah ada persetujuan DPR terkait anggaran pengadaan mobil dinas jabatan untuk pimpinan, dewas dan pejabat struktural di lingkungan KPK," kata Ali.

Meski demikian, Ali masih enggan membeberkan secara rinci besaran anggaran untuk pengadaan mobil dinas tersebut. Hal ini lantaran proses pembahasan anggaran masih bergulir hingga kini dan belum final.

"Saat ini belum final dan masih dalam pembahasan, terutama terkait detail rincian pagu anggaran untuk masing-masing unit mobil dinas jabatan tersebut," katanya.

Ali juga mengaku belum dapat merinci jumlah unit mobil yang akan dianggarkan oleh KPK. Menurutnya, hal itu akan mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) mengenai Organisasi dan Tata Kerja KPK yang saat ini masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham).

"Sedangkan besaran harga tentu akan mengacu pada standar biaya, sebagaimana peraturan menteri keuangan dan e-katalog LKPP," katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pimpinan KPK bakal mendapat jatah mobil dinas. Mobil dinas untuk Ketua KPK dianggarkan Rp 1,45 miliar, sementara untuk empat pimpinan KPK lainnya masing-masing Rp 1 miliar.

Sementara, Dewas KPK memastikan bakal menolak fasilitas mobil dinas. Sikap tegas itu disampaikan sejumlah anggota Dewas, termasuk Ketua Dewas, Tumpak Hatorangan Panggabean saat dikonfirmasi, Kamis (15/10/2020).

"Kami Dewas punya sikap menolak pemberian mobil dinas tersebut," kata Tumpak.

Tumpak menjelaskan alasan di balik sikapnya menolak mobil dinas untuk Dewas. Dikatakan, Dewas telah mendapat tunjangan transportasi. Menurutnya, tunjangan itu telah cukup bagi Dewas.

"Berdasarkan Perpres tentang penghasilan Dewas, sudah ada diberikan tunjangan transportasi. Sudah cukuplah itu. Begitu sikap kami," katanya.

Untuk itu, Tumpak memastikan usulan mobil dinas bukan berasal dari Dewas. Tumpak juga mengaku tidak mengetahui usulan penganggaran mobil dinas untuk Pimpinan, Dewas dan pejabat struktural lembaga antikorupsi.

"Kalau kami dari Dewas tidak pernah mengusulkan diadakan mobil dinas bagi Dewas. Kami tidak tahu usulan darimana itu," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Sektor Swasta dan Masyarakat Sipil Aktif Dukung Seruan Aksi Cuci Tangan Pakai Sabun

Pandemi Covid-19 telah menjadi pengingat bahwa satu penangkal penularan virus yang paling sederhana adalah cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

KKP Diminta Sosialisasikan Fasilitas Permodalan Bagi Peternak Ikan

Anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno mendorong KKP dan Dinas Perikanan agar aktif mensosialisasikan fasilitas permodalan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

KPU Medan Tetapkan DPT 1.601.001 Pemilih

KPU Kota Medan menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, sebanyak 1.601.001 jiwa.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

Kementerian BUMN Dukung Tuntutan Rp 16,8 T Terhadap Terdakwa Korupsi Jiwasraya

Kementerian BUMN mendukung Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut ganti rugi sebesar Rp 16,8 triliun kepada dua terdakwa kasus korupsi Jiwasraya.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

RI Pertahankan Posisi 10 Besar Penyumbang Misi Perdamaian PBB

Indonesia meningkatkan jumlah personel MPP perempuan pada Oktober 2019 sebanyak 123 orang.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

Komisi III DPR Apresiasi Kinerja Kejati Jatim

Kejati Jatim telah berkontribusi kepada negara kurang lebih Rp 5 triliun.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

Wamendes Harap Persoalan Pertanahan di Sektor Transmigrasi Bisa Terselesaikan

Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi berharap persoalan pertanahan yang dihadapi masyarakat transmigran bisa terselesaikan.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

Trakindo Perkuat Potensi Pelajar di Tengah Pandemi

Dengan diikuti 13 institusi pendidikan teknik alat berat, K3TAB pertama kalinya dilaksanakan secara daring

NASIONAL | 16 Oktober 2020

Puan Minta Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan untuk UMKM

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mempercepat penyaluran bantuan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

NASIONAL | 16 Oktober 2020

Bupati Pati Minta Warganya Patuhi 3M agar Pandemi Covid-19 Segera Berakhir

‘’Saya tak henti-hentinya mengingatkan warga untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, agar Covid-19 segera berakhir,’’ tegas Haryanto.

NASIONAL | 16 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS