Soal Mobil Dinas, Laode Syarif Minta Pimpinan KPK Berempati Atas Kondisi Bangsa
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Soal Mobil Dinas, Laode Syarif Minta Pimpinan KPK Berempati Atas Kondisi Bangsa

Jumat, 16 Oktober 2020 | 16:15 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif meminta pimpinan KPK saat ini untuk berempati dengan kondisi bangsa. Permintaan itu disampaikan Syarif menanggapi langkah KPK mengajukan anggaran mobil dinas untuk pimpinan, dewan pengawas, dan pejabat struktural.

Syarif mengatakan, usulan mobil dinas itu tidak menunjukkan empati lantaran masih banyaknya masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut jumlah masyarakat miskin akan bertambah signifikan sebagai dampak pandemi virus corona atau Covid-19.

"Pimpinan KPK dan seluruh jajarannya harus berempati pada kondisi bangsa yang orang miskinnya masih mencapai 20 jutaan dan penambahan kemiskinan baru akibat Covid-19 yang menurut BPS sebanyak 26,42 juta sehingga kurang pantas untuk meminta fasilitas negara di saat masyarakat masih prihatin seperti sekarang," kata Syarif saat dikonfirmasi, Jumat (16/10/2020).

Syarif menegaskan nilai-nilai integritas, seperti independen dan sederhana sudah sepatutnya tetap dijunjung oleh para pegawai dan pimpinan KPK. Nilai-nilai luhur tersebut seharusnya tidak ditinggalkan meski KPK saat ini berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan para pegawainya beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Walaupun status KPK menjadi ASN, tapi nilai-nilai luhur KPK seperti: independen dan sederhana tidak boleh ditinggalkan," kata Syarif.

Syarif merupakan pimpinan KPK Jilid IV atau periode 2015-2019. Selama menjabat, Syarif mengaku tidak pernah ada pembahasan mengenai pengadaan mobil dinas untuk pimpinan dan pejabat struktural.

"Kami tidak pernah membahas tentang pengadaan mobil dinas buat pimpinan dan pejabat struktural," katanya.

Diberitakan, KPK mengakui mengajukan anggaran mobil dinas untuk pejabat hingga pimpinan lembaga antikorupsi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, mobil dinas Ketua KPK dianggarkan Rp 1,4 miliar dan empat Wakil Ketua KPK masing-masing Rp 1 miliar.

"Saat ini, KPK tidak memiliki mobil dinas jabatan baik itu untuk pimpinan maupun pejabat struktural KPK," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (15/10/2020).

Ali mengatakan, anggaran mobil dinas lima pimpinan diajukan KPK untuk tahun anggaran 2021. Anggaran tersebut saat ini telah disetujui DPR.

"Informasi yang kami terima benar telah ada persetujuan DPR terkait anggaran pengadaan mobil dinas jabatan untuk pimpinan, dewas dan pejabat struktural di lingkungan KPK," kata Ali.

Meski demikian, Ali masih enggan membeberkan secara rinci besaran anggaran untuk pengadaan mobil dinas tersebut. Hal ini lantaran proses pembahasan anggaran masih bergulir hingga kini dan belum final.

"Saat ini belum final dan masih dalam pembahasan, terutama terkait detail rincian pagu anggaran untuk masing-masing unit mobil dinas jabatan tersebut," katanya.

Ali juga mengaku belum dapat merinci jumlah unit mobil yang akan dianggarkan oleh KPK. Menurutnya, hal itu akan mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) mengenai Organisasi dan Tata Kerja KPK yang saat ini masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham).

"Sedangkan besaran harga tentu akan mengacu pada standar biaya, sebagaimana peraturan menteri keuangan dan e-katalog LKPP," katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pimpinan KPK bakal mendapat jatah mobil dinas. Mobil dinas untuk Ketua KPK dianggarkan Rp 1,45 miliar, sementara untuk empat pimpinan KPK lainnya masing-masing Rp 1 miliar.

Dikonfirmasi terpisah anggota Komisi III DPR, Arsul Sani membenarkan pihaknya telah menyetujui anggaran pengadaan mobil di KPK.

"Terkait soal anggaran pengadaan mobil di KPK, maka Komisi III hanya menyetujui jumlah dan peruntukan besarnya saja, karena memang DPR tidak boleh masuk dalam pembahasan satuan tiga dr mata anggaran K/L. Karena itu yang kami setujui adalah kebutuhan anggaran pengadaan mobil KPK secara keseluruhan," kata Arsul saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Soal Mobil Dinas, Eks Pimpinan Minta Masyarakat Awasi Dinamika Internal KPK

Menanggapi pro-kontra usulan anggaran mobil dinas untuk pimpinan KPK, Saut Situmorang meminta masyarakat mengawasi dinamika yang terjadi di internal lembaga ini

NASIONAL | 16 Oktober 2020

Sektor Swasta dan Masyarakat Sipil Aktif Dukung Seruan Aksi Cuci Tangan Pakai Sabun

Pandemi Covid-19 telah menjadi pengingat bahwa satu penangkal penularan virus yang paling sederhana adalah cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

KKP Diminta Sosialisasikan Fasilitas Permodalan Bagi Peternak Ikan

Anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno mendorong KKP dan Dinas Perikanan agar aktif mensosialisasikan fasilitas permodalan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

KPU Medan Tetapkan DPT 1.601.001 Pemilih

KPU Kota Medan menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, sebanyak 1.601.001 jiwa.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

Kementerian BUMN Dukung Tuntutan Rp 16,8 T Terhadap Terdakwa Korupsi Jiwasraya

Kementerian BUMN mendukung Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut ganti rugi sebesar Rp 16,8 triliun kepada dua terdakwa kasus korupsi Jiwasraya.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

RI Pertahankan Posisi 10 Besar Penyumbang Misi Perdamaian PBB

Indonesia meningkatkan jumlah personel MPP perempuan pada Oktober 2019 sebanyak 123 orang.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

Komisi III DPR Apresiasi Kinerja Kejati Jatim

Kejati Jatim telah berkontribusi kepada negara kurang lebih Rp 5 triliun.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

Wamendes Harap Persoalan Pertanahan di Sektor Transmigrasi Bisa Terselesaikan

Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi berharap persoalan pertanahan yang dihadapi masyarakat transmigran bisa terselesaikan.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

Trakindo Perkuat Potensi Pelajar di Tengah Pandemi

Dengan diikuti 13 institusi pendidikan teknik alat berat, K3TAB pertama kalinya dilaksanakan secara daring

NASIONAL | 16 Oktober 2020

Puan Minta Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan untuk UMKM

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mempercepat penyaluran bantuan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

NASIONAL | 16 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS