Kasus Bakamla, Bos PT CMIT Dihukum 5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 15 M
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kasus Bakamla, Bos PT CMIT Dihukum 5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 15 M

Jumat, 16 Oktober 2020 | 17:04 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Direktur Utama PT Compact Microwave Indonesia Teknologi (CMIT) Rahardjo Pratjihno. Majelis Hakim menyatakan Rahardjo terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain terkait proyek Backbone Coastal Surveillance System di Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada tahun anggaran 2016 sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 63,829 miliar.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Rahardjo Pratjihno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim, Muslim saat membacakan amar putusan Rahardjo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (16/10/2020).

Tak hanya pidana pokok, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Rahardjo berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 15,014 miliar. Jaksa eksekusi bakal menyita harta benda Rahardjo jika tidak membayar uang pengganti selambatnya hingga sebulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Harta benda Rahardjo yang disita nantinya akan dilelang untuk menutupi uang pengganti. "Jika harta bendanya tidak cukup untuk menutupi uang pengganti, maka dipidana selama tiga tahun penjara," kata Hakim.

Hukuman terhadap Rahardjo lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam kasus Bakamla ini. Sebelumnya, Jaksa menuntut agar Rahardjo dihukum 7 tahun pidana penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp 60,3 miliar.

Dalam menjatuhkan hukuman ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Hakim menilai tindak pidana yang dilakukan Rahardjo tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi dan tidak mengakui perbuatannya. "Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga," kata Hakim.

Majelis Hakim menyatakan Rahardjo terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek Backbone Coastal Surveillance System yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System secara bersama-sama dengan Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku staf khusus (narasumber) bidang perencanaan dan keuangan yang diangkat Arie Soedewo selaku Kepala Bakamla; Bambang Udoyo selaku PPK, Leni Marlena selaku Ketua ULP serta Juli Amar Ma’ruf selaku koordinator ULP Bakamla. Tindak pidana tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 63,829 miliar serta memperkaya Rahardjo sebesar Rp 60,329 dan Ali Fahmi sebesar Rp 3,5 miliar.

Atas putusan Majelis Hakim ini, Rahardjo dan kuasa hukumnya maupun Jaksa KPK memutuskan untuk pikir-pikir.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Lazismu dan Wardah Berdayakan Wilayah 3T

Lazismu menyalurkan program berbentuk beasiswa untuk 350 orang di wilayah 3T, atau siswa dengan kategori tidak mampu.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

Soal Mobil Dinas, Laode Syarif Minta Pimpinan KPK Berempati Atas Kondisi Bangsa

Menanggapi langkah KPK mengajukan anggaran mobil dinas, Laode M Syarif meminta pimpinan KPK saat ini untuk berempati dengan kondisi bangsa.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

Soal Mobil Dinas, Eks Pimpinan Minta Masyarakat Awasi Dinamika Internal KPK

Menanggapi pro-kontra usulan anggaran mobil dinas untuk pimpinan KPK, Saut Situmorang meminta masyarakat mengawasi dinamika yang terjadi di internal lembaga ini

NASIONAL | 16 Oktober 2020

Sektor Swasta dan Masyarakat Sipil Aktif Dukung Seruan Aksi Cuci Tangan Pakai Sabun

Pandemi Covid-19 telah menjadi pengingat bahwa satu penangkal penularan virus yang paling sederhana adalah cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

KKP Diminta Sosialisasikan Fasilitas Permodalan Bagi Peternak Ikan

Anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno mendorong KKP dan Dinas Perikanan agar aktif mensosialisasikan fasilitas permodalan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

KPU Medan Tetapkan DPT 1.601.001 Pemilih

KPU Kota Medan menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, sebanyak 1.601.001 jiwa.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

Kementerian BUMN Dukung Tuntutan Rp 16,8 T Terhadap Terdakwa Korupsi Jiwasraya

Kementerian BUMN mendukung Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut ganti rugi sebesar Rp 16,8 triliun kepada dua terdakwa kasus korupsi Jiwasraya.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

RI Pertahankan Posisi 10 Besar Penyumbang Misi Perdamaian PBB

Indonesia meningkatkan jumlah personel MPP perempuan pada Oktober 2019 sebanyak 123 orang.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

Komisi III DPR Apresiasi Kinerja Kejati Jatim

Kejati Jatim telah berkontribusi kepada negara kurang lebih Rp 5 triliun.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

Wamendes Harap Persoalan Pertanahan di Sektor Transmigrasi Bisa Terselesaikan

Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi berharap persoalan pertanahan yang dihadapi masyarakat transmigran bisa terselesaikan.

NASIONAL | 16 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS