Kerugian Akibat Cacat Produk, Produsen Pesawat Harus Bertanggung Jawab
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Kerugian Akibat Cacat Produk, Produsen Pesawat Harus Bertanggung Jawab

Sabtu, 17 Oktober 2020 | 10:04 WIB
Oleh : Aditya L Djono / ALD

Jakarta, Beritasatu.com – Aturan perundangan menyangkut transportasi udara yang ada saat ini dinilai belum komprehensif. Salah satunya hanya mengatur ganti kerugian yang harus diberikan operator (maskapai) penerbangan kepada konsumen. Seharusnya, manakala ada peristiwa yang merugikan konsumen yang disebabkan cacat produk, produsen pesawat juga wajib memberi ganti kerugian.

Demikian pokok-pokok pemikiran Prof Dr Ahmad Sudiro SH, MH, MM, MKn, dalam pidato pengukuhannya sebagai profesor atau guru besar pertama Ilmu Hukum di Universitas Tarumanagara (Untar). Upacara pengukuhan dipimpin Rektor Untar Prof Dr Ir Agustinus Purna Irawan, di Kampus Untar, Jakarta, Sabtu (17/10/2020).

Di sela-sela pengukuhannya, sebagai guru besar dia mengusulkan agar UU Cipta Kerja direvisi dan memasukkan transportasi udara atau penerbangan secara lebih komprehensif dan berkeadilan. “Menurut saya, saat ini UU Omnibus Law memang sudah mengatur UU penerbangan tapi belum detail, misalnya, memuat tanggung jawab produsen pesawat jika terjadi kesalahan produk menyangkut penyelesaian dan kerugian,” ujarnya.

Ahmad menilai, sangat layak jika masalah penyelenggaraan penerbangan masuk dalam klaster transportasi dalam UU Omnibus law dan diatur lebih detail. “Produk (pesawat) itu luar negeri yang punya. Tetapi jika terjadi cacat produk, pada prinsipnya produsen harus bertanggung jawab terhadap produk yang dibuat dan dikeluarkannya di mana pun produk itu digunakan,” jelasnya.

Menurutnya, negara harus melindungi warga negara. “Oleh karena itu perlu dilakukan review tentang UU tersebut, memasukkan revisi UU yang mengatur terkait dengan masalah bagaimana para penumpang atau ahli waris mendapat proteksi apabila, misalnya, menggugat jika terjadi di cacat produk kecelakaan penerbangan,” katanya.

“Saya melihat dalam UU penerbangan, yang diatur adalah bagaimana tanggung jawab operator terhadap pengguna jasa penerbangan. Tetapi bagaimana tanggung jawab produsen pesawat belum ada,” tambahnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bangun Networking Bisnis melalui Pertukaran Mahasiswa Nusantara

Pertukaran mahasiswa ini bukan hanya mempersiapkan tenaga profesional untuk masuk dunia kerja, tetapi juga mendorong mahasiswa menyiapkan bisnis sendiri.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

Kota Semarang Bersiap Terima Vaksin

Prioritas yang diberikan vaksin adalah semua kelompok rentan masyarakat mulai usia 18 hingga 59 tahun, dan tenaga kesehatan.

NASIONAL | 17 Oktober 2020

Kirimkan Surat ke Pendeta Gilbert, John Kei: Saya Bertobat

John Refra alias John Kei, kembali menyatakan pertobatannya dari dunia kejahatan dan premanisme melalui surat yang dikirimkan ke pendeta Glbert Lumoindong.

NASIONAL | 17 Oktober 2020

Baznas Luncurkan Buku Pemberdayaan Peternak untuk Mustahik

Baznas meluncurkan buku pemberdayaan ternak untuk membantu meningkatkan ekonomi mustahik.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

KPK Tinjau Ulang Rencana Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan

KPK memutuskan meninjau ulang pengajuan anggaran fasilitas mobil dinas untuk Pimpinan, Dewan Pengawas (Dewas) dan pejabat struktural.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

Benny Susetyo: Jangan Mudah Terpancing Provokasi

Tiap ada pelanggaran konstitusi seharusnya masuk dalam judicial review atau uji materi lewat Mahkamah Konstitusi (MK).

NASIONAL | 16 Oktober 2020

Wapres: Vaksinasi Sejalan dengan Ajaran Islam

Vaksinasi merupakan bentuk upaya ikhtiar untuk mencegah terjadinya suatu penyakit.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

Kasus Dibuka Lagi, Mabes Polri: Pemeriksaan Soenarko Memang Belum Tuntas

Menurut Karo Penmas Brigjen Awi Setiyono selama ini yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka sehingga pemenuhan pemberkasan perkaranya terpenuhi.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

Pemerintah Diminta Beri Perlakuan Sama bagi Peserta Lelang Operator Patimban

Pemerintah harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua entitas bisnis yang berminat dan tertarik mengikuti proses lelang operator Pelabuhan Patimban.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

Berkas Perkara Djoko Tjandra, Kasus Gratifikasi Fatwa MA Dinyatakan Lengkap

Penyerahan para tersangka tersebut dilakukan setelah JPU menyatakan berkas kasus ini sudah lengkap.

NASIONAL | 16 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS