Kampanye Pilkada, Bawaslu Medan Panggil Akhyar Nasution
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 524.475 (-7.99)   |   COMPOSITE 6109.17 (-129.78)   |   DBX 1194.89 (-11.73)   |   I-GRADE 181.466 (-4.58)   |   IDX30 517.087 (-11.81)   |   IDX80 138.626 (-3.62)   |   IDXBUMN20 407.246 (-17.39)   |   IDXESGL 143.602 (-3.12)   |   IDXG30 142.274 (-3.48)   |   IDXHIDIV20 456.023 (-11.92)   |   IDXQ30 148.355 (-3.37)   |   IDXSMC-COM 276.257 (-7.75)   |   IDXSMC-LIQ 347.018 (-13.99)   |   IDXV30 137.723 (-3.73)   |   INFOBANK15 1047.79 (-12.16)   |   Investor33 444.391 (-8.03)   |   ISSI 179.418 (-4.68)   |   JII 631.935 (-18.62)   |   JII70 220.815 (-6.52)   |   KOMPAS100 1231.17 (-28.43)   |   LQ45 963.139 (-22.62)   |   MBX 1681.26 (-38.74)   |   MNC36 327.223 (-6.39)   |   PEFINDO25 325.051 (-6.97)   |   SMInfra18 313.073 (-11.44)   |   SRI-KEHATI 379.382 (-6.25)   |  

Kampanye Pilkada, Bawaslu Medan Panggil Akhyar Nasution

Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:46 WIB
Oleh : Arnold H Sianturi / LES

Medan, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan memanggil calon Wali Kota Medan, Akhyar Nasution untuk dimintai klarifikasi, Selasa (20/10/2020).

Anggota Bawaslu Medan Taufiqurrahman Munte mengatakan, pemanggilan terhadap calon Wali Kota Medan dengan nomor urut 1 itu terkait kampanye pilkada.

"Bawaslu mau minta klarifikasi Akhyar Nasution saat kampanye datang ke tempat pendidikan, yang dihadiri banyak anak di bawah umur," ujar Taufiqurahman.

Sampai siang hari, kata Taufiqurahman, Akhyar belum datang untuk memenuhi panggilangan pihak Bawaslu. Meski tidak hadir, Bawaslu tetap akan meminta klarifikasi.

Saat itu, kedatangan Akhyar disambut dengan oleh siswa tahfiz. Kedatangan dan penyambutan terhadap Akhyar ini dilaporkan oleh seorang warga.

Pembuat laporan itu bernama Hasan Basri Sinaga ke Bawaslu Kota Medan, pada 17 Oktober 2020. Akhyar dilaporkan menjadikan tempat sarana pendidikan sebagai ajang kampanye.

"Dalam Pasal 280 UU Nomor 7 tahun 2017 ayat 1 mengatur larangan dalam berkampanye, di mana ada 10 larangan yang di antaranya adalah penegasan dilarang berkampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan," kata Hasan.

Menurut Hasan, pada ayat 2 juga diatur bahwa pelaksana atau tim kampanye dalam berkampanye dilarang mengikutsertakan warga negara Indonesia,yang tidak memiliki hak memilih, sesuai poin dalam aturan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Polri Ajak Humas Pemerintah Kerja Sama Tangkal Isu Negatif

Humas Plri dan pemerintah harus bisa tangkal berita hoax.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 di Sumut Lampaui Nasional

Penurunan kasus positif menjadi indikator penting dalam penanganan pandemi Covid-19.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

KPK Ingatkan Calon Kepala Daerah Benahi Sistem Pencegahan Korupsi

Menurut Firli, korupsi terjadi karena lemahnya integritas, keserakahan, kebutuhan dan rendahnya ancaman hukuman atau vonis yang dijatuhkan.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Dinkes di Jambi Diminta Percepat Pendataan Sasaran Vaksin Covid-19

Sasaran utama vaksinasi Covid-19 di Jambi, yakni mereka yang berada di garis depan dalam penanganan Covid-19.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Kepulauan Nias Tunda Belajar Tatap Muka Sampai Akhir Tahun

Forum Kepala Daerah di Kepulauan Nias memutuskan tidak membuka proses belajar secara tatap muka di sekolah, sampai 31 Desember 2020.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

BMKG: 6 Kabupaten/Kota di Bengkulu Bakal Dilanda Hujan Lebat Sepekan ke Depan

Masyarat Bengkulu, khususnya di 6 kabupaten yang akan dilanda hujan lebat, diminta mewaspadai banjir dan longsor.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

KPK Ingatkan Tahun Politik Rawan Korupsi

Tahun politik seperti Pilkada merupakan tahun yang rawan terjadinya korupsi.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Bobby-Aulia Siapkan Program Tanpa Banjir

Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan, Bobby Nasution-Aulia Rachman menawarkan program tanpa banjir untuk mengatasi banjir di Medan.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

UU Cipta Kerja Dianggap Sebagai Solusi Permasalahan Produktivitas Pekerja

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) disebut merupakan solusi permasalahan produktivitas pekerja di Indonesia.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Soenarko Jalani Pemeriksaan Sebagai Tersangka

Soenarko diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan kepemilikan senjata illegal di Bareskrim Selasa (20/10/2020).

NASIONAL | 20 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS