KPK Ingatkan Potensi Korupsi dalam Pilkada Serentak 2020
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Ingatkan Potensi Korupsi dalam Pilkada Serentak 2020

Selasa, 20 Oktober 2020 | 17:49 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan potensi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Dikatakan, tingginya biaya yang harus dikeluarkan calon untuk mengikuti kontestasi Pilkada dapat menjadi pintu masuk terjadinya korupsi setelah terpilih sebagai kepala daerah.

“Oleh karena itu, sejak awal pemilihan, pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah harus mengetahui bagaimana menghindari potensi munculnya benturan kepentingan,” ujar Firli dalam webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020: 'Mewujudkan Pimpinan Daerah Berkualitas melalui Pilkada Serentak yang Jujur Berintegritas', Selasa (20/10/2020).

Berdasarkan hasil Survei Benturan Kepentingan dalam Pendanaan Pilkada oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK pada tahun 2015, 2017, dan 2018, KPK menemukan potensi adanya benturan kepentingan berkaitan erat dengan profil penyumbang atau donatur.

Dikatakan Firli, sumbangan donatur, terutama dari unsur pengusaha memiliki konsekuensi pada keinginan donatur untuk mendapatkan kemudahan perizinan dalam menjalankan bisnis, keleluasaan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan keamanan dalam menjalankan bisnis. Temuan survei KPK pada 2018 menunjukkan 83,8 persen calon berjanji akan memenuhi harapan donatur ketika calon memenangkan Pilkada.

“Hasil survei KPK menemukan bahwa sebesar 82,3 persen dari seluruh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyatakan adanya donatur dalam pendanaan Pilkada. Hadirnya donatur disebabkan karena adanya gap antara biaya Pilkada dan kemampuan harta calon, di mana harta pasangan calon tidak mencukupi untuk membiayai Pilkada,” kata Firli.

Berdasarkan catatan survei KPK, total harta rata-rata pasangan calon adalah Rp 18,03 miliar. Bahkan, ditemukan pula salah satu pasangan calon yang hartanya minus Rp 15,17 juta. Padahal, berdasarkan wawancara mendalam dari survei, KPK menemukan untuk bisa mengikuti tahapan Pilkada, pasangan calon di tingkat Kabupaten/Kota harus memegang uang antara Rp 5 miliar hingga 10 miliar dan untuk menang idealnya mempunyai uang Rp 65 miliar. Dengan menggantungkan pembiayaan Pilkada kepada donatur potensi terjadinya korupsi sangat besar.

"Artinya, para calon kepala daerah ini sudah menggadaikan kekuasannya kepada pihak ketiga yang membiayai biaya Pilkda. Kalau itu terjadi sudah tentu akan terjadi korupsi, dan tentu juga akan berhadapan pada masalah hukum," katanya.

Firli mengingatkan, KPK tak segan menindak tegas para kepala daerah korupsi. Sudah banyak kepala daerah dijerat KPK. Hingga Juli 2020, sudah terdapat 21 Gubernur dan 122 bupati/wali kota/wakil yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Untuk itu, KPK menyuarakan urgennya Pilkada berintegritas, yakni Pilkada yang menghasilkan kepala daerah yang bebas benturan kepentingan.

Dalam kesempatan ini, Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU, Ilham Saputra, mendorong seluruh pasangan calon dan para pemilih untuk mewujudkan Pilkada berintegritas. KPU, katanya, selalu menyampaikan kepada konstituen dalam setiap program pendidikan pemilih untuk menolak politik uang.

“Kami menegaskan tolak politik uang dalam setiap sesi pendidikan pemilih oleh KPU. Kami juga mendorong peserta Pilkada menandatangani pakta integritas. Di samping itu, KPU telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam), di mana salah satu tujuannya adalah mendorong keterbukaan peserta Pilkada terhadap aliran dana kampanye mereka,” kata Ilham.

Ketua Bawaslu, Abhan, mengemukakan kualitas dan integritas pemilihan di tingkat daerah merupakan salah satu indikator kesuksesan demokrasi. Penyelenggaraan Pilkada berintegritas merupakan syarat mutlak terwujudnya Pilkada berkualitas. Sementara politik uang merupakan pelecehan terhadap kecerdasan pemilih, yang merusak tatanan demokrasi dan meruntuhkan harkat dan martabat kemanusiaan.

“Dampak politik uang adalah mematikan kaderisasi politik, kepemimpinan tidak berkualitas, merusak proses demokrasi, pembodohan rakyat, biaya politik mahal yang memunculkan politik transaksional, dan korupsi dimana anggaran pembangunan dirampok untuk mengembalikan hutang ke para cukong,” kata Abhan.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan kesuksesan Pilkada merupakan orkestrasi dari sejumlah elemen, baik pemerintah pusat dan daerah, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dan masyarakat. Pemerintah pusat, katanya, telah menganggarkan dana dari APBN, dan telah pula ditransfer ke daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada.

“Berdasarkan data per Oktober 2020, realisasi APBN 2020 untuk penyelenggaraan Pilkada telah mencapai 98,04 persen. Anggaran APBN 2020 untuk Pilkada adalah sebesar Rp 15,19 triliun, dengan realisasi serapan sebanyak Rp 14,89 triliun. Jadi, anggaran yang belum ditransfer adalah Rp 297,87 miliar,” kata Tito.

Selain itu, Tito mengingatkan jangan sampai pesta demokrasi Pilkada menjadi pesta transaksional untuk kemenangan pasangan calon tertentu. Lebih dari itu, sebut Tito, jangan sampai ada kampanye hitam yang menyebarkan informasi bohong atau hoax. Bila ini terjadi, Tito tak akan segan-segan melaporkan ke Polisi untuk memidanakannya sebagai pidana kebohongan publik.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Ditjen Politik dan PU Kemdagri Asah Kompetensi SDM Bidang Kehumasan

Aparatur di lingkungan Dirjen Politik dan PU diharapkan saling bersinergi secara bersama-sama dengan harapan mampu menyeimbangkan kualifikasi SDM Kehumasan.

NASIONAL | 20 September 2021

Pelemparan Batu ke Kereta Api Kembali Marak, Pelaku Terancam 20 Tahun Penjara

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengecam aksi pelemparan batu yang akhir-akhir ini marak dilakukan terhadap kereta api di sejumlah daerah.

NASIONAL | 20 September 2021

Menteri PPPA Kecam Penyerangan Nakes dan Guru di Pegunungan Bintang

Tragedi pembakaran Puskesmas Kiwirok yang dilakukan KKB mengakibatkan Gabriela Meilan, nakes berusia 22 tahun tewas sangat memprihatinkan

NASIONAL | 20 September 2021

Melalui Sekolah Lapang, Kementan Sebarkan Pengetahuan Baru untuk Petani

Kementerian Pertanian memberikan pengetahuan baru kepada petani dalam Sekolah Lapang (SL) Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP).

NASIONAL | 20 September 2021

Waspada, 23 Wilayah di Indonesia Akan Alami Cuaca Ekstrem

Suhu udara pada hari ini di Tanah Air berkisar mulai dari 20 derajat hingga 34 derajat Celsius dengan kelembaban udara 50-100%.

NASIONAL | 20 September 2021

Tim SAR Lanjutkan Pencarian Korban Tenggelam di Pelabuhanratu

Tim SAR gabungan bersiaga dan melanjutkan pencarian korban tenggelam kecelakaan laut di Pantai Kebonkalapa Citepus, Pelabuhanratu, Sukabumi.

NASIONAL | 20 September 2021

Antisipasi Tsunami Terulang, BMKG Sempurnakan Sistem Peringatan Dini

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan pihaknya dan kementerian/lembaga terkait sedang menyempurnakan sistem gempabumi dan peringatan dini tsunami.

NASIONAL | 19 September 2021

Dirtipidum: Napoleon Pukuli dan Lumuri M Kece dengan Kotoran

Hasil pemeriksaan perkara penganiayaan yang dialami Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri terungkap bahwa Napoleon Bonaparte memukuli dan melumuri kotoran

NASIONAL | 19 September 2021

Komisi I DPR Dukung Peremajaan Alutsista Koamarda II Surabaya

Komisi I DPR mendukung peremajaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) Koarmada II Surabaya.

NASIONAL | 19 September 2021

9 Nakes Korban Kekerasan KKB Jalani Pemulihan Trauma

Sebanyak sembilan tenaga kesehatan korban kekerasan d Kiwirok, Pegunungan Bintang, Provinsi Papua pada Senin (13/9/2021)saat ini menjalani pemulihan trauma

NASIONAL | 19 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Napoleon Bonaparte


# Mourinho


# Manchester United


# KKB



TERKINI
Aniaya Muhammad Kece, Irjen Napoleon Bonaparte Diperiksa Besok

Aniaya Muhammad Kece, Irjen Napoleon Bonaparte Diperiksa Besok

MEGAPOLITAN | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings