Majelis Hakim Tidak Menerima Eksepsi Pinangki
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Majelis Hakim Tidak Menerima Eksepsi Pinangki

Rabu, 21 Oktober 2020 | 18:14 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta memutuskan tidak menerima eksepsi atau nota keberatan terdakwa Pinangki Sirna Malasari dan kuasa hukumnya atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim saat membacakan putusan sela dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap, pencucian uang dan pemufakatan jahat dengan terdakwa Pinangki di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/10/2020).

"Mengadili menyatakan keberatan penasihat hukum tidak diterima," kata Hakim saat membacakan putusan sela.

Untuk itu, hakim memerintahkan agar sidang perkara Pinangki untuk dilanjutkan. Dengan demikian, sidang selanjutnya akan memasuksi agenda pemeriksaan saksi-saksi.

"Memerintahkan sidang dilanjutkan," kata hakim.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan, surat dakwaan penuntut umum telah disusun dan dijabarkan Jaksa dengan cermat. Majelis Hakim menilai surat dakwaan Jaksa telah sesuai fakta hukum dan pasal-pasal yang didakwakan telah sesuai Pasal yang disangkakan. Selain itu, surat dakwaan juga telah sesuai secara formil

"Bagaimana melakukan tindak Pidana kapan dan dimana dan apa akibat telah tergambar secara bulat utuh menyeluruh, tindak pidana diuraikan dengan sistematis," kata Hakim.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pinangki Sirna Malasari telah menerima suap USD500 ribu dari USD1 juta yang dijanjikan oleh Joko Soegiarto Tjandra. Suap itu diberikan kepada Pinangki melalui pengusaha Andi Irfan Jaya untuk mengurus permintaan fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman pidana.

Setidaknya tiga kali Pinangki bertemu Djoko Tjandra di kantornya di The Exchange 106 Lingkaran TrX Kuala Lumpur, Malaysia. Saat bertemu Djoko Tjandra pertama kali pada 12 November 2019, Pinangki memperkenalkan diri sebagai jaksa dan mampu mengurusi upaya hukum Djoko Tjandra. Pada pertemuan 19 November 2019, Djoko Tjandra meminta Pinangki untuk memersiapkan dan membuat action plan terlebih dahulu dan membuat surat kepada Kejaksaan Agung untuk mempertanyakan status hukum Djoko Tjandra.

Menanggapi hal ini, Pinangki menyanggupi dan akan menindaklanjuti surat tersebut. Pertemuan itu pun membahas mengenai biaya yang harus dikeluarkan Djoko Tjandra untuk mengurus permintaan fatwa MA. Pada saat itu, Pinangki secara lisan menyampaikan akan mengajukan proposal berupa action plan yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya untuk mengurus fatwa MA melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar USD 100 juta. Namun, pada saat itu Joko Soegiarto Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan USD 10 juta yang akan dimasukkan ke dalam action plan.

Action plan tersebut kemudian dibahas Pinangki, Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya dalam pertemuan di kantor Djoko Tjandra di The Exchange 106, Kuala Lumpur, Malaysia pada 25 November 2019. Andi Irfan Jaya disebut sebagai orang swasta yang akan bertransaksi dengan Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa lantaran Djoko Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan Pinangki yang berstatus sebagai penyelenggara negara. Pertemuan itu juga turut dihadiri oleh Anita Kolopaking.

Sebagai tanda jadi, Djoko Tjandra memberikan USD 500 ribu ke Pinangki melalui Herriyadi Angga Kusuma yang merupakan adik iparnya. Setelahnya Pinangki memberikan USD 50 ribu dari USD 500 ribu yang diterimanya ke Anita.

Namun, kesepakatan sebagaimana dalam action plan tersebut tidak ada satu pun yang terlaksana, padahal Joko Soegiarto Tjandra sudah memberikan down payment kepada terdakwa melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD 500 ribu. Untuk itu, Joko Soegiarto Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan action plan.

Meski action plan urung terlaksana, Pinangki telah menguasai USD 450 ribu yang diterimanya dari Djoko Tjandra. Jaksa menduga Pinangki 'mencuci' uang yang telah diterimanya tersebut.

Jaksa menyebut pada periode 2019-2020 Pinangki sempat akan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari Djoko Tjandra dengan cara menukarkan uang USD 337.600 atau senilai Rp 4,7 miliar ke money changer. Pinangki juga meminta suaminya AKBP Napitupulu Yogi Yusuf menukarkan mata uang USD 10.000 atau senilai Rp 147,1 juta lewat anak buahnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Peparnas XVI Papua Siap Digelar untuk Menjaring Bibit Unggul

Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Indonesia Senny Marbun mengatakan bahwa Peparnas XVI akan menjadi ajang meningkatkan prestasi para atlet.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Mekeng Tolak Wacana Pembubaran Densus 88

Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng menolak wacana pembubaran Densus 88 Antiteror Polri. Densus 88 lahir atas amanat UU Pemberantasan Terorisme.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Kapolri Minta Anggota Langgar Aturan Ditindak Tegas

Kapolri menerbitkan surat telegram kepada jajaran Polda di Indonesia, merespon terjadinya tindakan kekerasan berlebihan yang dilakukan oknum anggota.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

2 Terdakwa Perkara Pembunuhan Anggota FPI Tidak Ajukan Nota Keberatan

Ipda M Yusmin dan Briptu Fikri Ramadhan, dua anggota Polri yang didakwa membunuh empat anggota Laskar FPI tak mengajukan nota keberatan atas dakwaan jaksa.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Inovasi Stiker Hologram Pajak Kendaraan Kemendagri Diapresiasi

Inovasi digitalisasi pajak kendaraan dalam bentuk stiker hologram yang diluncurkan Kemendagri bersama Korlantas Polri dan Jasa Raharja diapresiasi.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Sandiaga Memberdayakan Masyarakat Lewat Konservasi Penyu

Konservasi penyu selain menjadi daya tarik wisata juga menciptakan lapangan kerja di mana masyarakat bisa diberdayakan.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Pemerintah Minta PTM Anak SD Dilaksanakan dengan Hati-hati

Pemerintah secara terbuka meminta agar sekolah tatap muka, khususnya untuk anak usia muda yang belum mendapatkan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan hati-hati.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

2 Oknum Polisi Didakwa Menganiaya dan Membunuh Anggota FPI di KM 50 Tol Japek

Jaksa penuntut umum mendakwa dua anggota polisi, Ipda M Yusmin dan Briptu Fikri Ramadhan telah menganiaya dan membunuh 4 anggota FPI di KM 50 Tol Japek.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Minta Tak Seret Namanya, Azis Syamsuddin Panggil Rita Widyasari dengan Sebutan Bunda

Mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin memanggil Rita Widyasari dengan bunda saat meminta mantan Bupati Kukar itu tak menyeret namanya jika diperiksa KPK.

NASIONAL | 18 Oktober 2021



TAG POPULER

# Jembatan Gantung


# Merah Putih


# Piala Thomas


# Luhut Pandjaitan


# Kasus Covid-19



TERKINI
Garda Pemuda Nasdem Telah Distribusikan 15.219 Dosis Vaksin ke Warga Jabodetabek

Garda Pemuda Nasdem Telah Distribusikan 15.219 Dosis Vaksin ke Warga Jabodetabek

KESEHATAN | 19 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings