Herman Hery: Penegakan Hukum untuk Korupsi Dana Desa Harus Tegas
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Herman Hery: Penegakan Hukum untuk Korupsi Dana Desa Harus Tegas

Rabu, 21 Oktober 2020 | 19:41 WIB
Oleh : Robertus Wardi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengemukakan penegakan hukum berlaku untuk siapa saja dan untuk kasus apa saja, termasuk dalam dugaan korupsi dana desa. Penegakan hukum tidak boleh pandang bulu dan mengabaikan kasus yang telah dilaporkan masyarakat.

“Negara harus membuktikan dan mematahkan persepsi publik bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” kata Herman di Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Ia menanggapi laporan masyarakat terkait dugaan korupsi dana desa yang mencapai Rp 1 miliar di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kasus itu sedang diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari), Ruteng, Kabupaten Manggarai.

Herman menyebut negara harus hadir dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum. Kehadiran itu berupa penegakan hukum yang setara bagi siapa saja dan dalam kasus apa saja.

Dia melihat telah muncul spirit penegakan hukum yang lebih profesional dan koordinatif di antara para penegak hukum. Koordinasi bukan dalam makna yang negatif, tapi kesadaran bahwa para penegak hukum sesungguhnya berada di satu sistem yang bernama Integrated Criminal Justice System.

“Penegak hukum memang terus melakukan pembenahan dan reformasi di tubuh internal masing-masing,” tutur politisi dari PDIP ini.

Di tempat terpisah, peneliti dari Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman meminta Bupati Manggarai Deno Kamelus agar tidak menghalangi proses hukum terhadap mantan Kepala Desa (Kades) Goloworok Fransiskus Darius Syukur yang diduga mengorupsi dana desa periode 2015-2019 hingga Rp 1 miliar. Jika benar dugaan Bupati petahana Deno coba menahan atau menghalangi sangat disayangkan. Tindakan itu sangat merugikan Deno sendiri yang sedang berjuang untuk terpilih kembali di Pilkada tanggal 9 Desember nanti.

"Harusnya, yang namanya penyimpangan harus didukung untuk diproses, bukan malah dilindungi. Semoga saja dugaan itu tidak benar,” kata Ferdy.

Ia berharap Kejari Ruteng bekerja profesional saja dan tidak perlu terpengaruh dengan intervensi dari pihak luar. Hal itu untuk memberi kepastian hukum dan menjamin rasa keadilan dalam masyarakat.

Sebelumnya, informasi yang berkembang di masyarakat, menyebut Bupati Deno yang saat ini sedang cuti kampanye, diduga sedang mencoba menahan pemeriksaan terhadap Fransiskus. Hal itu karena Fransiskus dianggap bisa mengkonsolidasi dukungan para kades untuk Deno. Konsolidasi para kades sangat perlu agar bisa mengalahkan penantangnya yaitu Heribertus Nabit yang merupakan Ketua DPD PDIP Kabupaten Manggarai.

Advokat senior Yance Janggat membenarkan adanya informasi yang berkembang seperti itu. Dia tidak tahu dari mana sumber informasi itu dan apakah benar Deno memang coba menahan.

"Kalau gosip-gosipnya sih gitu. Tapi saya tidak tahu tentang kebenaran gosip yang beredar di masyarakat. Demikianlah yang dikatakan,” kata Yance.

Dia meminta Kejari Ruteng untuk menyampaikan kepada masyarakat sudah sejauh mana proses penyidikan kasus tersebut. Hal itu juga untuk menghindari spekulasi di masyarakat tentang Kejari.

“Perlu kiranya pihak Tipikor menyampaikan masyarakat terkait perkembangan dugaan korupsi itu. Itu sudah lama dilaporkan masyarakat Desa Goloworok,” tegas Yance yang dihubungi lewat telepon genggam.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bos Sharleen Raya Didakwa Suap Anggota DPR dan Kepala BPJN IX

Jaksa Penuntut KPK mendakwa Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya telah menyuap anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP dan Kepala BPJN IX Maluku

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Doni Monardo: Kematian Dokter Juli-September Tertinggi Selama Pandemi Covid-19

Doni Monardo mengatakan angka kematian dokter pada akhir Juli, Agustus dan September termasuk yang tertinggi selama pandemi Covid-19

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Besok, Presiden Jokowi Resmikan Jembatan Teluk Kendari

Presiden Joko Widodo dipastikan akan meresmikan Jembatan Teluk Kendari sepanjang 1,34 kilometer di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Kamis (22/10/2020).

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Bupati Solok Selatan Dihukum 4 Tahun Penjara

Muzni Zakaria divonis hukuman 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Tim Uji Klinis Sudah Kantongi Sampel Darah dari 832 Relawan

Setiap relawan harus minimal lima kali mendatangi pusat penelitian selama proses uji klinis yang dijadwalkan berakhir Maret 2021 mendatang.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

PSBB Tangerang Raya Kembali Diperpanjang Hingga 19 November 2020

Pemprov Banten kembali memperpanjang pemberlakuan PSBB di wilayah Tangerang Raya hingga 19 November 2020 karena penyebaran Covid-19 masih ada.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Pengadilan Tinggi Jakarta Perberat Hukuman Aspri Imam Nahrawi

Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Miftahul Ulum.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Gilimanuk Andalan Pariwisata Bali Barat

Destinasi yang dimiliki oleh Gilimanuk terbilang lengkap.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Majelis Hakim Tidak Menerima Eksepsi Pinangki

Hakim memerintahkan agar sidang perkara Pinangki untuk dilanjutkan.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Wisatawan Masuk Yogya Wajib Daftar Jogja Pass

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DI Yogyakarta telah minta tim penegak hukum supaya mempersiapkan pengamanan untuk menyambut libur panjang akhir Oktober.

NASIONAL | 21 Oktober 2020


TAG POPULER

# Olimpiade Tokyo


# Akidi Tio


# Mafia Tanah


# Kasus Positif Covid-19


# Kartu Vaksin



TERKINI

India Laporkan 44.230 Kasus Harian Covid-19

DUNIA | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS