Kementerian Kesehatan Telah Bayarkan Rp 2,8 Triliun Insentif Nakes
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Kementerian Kesehatan Telah Bayarkan Rp 2,8 Triliun Insentif Nakes

Rabu, 21 Oktober 2020 | 20:58 WIB
Oleh : Dina Manafe / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Kesehatan (Kemkes) telah membayarkan Rp 2,8 triliun lebih untuk insentif tenaga kesehatan (nakes) pusat yang menangani Covid-19. Nakes yang menerima insentif sebanyak 473.158 orang yang berasal dari RS vertikal Kemkes, RS BUMN, RS TNI/Polri, kantor kesehatan pelabuhan, balai laboratorium pemeriksaan Covid-19, dan relawan di RS darurat Covid-19.

“Untuk nakes di pusat kita sudah mengeluarkan Rp 2,8 triliun lebih kepada RS pusat, KKP, lab, dan relawan termasuk peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS,” kata Oscar pada temu media secara virtual tentang kinerja tim Task Force Kemkes, Rabu (21/10/2020).

Oscar juga mengatakan, pihaknya hanya membayarkan insentif untuk nakes yang melayani di fasilitas kesehatan di pusat. Sedangkan untuk insentif nakes di faskes daerah tidak lagi dikelola oleh Kemkes, melainkan langsung dibawah Dinas Kesehatan setempat. Dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang baru, daerah tidak lagi kesulitan melakukan verifikasi dan validasi. Proses pembayarannya tidak lagi dilakukan oleh pusat, karena dilakukan melalui skema dana biaya operasional kesehatan (BOK) yang diberikan kepada tiap-tiap daerah.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Herlin Ferliana mengatakan, untuk pembayaran insentif nakes di Jawa Timur sejauh ini tidak menemui kendala berarti. Karena semua proses pembayaran sudah dilakukan di daerah, sehingga relatif lebih cepat. Dinkes provinsi hanya memfasilitasi nakes di RS milik pemerintah provinsi, sehingga lebih mudah berkoordinasi baik dengan RS maupun dinkes.

“Jadi kita tidak terlalu banyak bebannya karena hanya RS milik provinsi yang kita fasilitasi,” kata Herlin.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, dr Mahesa Paranadipa Maikel, mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah perbaikan yang dilakukan Kemkes dalam pemberian insentif nakes. Selain proses pembayaran lebih lancar tiap bulannya, juga karena nakes lain di luar dokter dan perawat juga bisa dapat insentif asalkan ada penetapan zonasi oleh pimpinan faskes.

Namun ia berharap masih ada perbaikan lagi mengingat situasi di lapangan saat ini di mana semua nakes berpotensi tertular. Diharapkan ada mekanisme insentif untuk nakes di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktik perorangan. Ia mengatakan, FKTP memang bukan RS rujukan Covid-19, tetapi potensi untuk menangani pasien Covid-19 juga besar.

“Tidak hanya di Puskesmas, tetapi juga klinik-klinik di mana bisa jadi saat pasien berobat dokternya melihat gejalanya mengarah ke Covid-19. Meski dia tidak merawat, tapi sudah ada interaksi,” kata Mahesa yang juga Wakil Ketua Majelis Pengembangan Profesi Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia.

Menurut Mahesa, nakes di FKTP berisiko tertular karena ada interaksi dengan pasien. Kecuali sejak awal pemerintah sudah menentukan bahwa pasien suspek atau positif langsung mengunjungi RS rujukan atau sejumlah puskesmas yang ditunjuk. Faktanya saat ini ssemua pasien suspek maupun positif tanpa gejala atau bergejala ringan pun bisa datang berobat ke semua FKTP.

“Pemerintah harusnya menyadari bahwa nakes ini juga berisiko, dan insentif itu sebagai salah satu penghargaan kepada mereka,” kata Mahesa.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pengacara Sesalkan Tanggapan JPU atas Eksepsi Pinangki

Tim kuasa hukum terdakwa kasus dugaan suap, Pinangki Sirna Malasari, Aldres Napitupulu menyesalkan tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) atas eksepsi kliennya.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

KH Abdullah Syukri Zarkasyi, Pimpinan Ponpes Gontor Wafat

KH Abdullah Syukri Zarkasyi meninggal dalam usia 78 tahun karena menderita sakit.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Kejagung Periksa 4 Saksi Dugaan Korupsi Koni Pusat

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa empat orang saksi terkait dugaan korupsi bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Ambil Uang Pengemis, Empat Oknum Dinsos Kota Batam Diperiksa Polisi

Seorang pengemis menyandang disabilitas mengaku uangnya diambil paksa oknum petugas yang diduga berasal dari Dinas Sosial Kota Batam.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Panglima TNI Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat Puluhan Pati

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, menerima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 35 Perwira Tinggi (Pati) TNI.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Mobil Ambulans Bawa Seserahan Perkawinan Dikenai Sanksi Tilang

Sampai di tujuan, petugas medis di dalam mobil ambulans malah menyerahkan serahan atau hantaran perkawinan ke tuan rumah pesta pernikahan.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Ketua MPR Ingatkan Pemerintah Antisipasi Libur Panjang

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta agar Pemerintah mengantisipasi libur panjang pada 28-30 Oktober 2020 yang diprediksi akan memicu terjadinya kenaikan kasus Covid-19.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

BNNP Banten Musnahkan Barang Bukti 301 Kilogram Ganja

]Barang sitaan ganja tersebut berasal dari Aceh yang berhasil diamankan BNNP Banten di warung makan di Jalan Raya Merak-Serdang.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Polda Jambi Bantah Terjadinya Adu Jotos Antar Polisi

Polda Jambi membantah informasi bahwa sesama anggota polisi yang adu jotos pada saat pengamanan aksi demo mahasiswa yang ricuh.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Hadapi Revolusi Industri 4.0, TNI Harus Optimalisasi Kemampuan

Sifat operasi khusus abad ke-21 ini sangat luas, yang terbagi menjadi spektrum masa damai dan masa perang

NASIONAL | 21 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS