Kementerian Kesehatan Telah Bayarkan Rp 2,8 Triliun Insentif Nakes
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kementerian Kesehatan Telah Bayarkan Rp 2,8 Triliun Insentif Nakes

Rabu, 21 Oktober 2020 | 20:58 WIB
Oleh : Dina Manafe / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Kesehatan (Kemkes) telah membayarkan Rp 2,8 triliun lebih untuk insentif tenaga kesehatan (nakes) pusat yang menangani Covid-19. Nakes yang menerima insentif sebanyak 473.158 orang yang berasal dari RS vertikal Kemkes, RS BUMN, RS TNI/Polri, kantor kesehatan pelabuhan, balai laboratorium pemeriksaan Covid-19, dan relawan di RS darurat Covid-19.

“Untuk nakes di pusat kita sudah mengeluarkan Rp 2,8 triliun lebih kepada RS pusat, KKP, lab, dan relawan termasuk peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS,” kata Oscar pada temu media secara virtual tentang kinerja tim Task Force Kemkes, Rabu (21/10/2020).

Oscar juga mengatakan, pihaknya hanya membayarkan insentif untuk nakes yang melayani di fasilitas kesehatan di pusat. Sedangkan untuk insentif nakes di faskes daerah tidak lagi dikelola oleh Kemkes, melainkan langsung dibawah Dinas Kesehatan setempat. Dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang baru, daerah tidak lagi kesulitan melakukan verifikasi dan validasi. Proses pembayarannya tidak lagi dilakukan oleh pusat, karena dilakukan melalui skema dana biaya operasional kesehatan (BOK) yang diberikan kepada tiap-tiap daerah.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Herlin Ferliana mengatakan, untuk pembayaran insentif nakes di Jawa Timur sejauh ini tidak menemui kendala berarti. Karena semua proses pembayaran sudah dilakukan di daerah, sehingga relatif lebih cepat. Dinkes provinsi hanya memfasilitasi nakes di RS milik pemerintah provinsi, sehingga lebih mudah berkoordinasi baik dengan RS maupun dinkes.

“Jadi kita tidak terlalu banyak bebannya karena hanya RS milik provinsi yang kita fasilitasi,” kata Herlin.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, dr Mahesa Paranadipa Maikel, mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah perbaikan yang dilakukan Kemkes dalam pemberian insentif nakes. Selain proses pembayaran lebih lancar tiap bulannya, juga karena nakes lain di luar dokter dan perawat juga bisa dapat insentif asalkan ada penetapan zonasi oleh pimpinan faskes.

Namun ia berharap masih ada perbaikan lagi mengingat situasi di lapangan saat ini di mana semua nakes berpotensi tertular. Diharapkan ada mekanisme insentif untuk nakes di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktik perorangan. Ia mengatakan, FKTP memang bukan RS rujukan Covid-19, tetapi potensi untuk menangani pasien Covid-19 juga besar.

“Tidak hanya di Puskesmas, tetapi juga klinik-klinik di mana bisa jadi saat pasien berobat dokternya melihat gejalanya mengarah ke Covid-19. Meski dia tidak merawat, tapi sudah ada interaksi,” kata Mahesa yang juga Wakil Ketua Majelis Pengembangan Profesi Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia.

Menurut Mahesa, nakes di FKTP berisiko tertular karena ada interaksi dengan pasien. Kecuali sejak awal pemerintah sudah menentukan bahwa pasien suspek atau positif langsung mengunjungi RS rujukan atau sejumlah puskesmas yang ditunjuk. Faktanya saat ini ssemua pasien suspek maupun positif tanpa gejala atau bergejala ringan pun bisa datang berobat ke semua FKTP.

“Pemerintah harusnya menyadari bahwa nakes ini juga berisiko, dan insentif itu sebagai salah satu penghargaan kepada mereka,” kata Mahesa.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

HUT Kota Singkawang, FIF Group Dukung Pembangunan Taman Cahaya Madani

Pembangunan Taman Cahaya Madani dilakukan dalam waktu dua bulan dengan didukung oleh dana sosial syariah FIF Group.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

KPK Bakal Dalami Keterlibatan DPRD Muba di Kasus Suap Dodi Reza Alex Noerdin

KPK bakal mendalami setiap informasi terkait kasus dugaan suap proyek yang menjerat Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin. Termasuk keterlibatan DPRD.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Pernikahan Emas, Luhut Bersyukur Miliki Istri Cerdas dan Berhati Ikhlas

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bersyukur memiliki istri Devi Pandjaitan Br Simatupang yang saat ini berusia 72 tahun

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Kementan Jadikan Kupang Daerah Percontohan Pertanian Terintegrasi

Syahrul Yasin Limpo menetapkan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah percontohan pengembangan usaha pertanian terintegrasi.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Dewan Pers Harap MK Tolak Uji Materi UU Pers

Dewan Pers berharap agar Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengajuan uji materi UU 40/1999 tentang Pers

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Seekor Harimau Sumatera Mati Terjerat di Bengkalis

Seekor harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) ditemukan dalam kondisi mati oleh masyarakat di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Riau.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

KPK Akui Politik Dinasti Membuka Celah Terjadinya Korupsi

KPK mengakui politik dinasti membuka celah terjadinya korupsi. Sejumlah keluarga yang membangun politik dinasti telah dijerat KPK.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

PWI: Wartawan Tidak Tunduk pada UU Ketenagakerjaan

Ketum PWI Atal S Depari menegaskan, wartawan tidak tunduk pada UU Ketenagakerjaan ketika melaksanakan tugas jurnalistik

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Anggota DPR Apresiasi Kesigapan Pemerintah Berantas Pinjol Ilegal

Anggota Komisi I DPR Sukamta mengapresiasi kesigapan pemerintah memberantas kasus pinjaman online (pinjol) ilegal.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Wapres Minta Data Kemiskinan Lebih Mutakhir dan Akurat

Wapres Ma'ruf Amin memberikan arahan agar perbaikan data kemiskinan terus diupayakan.

NASIONAL | 17 Oktober 2021


TAG POPULER

# Guru Honorer


# Kereta Cepat


# Kasus Covid-19


# Piala Thomas


# Dodi Reza Alex Noerdin



TERKINI
Douglas Luiz Bakal Hengkang dari Aston Villa?

Douglas Luiz Bakal Hengkang dari Aston Villa?

BOLA | 12 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings