UU Cipta Kerja Disebut Banyak Sisi Positif
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

UU Cipta Kerja Disebut Banyak Sisi Positif

Rabu, 21 Oktober 2020 | 11:50 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Riset Center for Indonesian Policy Study (CIPS) Felippa Amanta menyebut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) banyak memiliki sisi positif. Namun publik tidak melihat hal itu secara jernih. Salah satunya regulasi yang disusun dengan metode Omnibus Law tersebut bisa menguntungkan petani kecil.

Felippa mengatakan, UU Cipta Kerja mengarahkan fokus pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan domestik. UU Ciptaker mengubah Pasal 15 UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

"UU Cipta Kerja juga mengarahkan fokus pemerintah untuk meningkatkan produksi domestik. Impor pangan dibolehkan sehingga bisa menunjang ketahanan pangan," kata Felippa, Rabu (21/10/2020).

Sebelum diubah, Pasal 15 UU 19/2013 berbunyi "Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional."

Setelah muncul UU Ciptaker, aturan itu berubah menjadi "Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengutamakan dan meningkatkan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional."

"Kalau produksi pangan dalam negeri ditingkatkan, maka petani bisa diuntungkan," ujar Felippa.

Ketahanan pangan memang menjadi perhatian pemerintah. Data cips-indonesia.org yang dihimpun dari Global Food Security Index, Indonesia berada pada peringkat 62 dari 113 negara terkait ketahanan pangan.

Akibatnya, menurut Felippa, lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia tidak mampu membeli makanan bernutrisi karena terhambat harga yang mahal. Felippa mengatakan peningkatan pangan domestik ini berarti hasil panen bertambah. Di sisi lain, ongkos produksi perlu diturunkan agar menguntungkan petani.

"Bisa juga kualitasnya (pangan domestik) ditingkatkan, sehingga harga jual jadi meningkat. Ini harapannya bisa meningkatkan pendapatan petani," ungkap Felippa.

Di sisi lain, Felippa tidak memungkiri bahwa UU Ciptaker memungkinkan terjadinya impor pangan untuk menunjang ketahanan pangan. Namun, urusan impor ini tidak bisa dilakukan ugal-ugalan oleh pemerintah.

Sebab, kata dia, terdapat perubahan Pasal 12 ayat 2 dan Pasal 36 ayat 3 UU 18/2012 dalam UU Ciptaker.

Dua pasal itu mengarahkan bahwa impor bisa dilakukan dengan memperhatikan kepentingan petani, nelayan, pembudi daya ikan, pelaku usaha pangan mikro dan kecil, melalui kebijakan tarif dan nontarif.

"Jadi enggak langsung membuka keran impor dan banjir, tetapi tetap ada keseimbangan dengan produksi pangan lokal," imbuh Felippa.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Antisipasi Libur Panjang, Menhub Minta Operator Tambah Frekuensi

Menhub meminta operator transportasi untuk meningkatkan frekuensi perjalanan guna mengantisipasi peningkatan penumpang yang akan memanfaatkan libur panjang.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

IBUF Sosialisasi UU Ciptaker

Federasi Serikat Pekerja Bank dan Fintech Indonesia (IBUF) akan menyosialiasikan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Kementerian Kesehatan Telah Bayarkan Rp 2,8 Triliun Insentif Nakes

Kemkes telah membayarkan Rp 2,8 triliun lebih untuk insentif tenaga kesehatan (nakes) pusat yang menangani Covid-19.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Pengacara Sesalkan Tanggapan JPU atas Eksepsi Pinangki

Tim kuasa hukum terdakwa kasus dugaan suap, Pinangki Sirna Malasari, Aldres Napitupulu menyesalkan tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) atas eksepsi kliennya.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

KH Abdullah Syukri Zarkasyi, Pimpinan Ponpes Gontor Wafat

KH Abdullah Syukri Zarkasyi meninggal dalam usia 78 tahun karena menderita sakit.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Kejagung Periksa 4 Saksi Dugaan Korupsi Koni Pusat

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa empat orang saksi terkait dugaan korupsi bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Ambil Uang Pengemis, Empat Oknum Dinsos Kota Batam Diperiksa Polisi

Seorang pengemis menyandang disabilitas mengaku uangnya diambil paksa oknum petugas yang diduga berasal dari Dinas Sosial Kota Batam.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Panglima TNI Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat Puluhan Pati

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, menerima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 35 Perwira Tinggi (Pati) TNI.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Mobil Ambulans Bawa Seserahan Perkawinan Dikenai Sanksi Tilang

Sampai di tujuan, petugas medis di dalam mobil ambulans malah menyerahkan serahan atau hantaran perkawinan ke tuan rumah pesta pernikahan.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Ketua MPR Ingatkan Pemerintah Antisipasi Libur Panjang

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta agar Pemerintah mengantisipasi libur panjang pada 28-30 Oktober 2020 yang diprediksi akan memicu terjadinya kenaikan kasus Covid-19.

NASIONAL | 21 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS