UU Ciptaker Diisukan Rusak Lingkungan, Sekjen KLHK: Kami Berdiri di Barisan Depan Menghadapinya
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.204 (-2.06)   |   COMPOSITE 6290.8 (-32.05)   |   DBX 1362.34 (-1)   |   I-GRADE 180.342 (-1.16)   |   IDX30 506.102 (-3.59)   |   IDX80 136.192 (-1.32)   |   IDXBUMN20 397.025 (-3.48)   |   IDXESGL 139.555 (-0.83)   |   IDXG30 142.425 (-1.56)   |   IDXHIDIV20 448.193 (-3.29)   |   IDXQ30 145.469 (-0.81)   |   IDXSMC-COM 298.549 (-2.25)   |   IDXSMC-LIQ 357.569 (-6.36)   |   IDXV30 134.488 (-2.08)   |   INFOBANK15 1048.13 (3.23)   |   Investor33 435.467 (-1.63)   |   ISSI 181.572 (-2.16)   |   JII 618.362 (-9.56)   |   JII70 218.204 (-3.25)   |   KOMPAS100 1215.76 (-9.91)   |   LQ45 948.468 (-7.11)   |   MBX 1702.13 (-9.99)   |   MNC36 323.237 (-1.37)   |   PEFINDO25 323.55 (-1.68)   |   SMInfra18 308.555 (-4.24)   |   SRI-KEHATI 369.754 (-1.01)   |  

UU Ciptaker Diisukan Rusak Lingkungan, Sekjen KLHK: Kami Berdiri di Barisan Depan Menghadapinya

Kamis, 22 Oktober 2020 | 12:03 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Sekjen KLHK) Bambang Hendroyono menegaskan, pihaknya akan berdiri di barisan paling depan jika ada pihak-pihak yang menyebutkan atau pun menyimpulkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang disahkan DPR RI pada 5 Oktober 2020 lalu, mengesampingkan atau bahkan merusak lingkungan.

“Dari awal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dengan DPR, KLHK selalu membawa konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Karena itu kita akan membela mati-matian kelestarian lingkungan hidup dalam setiap usaha ataupun investasi di berbagai bidang,” kata Bambang.

Penegasan Bambang Hendroyono tersebut dikemukakan ketika menjadi salah satu narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) seri ke-4 yang digelar Dewan Pakar Partai Nasdem di Jakarta, Rabu (21/10/2020) malam. Narasumber lain adalah Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Kementerian LHK, Ary Sudijanto.

Diskusi FGD yang dibuka dan ditutup Sekretaris Dewan Pakar Nasdem Hayono Isman ini, di hadiri seluruh jajaran dewan pakar antara lain Peter F Gontha, mantan Dubes RI untuk Bulgaria, Albania, dan Macedonia, Sri Astari Rasjid, dan juga Dubes RI untuk Tanzania, Prof Ratlan Pardede, ikut bergabung. Masukan dari FGD ini akan menjadi masukan bagi pemerintah yang akan disampaikan ke Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kepada pemerintah untuk mempertajam peraturan turunan, baik peraturan pemerintah (PP) maupun peraturan lainnya.

Bambang Hendroyono mengatakan, dalam setiap pembahasan di legislatif, pihaknya menyampaikan bahwa harus ada perubahan mendasar untuk memperbaiki sekaligus perlindungan lingkungan hidup.

“Untuk merealisasi itu semua, dimulai dari kita yakni birokrasi. Karena itu kita laksanakan debirokrasitisasi dan juga deregulasi. Dalam berbagai pengurusan izin, bahkan kini tak perlu tatap muka lagi, kita permudah,” ungkap Bambang.

Ditegaskan Bambang, berbagai kelemahan dari implementasi UU lama yang terkait lingkungan hidup, menjadi catatan tersendiri, karena memang masih ada kelemahan pada sumber daya manusia maupun sebagian pelaku usaha yang main-main.

“Tapi dengan pemberlakuan UU Ciptaker, semua itu tak boleh terjadi lagi. Ini momentum kita untuk memberikan kemudahan investasi dengan menyederhanakan beragam UU yang saling bertabrakan, sekaligus juga melakukan penegakkan hukum yang tegas bagi pelanggar, termasuk pelanggar amdal,” katanya.

Bambang juga menyinggung sebagian pandangan masyarakat yang masih menyebut dalam UU Ciptaker aturan tentang amdal dicabut. “Kami tegaskan lagi bahwa amdal tidak dicabut dan justru fungsi amdal di UU Cipta Kerja ini makin diperkuat untuk mengatasi beragam polemik dan konflik atas suatu pembangunan sarana usaha. Jadi, kita tidak terpengaruh dengan isu-isu seperti ini yang menginginkan agar UU C K dibatalkan,” tandasnya.

Pengelolaan Lingkungan
Sementara itu, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha & Kegiatan, Kementerian LHK, Ary Sudijanto menjelaskan secara detail Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksanaan UU Ciptaker Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Masukan-masukan dari RPP ini sangat berguna sebagai aturan turunan dari UU Ciptaker, sehingga implementasinya di lapangan lebih mudah dan jelas.

Ary menyebutkan, pokok pengaturan dalam RPP ini meliputi lima bab yaitu ketentuan umum, persetujuan lingkungan, baku mutu lingkungan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dan dana penjamin.

Ada pun pendekatan yang disusun dalam RPP ini menempuh tiga cara yaitu pertama, menyusun ketentuan baru dan mencabut PP lama (PP 27 tahun 2012). Kedua, perubahan pasal dalam batang tubuh atau PP Eksisting yakni PP tidak dicabut, hanya penyesuaian beberapa pasal, dan ketiga, menyusun ketentuan baru yang sebelumnya diatur dalam peraturan menteri atau permen.

Ary Sudijanto juag mengungkapkan, dalam UU Ciptater ada pengintegrasian kembali izin lingkungan ke dalam perizinan berusaha sehingga proses perizinan usaha menjadi lebih singkat, atau 3 tahapan dari sebelumnya 4 tahapan.

Kementerian LHK juga memastikan bahwa perizinan berusaha sebagai bagian dari keputusan tata usaha negara yang juga memuat aturan izin Amdal masih dapat digugat oleh masyarakat. Selain itu KLHK juga menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat terkena dampak dari keputusan izin Amdal masih diakomodir dalam UU Ciptaker.

“Perubahan dalam UU Cipta Kerja lebih diarahkan pada penyempurnaan kebijakan dalam aturan pelaksanaannya. Hal tersebut merujuk tujuan UUCK, yakni memudahkan setiap orang dalam memperoleh Persetujuan Lingkungan dengan tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan,” paparnya.

Sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan bahwa KLHK telah membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yaitu Tim RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tim RPP Bidang Kehutanan, dan Tim RPP Bidang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Denda Administratif.

Forum FGD sangat dinamis dan hidup, karena perdebatan mengenai tema yang diangkat, menarik . Bahkan FGD seri-4 ini berlangsung hingga larutmalam, salah satunya membedah soal AMDAL yang di masa lalu banyak yang copy paste dan juga abal-abal sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan.

"Pembentukan Tim RPP ini sesuai instruksi Presiden agar segera disusun peraturan pemerintah sebagai turunan UU Cipta Kerja agar implementasi dari UU ini dapat segera diterapkan, serta menghindari perbedaan penafsiran di masyarakat yang cenderung negatif terhadap undang-undang cipta kerja ini," ujar Siti Nurbaya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Libur Panjang Akhir Oktober, Polda Banten Imbau Warga Tetap di Rumah

Kapolda Banten Irjen Pol Fiandar mengingatkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin agar tidak terjadi kenaikan kasus Covid-19.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Rakor Kepemudaan Hasilkan 9 Rumusan Kewirausahaan Pemuda

Rapat Koordinasi (Rakor) Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan menghasilkan sejumlah poin rumusan mengenai pengembangan kewirausahaan pemuda.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Songsong Perubahan, SMAN 8 Jakarta Bedah Asesmen Kompetisi Minimal

Sejumlah kegiatan di sekolah ini juga bisa disaksikan di saluran Youtube tersebut.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Kasus Waterfront City, KPK Periksa Project Manager Wijaya Karya

KPK juga menjadwalkan memeriksa Kepala Seksi Proyek Kecil PT Wijaya Karya Bayu Cahya Saputra.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

DPD Golkar Kota Tangerang Kampanyekan Gerakan 3M

Sachrudin selaku Wakil Wali Kota Tangerang ini mengatakan, kesehatan harus menjadi prioritas di masa pandemi Covid-19 ini.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Korupsi Proyek Waskita, KPK Periksa Eks Kadis PU DKI dan Manajer Jaya Konstruksi

Pemeriksaan terhadap Erry Basworo dan Made Sukaryawan diduga terkait sejumlah proyek yang digarap Waskita di Jakarta.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Hari Santri Nasional, 15 Duta Ponpes Jateng Raih Penghargaan

Para duta pondok pesantren ini diharapkan bisa memberikan pembinaan bagi pondok pesantren di Jawa Tengah yang lain terkait penerapan protokol kesehatan.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Pemprov Jateng Jamin Ketersediaan Pupuk Subsidi

"Alokasi awal untuk Provinsi Jawa Tengah itu hanya 42 persen dari kebutuhan petani berdasarkan e-RDKK," papar Tri.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Sidak Dermaga MCA Bojonegara

"Kalau pihak MCA tetap membandel, kami tak segan-segan untuk menutup Jetty MCA," tambah Sri Budi.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Presiden Resmikan Pabrik Gula dan Jembatan Teluk Kendari

Presiden langsung melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Bombana dengan helikopter Super Puma TNI AU.

NASIONAL | 22 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS