Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Sekjen KLHK) Bambang Hendroyono menegaskan, pihaknya akan berdiri di barisan paling depan jika ada pihak-pihak yang menyebutkan atau pun menyimpulkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang disahkan DPR RI pada 5 Oktober 2020 lalu, mengesampingkan atau bahkan merusak lingkungan.
“Dari awal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dengan DPR, KLHK selalu membawa konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Karena itu kita akan membela mati-matian kelestarian lingkungan hidup dalam setiap usaha ataupun investasi di berbagai bidang,” kata Bambang.
Penegasan Bambang Hendroyono tersebut dikemukakan ketika menjadi salah satu narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) seri ke-4 yang digelar Dewan Pakar Partai Nasdem di Jakarta, Rabu (21/10/2020) malam. Narasumber lain adalah Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Kementerian LHK, Ary Sudijanto.
Diskusi FGD yang dibuka dan ditutup Sekretaris Dewan Pakar Nasdem Hayono Isman ini, di hadiri seluruh jajaran dewan pakar antara lain Peter F Gontha, mantan Dubes RI untuk Bulgaria, Albania, dan Macedonia, Sri Astari Rasjid, dan juga Dubes RI untuk Tanzania, Prof Ratlan Pardede, ikut bergabung. Masukan dari FGD ini akan menjadi masukan bagi pemerintah yang akan disampaikan ke Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kepada pemerintah untuk mempertajam peraturan turunan, baik peraturan pemerintah (PP) maupun peraturan lainnya.
Bambang Hendroyono mengatakan, dalam setiap pembahasan di legislatif, pihaknya menyampaikan bahwa harus ada perubahan mendasar untuk memperbaiki sekaligus perlindungan lingkungan hidup.
“Untuk merealisasi itu semua, dimulai dari kita yakni birokrasi. Karena itu kita laksanakan debirokrasitisasi dan juga deregulasi. Dalam berbagai pengurusan izin, bahkan kini tak perlu tatap muka lagi, kita permudah,” ungkap Bambang.
Ditegaskan Bambang, berbagai kelemahan dari implementasi UU lama yang terkait lingkungan hidup, menjadi catatan tersendiri, karena memang masih ada kelemahan pada sumber daya manusia maupun sebagian pelaku usaha yang main-main.
“Tapi dengan pemberlakuan UU Ciptaker, semua itu tak boleh terjadi lagi. Ini momentum kita untuk memberikan kemudahan investasi dengan menyederhanakan beragam UU yang saling bertabrakan, sekaligus juga melakukan penegakkan hukum yang tegas bagi pelanggar, termasuk pelanggar amdal,” katanya.
Bambang juga menyinggung sebagian pandangan masyarakat yang masih menyebut dalam UU Ciptaker aturan tentang amdal dicabut. “Kami tegaskan lagi bahwa amdal tidak dicabut dan justru fungsi amdal di UU Cipta Kerja ini makin diperkuat untuk mengatasi beragam polemik dan konflik atas suatu pembangunan sarana usaha. Jadi, kita tidak terpengaruh dengan isu-isu seperti ini yang menginginkan agar UU C K dibatalkan,” tandasnya.
Pengelolaan Lingkungan
Sementara itu, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha & Kegiatan, Kementerian LHK, Ary Sudijanto menjelaskan secara detail Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksanaan UU Ciptaker Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Masukan-masukan dari RPP ini sangat berguna sebagai aturan turunan dari UU Ciptaker, sehingga implementasinya di lapangan lebih mudah dan jelas.
Ary menyebutkan, pokok pengaturan dalam RPP ini meliputi lima bab yaitu ketentuan umum, persetujuan lingkungan, baku mutu lingkungan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dan dana penjamin.
Ada pun pendekatan yang disusun dalam RPP ini menempuh tiga cara yaitu pertama, menyusun ketentuan baru dan mencabut PP lama (PP 27 tahun 2012). Kedua, perubahan pasal dalam batang tubuh atau PP Eksisting yakni PP tidak dicabut, hanya penyesuaian beberapa pasal, dan ketiga, menyusun ketentuan baru yang sebelumnya diatur dalam peraturan menteri atau permen.
Ary Sudijanto juag mengungkapkan, dalam UU Ciptater ada pengintegrasian kembali izin lingkungan ke dalam perizinan berusaha sehingga proses perizinan usaha menjadi lebih singkat, atau 3 tahapan dari sebelumnya 4 tahapan.
Kementerian LHK juga memastikan bahwa perizinan berusaha sebagai bagian dari keputusan tata usaha negara yang juga memuat aturan izin Amdal masih dapat digugat oleh masyarakat. Selain itu KLHK juga menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat terkena dampak dari keputusan izin Amdal masih diakomodir dalam UU Ciptaker.
“Perubahan dalam UU Cipta Kerja lebih diarahkan pada penyempurnaan kebijakan dalam aturan pelaksanaannya. Hal tersebut merujuk tujuan UUCK, yakni memudahkan setiap orang dalam memperoleh Persetujuan Lingkungan dengan tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan,” paparnya.
Sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan bahwa KLHK telah membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yaitu Tim RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tim RPP Bidang Kehutanan, dan Tim RPP Bidang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Denda Administratif.
Forum FGD sangat dinamis dan hidup, karena perdebatan mengenai tema yang diangkat, menarik . Bahkan FGD seri-4 ini berlangsung hingga larutmalam, salah satunya membedah soal AMDAL yang di masa lalu banyak yang copy paste dan juga abal-abal sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan.
"Pembentukan Tim RPP ini sesuai instruksi Presiden agar segera disusun peraturan pemerintah sebagai turunan UU Cipta Kerja agar implementasi dari UU ini dapat segera diterapkan, serta menghindari perbedaan penafsiran di masyarakat yang cenderung negatif terhadap undang-undang cipta kerja ini," ujar Siti Nurbaya.
Sumber: BeritaSatu.com
