Heru Hidayat Bantah Terima Rp 10 Triliun dari Kasus Jiwasraya
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Heru Hidayat Bantah Terima Rp 10 Triliun dari Kasus Jiwasraya

Kamis, 22 Oktober 2020 | 18:46 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat menegaskan, harta kekayaan yang dimilikinya saat ini tidak mencapai Rp 10 triliun. Untuk itu, Heru membantah tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan dirinya menikmati aliran dana hingga Rp 10 triliun terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam tuntutannya, jaksa juga menuntut Heru Hidayat mengganti dana tersebut.

“Zaman sudah maju dan terbuka ini, dapat ditelesuri apakah saya memiliki harta sampai sebesar Rp 10 triliun. Lalu darimana dapat dikatakan saya memperoleh dan menikmati uang Rp 10 triliun lebih?," kata Heru saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (21/10/2020).

Heru menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sendiri mengatakan perhitungan kerugian keuangan negara terkait kasus Jiwasraya diperoleh dari selisih uang yang dikeluarkan Jiwasraya dengan nilai dari saham dan reksadana per tanggal 31 Desember 2019.

Di sisi lain, Heru menegaskan, dalam proses persidangan tak tampak adanya bukti atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya terkait penerimaan dana lebih dari Rp 10 triliun. Sepanjang persidangan, kata Heru, tak satupun saksi baik dari Jiwasraya, para Manajer Investasi (MI), maupun broker, yang mengatakan pernah memberi uang sampai Rp 10 triliun kepadanya.

Bahkan, Heru mengklaim, ahli dari BPK yang dihadirkan dalam persidangan, juga mengatakan hanya menghitung uang yang keluar dari Jiwasraya, di mana uang tersebut keluar kepada MI dan digunakan untuk membeli saham. Tak ada pernyataan dalam persidangan yang menyatakan adanya uang dari Jiwasraya yang mengalir sampai ke Heru Hidayat.

“Kalau memang saya yang dituduhkan menikmati uang Jiwasraya tersebut, kenapa ada sebuah perusahaan Manajer Investasi terkenal dalam perkara ini yang telah mengembalikan/menitipkan uang ke Kejaksaan,” tegasnya.

Heru melanjutkan dalam persidangan berkali-kali ditunjukkan slide yang berisi detail transfer uang dari orang-orang yang katanya nominee Heru. Padahal, klaim Heru, dalam persidangan ini telah terungkap bahwa orang-orang tersebut bukan nominee Heru, melainkan Nominee dari Piter Rasiman.

"Lalu ada email yang katanya dari saya kepada Benny Tjokro, yang isinya meminta agar ditransfer uang ratusan miliar ke beberapa rekening atas nama orang lain," katanya.

Janggal

Heru menilai, janggal lantaran email itu dianggap sebagai bukti bahwa dirinya pernah menerima uang tersebut. Padahal, kata Heru selama persidangan tidak ada saksi, termasuk dirinya atau Benny yang membenarkan isi email tersebut.

"Bahkan tidak ada respons dan jawaban atas email tersebut. Selain itu, tidak sekalipun ditunjukkan adanya bukti transfer atas email tersebut dalam persidangan ini. Lalu dalam tuntutan email tersebut dijadikan bukti bahwa saya menerima uang ratusan miliar dari Benny. Bukankah jika orang dituduh menerima transfer dapat dan harus dibuktikan dengan slip transfer atau rekening korannya? Sekali lagi mohon Yang Mulia memaafkan keawaman saya ini,” ungkap Heru.

Heru juga membantah jaksa yang menyebutkan dirinya telah memberikan uang atau memperkaya pihak-pihak lain. Ditegaskan, orang-orang yang disebut tersebut telah membantahnya.

"Bahkan mengatakan sebaliknya dan tidak ada bukti pemberian dari saya. Lagi-lagi daya teringat pedomannya, bicara hukum itu bicara bukti. Jika tidak ada buktinya berarti tidak terbukti," kata Heru.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman pidana seumur hidup dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun kurungan terhadap Heru Hidayat dan Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro.

Selain itu, Jaksa juga menuntut agar hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap keduanya berupa kewajiban membayar uang pengganti. Jaksa menuntut Benny membayar uang pengganti sebesar Rp 6 triliun dan Heru dituntut membayar Rp 10,7 triliun.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor telah membacakan putusan terhadap empat terdakwa lainnya perkara ini, yaitu mantan Dirut PT Jiwasraya Hendrismam Rahim; mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo; mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan; dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap keempat terdakwa tersebut. Majelis Hakim menyatakan keempat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sehingga merugikan negara hingga Rp 16,8 triliun.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jembatan Teluk Kendari Jadi Daya Tarik untuk Pengembangan Usaha di Sultra

Jembatan Teluk Kendari di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, akan menjadi ikon dan menambah daya tarik untuk pengembangan usaha baru di Kendari

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Kemhub Terapkan Transfer Muatan untuk Atasi Truk ODOL

Ditjen Hubdat Kemhub berharap transfer muatan bisa memberikan efek jera bagi pelanggar.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Santri Proaktif Lawan Covid-19

Kalangan santri dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Kasus Proyek Fiktif PT Waskita Karya, KPK Sudah Sita Rp 12 Miliar

KPK telah menyita uang sebanyak Rp 12 miliar dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Libur Panjang, Kawasan Wisata DIY Dijaga Ketat

Pengetatan pengamanan akan dimulai pada 28 Oktober 2020 di 64 lokasi wisata.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Pergerakan Kendaraan Diprediksi Melonjak 20% saat Libur Panjang Akhir Oktober

Menhub juga meminta, kepada operator transportasi untuk meningkatan frekuensi perjalanan untuk mencegah penumpukan penumpang di libur panjang akhir Oktober.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Libur Panjang, Satgas Covid-19 Sumut Ketatkan Pengawasan di Lokasi Wisata

Pengetatan pengawasan dilakukan untuk mencegah munculnya klaster baru.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Berkat Jembatan Teluk Kendari, Jarak Tempuh Jadi Berkurang

Masyarakat yang akan bepergian dari Kota Lama menuju Poasia dan sebaliknya, bisa menempuh dengan waktu 5 menit saja.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

KPK Tetapkan Dirut PT PAL Tersangka Korupsi PT Dirgantara Indonesia

Budiman jadi tersangka dalam kapasitasnya sebagai Direktur Aerostructure PT DI, Direktur Aircraft Integration PT DI, dan Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Polri Belum Terima Laporan soal Pendeta Yeremia Diduga Ditembak Aparat

Mahfud MD mengatakan berdasar informasi dan fakta yang dikumpulkan di lapangan, menunjukkan dugaan keterlibatan aparat.

NASIONAL | 22 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS