Gandeng BPK, KPK Usut Dugaan Korupsi Anak Usaha Telkom
INDEX

BISNIS-27 548.602 (-1.45)   |   COMPOSITE 6429.76 (-1.12)   |   DBX 1210.46 (11.83)   |   I-GRADE 190.638 (-1.17)   |   IDX30 545.485 (-1.22)   |   IDX80 146.318 (-0.03)   |   IDXBUMN20 442.834 (-1.36)   |   IDXESGL 150.48 (0.12)   |   IDXG30 147.901 (0.17)   |   IDXHIDIV20 478.779 (-0.7)   |   IDXQ30 155.036 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 294.681 (0.26)   |   IDXSMC-LIQ 376.202 (-0.36)   |   IDXV30 149.629 (0.56)   |   INFOBANK15 1097.88 (-9.87)   |   Investor33 466.613 (-0.82)   |   ISSI 189.631 (-0.26)   |   JII 670.82 (-0.2)   |   JII70 234.975 (-0.29)   |   KOMPAS100 1301.99 (-1.72)   |   LQ45 1014.85 (-1.31)   |   MBX 1779.94 (-2.98)   |   MNC36 344.694 (-0.62)   |   PEFINDO25 341.155 (-3.37)   |   SMInfra18 331.858 (1.13)   |   SRI-KEHATI 398.709 (-0.95)   |  

Gandeng BPK, KPK Usut Dugaan Korupsi Anak Usaha Telkom

Kamis, 22 Oktober 2020 | 20:51 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki dugaan korupsi di PT Pramindo Ikat Nusantara (PINS), anak usaha PT Telkom yang bergerak di bidang penyediaan Customer Premises Equipment (CPE) dan pemeliharaannya. Dalam proses penyelidikan, lembaga antikorupsi bekerja sama dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, dalam penanganan kasus case building atau kasus yang dibangun dari proses penyelidikan terbuka merupakan kasus dugaan korupsi yang terkait kerugian keuangan negara. Untuk itu, kata Ali, koordinasi dengan BPK dan BPKP diperlukan untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara.

"Jadi kalau penanganan kasus case building itu dipastikan perkaranya berhubungan dengan kerugian negara bukan suap. Nah, kerugian negara itu tentu supporting-nya ada perhitungan kerugian negara bukan oleh penyidik, tapi oleh BPK/BPKP," kata Ali di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Berdasar informasi, saat ini, KPK sedang menyelidiki dugaan tindak pidana terkait proses akuisisi saham yang melibatkan PT PINS dengan perusahaan lain. Namun, Ali masih enggan mengungkap potensi dugaan kerugian negara terkait dugaan sengkarut akusisi saham tersebut. Ali berdalih, hal itu sudah masuk substansi penyelidikan.

"Kalau sejauh materinya itu saya belum bisa menyampaikan apakah sudah dapat perhitungan atau tidak. Supporting BPK atau BPKP kan butuh dokumen-dokumen yang lengkap menurut versi dari mereka. Sehingga inilah yang butuh koordinasi dan komunikasi yang intens kan," kata Ali.

Diketahui, penyelidikan ini mencuat setelah tim penyelidik KPK meminta keterangan mantan Direktur Utama PT Pramindo Ikat Nusantara (PINS), Slamet Riyadi, pada Kamis (1/10/2020). Dalam proses penyelidikan ini, lembaga antikorupsi membuka peluang kembali memanggil dan meminta keterangan Slamet Riyadi.

"Itu kebutuhan dari tim penyelidik ketika menyusun dan menganalisanya," ungkap Ali.

Dikatakan Ali, proses penyelidikan merupakan serangkain tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana. Untuk itu, tak hanya Slamet Riyadi, dalam proses penyelidikan ini, KPK juga membuka kemungkinan untuk meminta keterangan berbagai pihak yang mengetahui peristiwa itu, pun termasuk direksi Telkom maupun anak usahanya.

"Siapapun yang mengetahui peristiwa itu akan dipanggil, itu catatannya siapa pun. Pasti ada pihak-pihak lain yang berhubungan dengan itu (akan dimintai keterangan)," kata Ali.

KPK pun tak mempersoalkan dengan proses penyelidikan jika Kejaksaan Agung menyelidiki terkait jual beli saham yang melibatkan anak usaha Telkom dan pihak lainnya.

Koordinasi

Dikatakan, proses penyelidikan yang dilakukan lembaga penegak hukum adalah untuk mengetahui persitiwa namun KPK akan berkoordinasi dengan penegak hukum lain jika proses penyelidikan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"Proses penyelidikan itu bisa dilakukan aparat penegak hukum kepolisan kejaksaan dan KPK. Tetapi nanti ketika proses penyidikan salah satu sudah naik tentu yg akan dilakukan adalah koordinasi, seperti itu," kata Ali.

Dalam UU KPK disebutkan, KPK berwenang untuk mengambil alih penyidikan dari instansi penegak hukum yang lain jika kasus yang disidik tidak ada kemajuan atau perkembang dan instansi yang bersangkutan menyatakan tidak mampu menangani kasus tersebut. Terlebih jika kasus yang sedang diusut KPK lebih dahulu ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"Iya cuma ada syarat-syaratnya, itu di UU KPK yang bisa dilakukan KPK aparat penegak hukum lain tidak bisa, Kejaksaan tidak bisa ambil perkara dari sini (KPK), Kepolisan tidak bisa, tetapi KPK bisa ambil alih, itu kelebihan KPK. Tapi kalau pelimpahan KPK bisa serahkan, mereka ngga bisa ambil alih," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Simposium 92 Tokoh Muda untuk Wujudkan Mimpi Indonesia yang Lebih Baik

Momen 92 tahun Sumpah Pemuda adalah momen yang baik, untuk mempertemukan pemuda dengan berbagai latar belakang.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Tiga Pelaku Spesialis Begal Sepeda Motor Diciduk

Dua orang pelaku diciduk saat hendak beraksi di kawasan Pondok Kopi, Jakarta Timur. Sementara satu pelaku lain dicokok di kawasan Matraman, Jaktim.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Tiga Penjambret Telepon Genggam Milik Bocah Ditangkap

Ketiga pelaku diringkus di sebuah tempat pengisian bahan bakar umum di kawasan Puri Beta, Tangerang, Rabu malam lalu.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Terekam Video Mobil Boks Buang Sampah ke Sungai Kalimalang

Terlihat seorang penumpang mobil boks membuang karung sampah berukuran besar ke Sungai Kalimalang.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Menaker Siapkan Empat RPP Cipta Kerja

Pemerintah menyiapkan empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Mendorong Minat Anak-anak pada Sains Lewat Gramedia Science Day 2020

Sebagai upaya mendorong minat anak Indonesia pada dunia sains, Gramedia kembali menggelar Gramedia Science Day.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Ma’ruf Amin Berharap Ponpes Mampu Mencetak Santri Penerus Para Ulama

Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap pondok pesantren bisa mencetak santri-santri yang paham agama dan menjadi penerus para ulama.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Soal Perubahan Halaman UU Cipta Kerja, Ini Penjelasan Mensesneg Pratikno

Pratikno mengatakan format draft final UU Cipta Kerja yang disiapkan Kementerian Sekretariat Negara yakni 1.187 halaman.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Libur Panjang, Warga Jakarta Diimbau Tak Berwisata ke Jabar

Kalau bisa tidak memaksa.kan diri (liburan) ke Puncak dan Cianjur. Maksimalkan rekreasi dekat wilayah rumah masing-masing

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Kejagung Periksa 4 Saksi Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejagung kembali melakukan pemeriksaan terhadap empat saksi terkait perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya

NASIONAL | 22 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS