KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman Terkait Kasus Suap DAK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman Terkait Kasus Suap DAK

Jumat, 23 Oktober 2020 | 17:38 WIB
Oleh : Fana Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, Jumat (23/10/2020). Budi Budiman ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, Budi Budiman ditahan di Rutan Gedung ACLC KPK untuk 20 hari ke depan. Dengan demikian, Budi Budiman bakal mendekam di sel tahanan setidaknya hingga 11 November 2020 mendatang.

"KPK melakukan penahanan tersangka BBD (Budi Budiman) selama 20 hari ke depan, sejak hari ini tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 11 November 2020 di Rutan KPK Cabang Gedung ACLC KPK yaitu di kavling C1," kata Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/10/2020).

Sebelum mendekam di sel tahanan, Budi Budiman bakal menjalani karantina mandiri di rutan yang sama. Proses karantina ini sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19.

"Sebagai protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19, maka tahanan akan terlebih dulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan Cabang KPK tersebut," katanya.

Diketahui, KPK menetapkan Budi Budiman sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan DAK Tasikmalaya tahun anggaran 2018. Kasus yang menjerat Budi Budiman ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap pengurusan dana perimbangan daerah yang telah menjerat anggota Komisi XI dari Fraksi Demokrat Amin Santono; Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemkeu), Yaya Purnomo; konsultan dan perantara suap Eka Kamaludin; serta pengusaha Ahmad Ghiast.

Dalam kasus ini, Budi Budiman diduga memberikan suap kepada Yaya dan kawan-kawan sebesar Rp 400 juta dalam dua tahap. Suap tersebut diberikan Budi terkait pengurusan DAK untuk Kota Tasikmalaya.

Kasus ini bermula sekitar awal tahun 2017 saat Budi bertemu dengan Yaya untuk membahas alokasi DAK Kota Tasikmalaya. Dalam pertemuan itu, Yaya menawarkan bantuan untuk mengurus DAK Tasikmalaya dan Budi bersedia memberikan fee atas bantuan Yaya tersebut. Pada Mei 2017, Budi mengajukan usulan DAK untuk Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018 kepada Kementerian Keuangan. Beberapa bidang yang diajukan dalam usulan tersebut adalah jalan, irigasi, dan rumah sakit rujukan.

Pada Juli 2017, Budi kembali bertemu dengan Yaya di Kemkeu. Dalam pertemuan itu, Budi memberikan Rp 200 juta kepada Yaya. Pada Oktober 2017, dalam APBN 2018, Kota Tasikmalaya mendapat alokasi DAK dengan total Rp 124,38 miliar. Selanjutnya pada 3 April 2018, Budi kembali memberikan uang Rp 200 juta kepada Yaya Purnomo.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Budi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Obligor Klaim Tidak Punya Utang, Satgas BLBI Akan Tempuh Jalur Hukum

Satgas BLBI akan menempuh jalur hukum bila ada obligor mengeklaim tidak punya utang, namun tim satgas mengantongi bukti.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Satgas BLBI Setor Rp 2,4 Miliar dan US$ 7,6 Juta Hasil Hak Tagih ke Kas Negara

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, tim Satgas BLBI telah menyetorkan hasil penagihan dana BLBI sekitar Rp 2,4 miliar dan US$ 7,6 juta ke kas negara.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Reisa: Pembelajaran Tatap Muka Harus Disiplin Protokol Kesehatan

Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19, dr Reisa Broto Asmoro mengatakan, PTM terbatas dilaksanakan dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Polri Waspadai Transaksi Crypto untuk Peredaran Narkoba

Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan peredaran narkoba di Indonesia, bahkan ada kecenderungan meningkat.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

KPK Cegah Bupati Hulu Sungai Utara Bepergian ke Luar Negeri

KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid untuk bepergian ke luar negeri terkait kasus suap proyek.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Jengkel Jadi Khilaf, Alasan Eks Kapolres Nunukan Hajar Anak Buahnya

Mantan Kapolres Nunukan AKBP Syaiful Anwar menghajar anak buahnya lantaran emosi dan khilaf.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Sesuai Konstitusi, TNI dan Polri adalah Komponen Utama Pertahanan dan Keamanan

Ketua Setara Institute Hendardi menyatakan, pengujian UU 23/2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN)di MK

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Kishore Mahbubani Dorong Indonesia Aplikasikan Musyawarah Mufakat sebagai Presidensi G-20

Akademisi dari Singapura, Profesor Kishore Mahbubani mengusulkan Indonesia membawa prinsip musyawarah dan mufakat dalam perannya sebagai Presidensi G20.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Survei IPI: Generasi Z dan Milenial Paham Isu Perubahan Lingkungan

Mayoritas generasi Z (Gen Z) dan milenial cukup mengetahui terhadap isu perubahan iklim dunia khususnya di Indonesia

NASIONAL | 27 Oktober 2021

Franka Makarim Ingatkan Membaca Sangat Penting Bagi Anak

Penasihat Darma Wanita Persatuan (DWP) Kemendikbudristek, Franka Makarim mengatakan, membaca sangat penting bagi anak-anak

NASIONAL | 27 Oktober 2021


TAG POPULER

# Upah Minimum


# Anies Baswedan


# Timnas U-23


# Cuti Bersama


# Tabrakan Bus Transjakarta



TERKINI
Peningkatan Penumpang Pesawat Jadi Pertimbangan Kebijakan Tes PCR

Peningkatan Penumpang Pesawat Jadi Pertimbangan Kebijakan Tes PCR

KESEHATAN | 13 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings