Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Keberatan Brigjen Prasetijo
Logo BeritaSatu

Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Keberatan Brigjen Prasetijo

Jumat, 23 Oktober 2020 | 18:18 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) untuk menolak nota keberatan atau eksepsi mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri atas dakwaan pembuatan surat jalan palsu untuk terpidana perkara pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali Djoko Tjandra. Jaksa pun meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

"Menolak eksepsi penasihat hukum Terdakwa Prasetijo Utomo. Serta melanjutkan pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa Prasetijo Utomo," kata Jaksa Yeni Trimulyani di PN Jaktim, Jumat (23/10/2020).

Yeni mengklaim, surat dakwaan yang disusun pihaknya terhadap Brigjen Pol Prasetijo Utomo telah memuat dengan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yakni pembuatan dokumen palsu. Untuk itu, jaksa menilai, Prasetijo dan tim kuasa hukumnya tidak membaca dengan cermat surat dakwaan yang telah disampaikan JPU dalam persidangan Selasa (13/10/2020) lalu.

"Tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas dan tidak cermat. Kami tidak sependapat dengan pengacara terdakwa," tegas Yeni.

Yeni menyebut, surat dakwaan tersebut telah cermat, jelas dan lengkap dengan menunjukkan waktu dan tempat dimana tindak pidana dilakukan. Untuk itu, jaksa menilai proses persidangan sudah selayaknya dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara.

"Bahwa dalam surat dakwaan tersebut telah dijelaskan unsur-unsur secara objektif dan subjektif. Dimana unsur objektif yaitu, mengenai lingkup atau macam tindak pidana dan cara cara terdakwa melakukan. Sedangkan unsur subjektif yaitu pasal penanggung jawab pidana menurut hukum," katanya.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum mendakwa mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo telah melakukan tiga tindak pidana terkait skandal pelarian buronan dan terpidana perkara cessie Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra. Surat dakwaan Prasetijo disampaikan Jaksa dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (13/10/2020).

Dalam dakwaan pertama, Prasetijo didakwa telah melakukan menyuruh, hingga turut serta dalam membuat surat palsu untuk Djoko Tjandra. Surat jalan, surat keterangan pemeriksaan Covid-19, hingga surat rekomendasi kesehatan itu kemudian dipergunakan Djoko Tjandra untuk keluar masuk Indonesia. Padahal, Djoko Tjandra telah menjadi buronan sejak 2009 silam.

"Telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian," kata jaksa.

Perbuatan Prasetijo membuat dan menggunakan surat jalan, surat keterangan pemeriksaan Covid-19, hingga surat rekomendasi kesehatan untuk kepentingan Djoko Tjandra tersebut telah merugikan institusi Polri secara immateriil. Jaksa juga menyebut bahwa Prasetijo telah mencoreng nama baik Polri.

"Karena hal itu mencederai dan/atau mencoreng nama baik Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri serta Pusdokkes Polri pada khususnya, mengingat saksi Djoko Tjandra adalah terpidana perkara korupsi dan menjadi buronan Kejaksaan Agung sejak tahun 2009, yang mana seolah-olah Polri khususnya Biro Korwas PPNS telah memfasilitasi perjalanan, seperti layaknya perjalanan dinas yang dilakukan oleh orang bukan anggota Polri," tegas jaksa.

Tak hanya Polri, perbuatan Prasetijo juga merugikan otoritas Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dan Bandara Supadio, Pontianak secara immateriil. Hal ini lantaran, terdapat tindakan memanipulasi petugas dengan menggunakan surat yang tidak benar.

Selain didakwa membuat surat palsu, Prasetijo didakwa dengan sengaja membantu dan melepaskan Djoko Tjandra yang saat itu merupakan buronan Kejaksaan Agung selama sekitar 11 tahun. Padahal sebagai seorang Polisi dengan pangkat Brigadir Jenderal, Prasetijo seharusnya menangkap dan membawa Joko Tjandra ke kantor polisi atau kantor Kejaksaan.

"Dakwaan kedua, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas ketetapan pengadilan dengan segaja melepaskannya atau memberi pertolongan pada waktu orang itu dilepaskan atau melepaskan diri," kata jaksa.

Tak hanya itu, jaksa juga mendakwa Prasetijo telah menghalangi penyidikan. Jaksa menyebut Prasetijo melalui seseorang bernama Jhony Andrijanto telah membakar sejumlah dokumen yang berkaitan dengan surat jalan palsu yang dipergunakan Djoko Tjandra untuk masuk dan keluar Indonesia. Tindakan tersebut dilakukan Prasetijo setelah mencuat pemberitaan mengenai keberadaan Djoko Tjandra di Tanah Air.

Jaksa mengungkapkan, surat-surat tersebut dibakar untuk menutupi penyidikan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Prasetijo. Selain itu, Prasetijo juga disebut bermaksud untuk menghilangkan barang bukti yang menyebutkan dirinya bersama Johny ikut menjemput Djoko Tjandra.

"Bahwa dokumen atau surat-surat yang dibakar tersebut dimaksudkan untuk menutupi, menghalangi atau mempersukar penyidikan atas pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa sekaligus menghilangkan barang bukti bahwa terdakwa bersama dengan Jhony Andrijanto telah ikut menjemput saksi Joko Tjandra yang merupakan buronan agar dapat masuk ke wilayah Indonesia," kata jaksa.

Atas perbuatannya, Prasetijo didakwa telah melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 263 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Selain itu, Prasetijo didakwa melanggar Pasal 426 ayat (1) KUHP Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kemudian Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Stimulus PSC, AP I Berharap Penumpang Pesawat Meningkat

Sejak Januari hingga Agustus 2020, Bandara YIA tercatat telah melayani 398.833 penumpang sedangkan Bandara Adisutjipto 1.423.223 penumpang.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Libur Panjang, Pemprov DIY Wajibkan Wisatawan Akses Jogja Pass

Wisatawan yang datang dari luar daerah Yogyakarta harus mengunduh aplikasi Jogja Pass sebagai tanda pengenal digital.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Yulia Diduga Dihabisi karena Utang Bisnis Ayam

Warga Kampung Gambuhan, Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon Solo, itu ditemukan dalam kondisi tewas di dalam jok mobil bagian belakang pada Selasa.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Diberhentikan Sebagai Dirjen P2P, Achmad Yurianto Kini Jabat Staf Ahli Menkes

Kini Yurianto menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Elissa Gunawan, Buron Kasus Narkoba 10 Tahun Lalu, Dibekuk Kejagung.

Divonis MA empat tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Kemdes PDTT dan Kemnaker Bangun 1.000 Sarana Sanitasi di Desa

Kemdes PDTT dan Kemnaker bekerja sama untuk untuk membangun 1.000 fasilitas sanitasi berupa sarana air bersih dan MCK (mandi, cuci, kakus) di desa-desa.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman Terkait Kasus Suap DAK

Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman ditahan di Rutan Gedung ACLC KPK untuk 20 hari ke depan.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Pemerintah Kucurkan Dana Hibah Rp 3,3 Triliun untuk Sektor Pariwisata

Pemerintah mengucurkan dana hibah senilai Rp 3,3 triliun untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Rawan Banjir dan Longsor, BPBD Sigi Minta Warga Tetap Waspada

Tingginya curah hujan telah menyebabkan sebuah jembatan di Kecamatan Palolo yang menghubungkan Kota Palu dan Napu, Kabupaten Poso terputus diterjang banjir.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Tukang, Direktur, dan Jaksa Jadi Tersangka Kebakaran Kejagung

Sumber api diduga dari puntung rokok tukang yang memasang karpet dan wallpaper.

NASIONAL | 23 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS