Yogyakarta, Beritasatu.com - Pemberian vaksin Covid-19 akan diluncurkan Pemerintah Pusat mulai bulan November mendatang. Namun Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta belum mengetahui secara detail peruntukan dari vaksin tersebut.
Seperti disampaikan Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X pekan lalu, Pemda DIY masih belum mengumumkan berapa jumlah jatah vaksin untuk warga DIY, karena memang belum ada kepastian dari Pemerintah Pusat.
Menurut Sultan HB X, dari 100 juta vaksin itu, akan disebar ke seluruh provinsi dan skala prioritasnya sudah ditentukan. Namun DIY belum menerima kejelasannya.
"Yang diketahui, prioritasnya kan untuk tenaga kesehatan karena risikonya paling besar. Itu tahap pertama ada 100 juta vaksin dibagi ke seluruh provinsi, termasuk DIY," kata Sultan, Minggu (25/10/2020).
Untuk itu, Sultan pun menggaris-bawahi, jika prioritas utama penerima vaksin tersebut selain tenaga kesehatan, pemberian vaksin diutamakan pula bagi kelompok usia 18 hingga 59 tahun untuk tahap pertama.
"Balum ada presentasinya, saya belum tahu persis. Dan diutamakan tahap pertama ini umur 18 sampai 59 tahun. Ya tidak apa-apa," jelas Sultan.
Namun, Sultan berharap pemberian vaksin tersebut dilakukan secara berkesinambungan hingga seluruh masyarakat mendapatkannya dan ekonomi bangsa segera bangkit kembali.
Menurut Sultan, sampai saat ini masih belum diberitahukan skema pemberian vaksin ke depan seperti apa, khususnya untuk wilayah DIY.
Terpisah, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan DIY, Trisno Agung Wibowo saat ditanya tentang perkembangan rencana vaksinasi tenaga medis di DIY, ia mengatakan belum mendapat surat resmi dari Kemenkes mengenai hal itu.
Namun, menurutnya, pendataan sudah sempat dilakukan oleh Dinas Kesehatan DIY terkait para calon penerima vaksin.
“Vaksin untuk tenaga kesehatan sampai hari ini belum ada surat resmi, saya enggak bisa bicara, ndak nanti keliru. Kalau pendataan sudah beberapa lama, termasuk di Dinas Kesehatan provinsi. Tapi surat resmi kami belum ada,” ujarnya, Sabtu (24/10/2020).
Sedang Direktur Utama RSUP Dr Sardjito, dr Rukmono Siswishanto menjelaskan, Kemenkes masih perlu menyelesaikan izin BPOM dan sertifikasi halal vaksin.
“Bersamaan dengan itu juga dilakukan pendataan bagi siapa yang akan diberikan vaksin,”terangnya.
Dikatakan, Kemenkes telah mengirimkan pemberitahuan bahwa RSUP Dr Sardjito diminta untuk menyiapkan data seluruh pegawai yang akan menerima vaksin.
Namun, soal kepastian pemberiannya, belum diketahui.
“Sekarang sedang dilakukan pendataan bagi yang akan diberikan vaksin. Artinya itu secara nasional, tidak hanya di Sardjito, seluruh RS sudah dilakukan pendataan oleh Kemkes,” terangnya.
Pemberian vaksin pun perlu persiapan-persiapan khusus, antara lain melatih petugas, hingga menyiapkan sarana agar vaksin tidak rusak.
Dikatakan, vaksin akan diberikan kepada seluruh pegawai yang kurang lebih berjumlah 3.000 orang.
“Ke semua pegawai, ASN (aparatur sipil negara), semua akan dapat. Di RSUP Dr Sardjito ada sekitar 3.000 orang. Kami masih menunggu,” ujarnya.
Sumber: BeritaSatu.com
