Pilkada NTB Jadi Perhatian Khusus KPK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pilkada NTB Jadi Perhatian Khusus KPK

Senin, 26 Oktober 2020 | 10:59 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Salah satunya gelaran pilkada di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan salah satu dari 26 provinsi yang pernah terjadi tindak pidana korupsi berdasarkan data KPK dalam kurun waktu 2004-2020.

Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri menyebut di NTB sendiri terdapat 12 kasus korupsi, baik yang sudah maupun sedang diusut lembaga penegak hukum. Sebagian besar kasus melibatkan kepala daerah. Oleh karena itu, KPK pun prihatin dan memantau penuh gelaran Pilkada serentak, termasuk di NTB.

“Ini memprihatinkan bagi kita,” kata Firli Bahuri, Minggu (25/10/2020).

Selain NTB, Firli membeberkan 25 provinsi lain yang memiliki rekam jejak kasus korupsi. Dipaparkan, di Jawa Barat terdapat 101 kasus, Jawa Timur 93 kasus, kemudian 73 kasus di Sumatera Utara. Kemudian di Riau dan Kepulauan Riau sebanyak 64 kasus, DKI Jakarta 61, Jawa Tengah 49, Lampung 30, Sumatera Selatan 24, Banten 24, Papua 22 kasus, Kalimantan Timur 22, Bengkulu 22, Aceh 14, Nusa Tenggara Barat 12, Jambi 12 dan Sulawesi Utara. Selanjutnya, Kalimantan Barat 10 kasus, Sulawesi Tenggara 10, Maluku enam, Sulawesi Tengah lima, Sulawesi Selatan lima, Nusa Tenggara Timur lima, Kalimantan Tengah lima, Bali lima, dan Sumatera Barat sebanyak tiga kasus.

"Dari sebaran 34 provinsi, 26 daerah itu pernah terlibat korupsi,” kata Firli.

Firli berharap delapan provinsi lain yang belum ditemukan tindak pidana korupsi oleh KPK dapat mempertahankan prestasinya dengan terus berbenah diri untuk mencegah terjadinya korupsi. Pembenahan juga harus dilakukan di daerah-daerah yang pernah diusut KPK.

Firli menambahkan, sejak 2004 hingga 2020, kasus kepala daerah paling banyak adalah kasus suap, sebanyak 704 kasus.

"Jadi kasus korupsi yang terjadi 2004 sampai 2020 itu paling banyak karena kasus suap, itu 704 kasus. Di proyek 224 perkara, penyalahgunaan anggaran 48 kasus dan TPPU sebanyak 36. Ini kasus-kasus yang melibatkan kepala daerah," kata Firli.

Dalam kesempatan ini, Firli juga mengingatkan potensi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Pilkada. Berdasar hasil Survei Benturan Kepentingan dalam Pendanaan Pilkada oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK pada tahun 2015, 2017, dan 2018, ditemukan potensi adanya benturan kepentingan berkaitan erat dengan profil penyumbang atau donatur. Hasil survei KPK menemukan, sebesar 82,3 persen dari seluruh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mengakui adanya donatur dalam pendanaan pilkada. Hadirnya donatur disebabkan adanya gap antara biaya pilkada dan kemampuan harta calon, di mana harta pasangan calon tidak mencukupi untuk membiayai pilkada. Berdasar survei KPK, total harta rata-rata pasangan calon adalah Rp18,03 miliar. Bahkan, ditemukan pula ada satu pasangan calon yang hartanya minus Rp15,17 juta. Padahal, berdasar wawancara mendalam dari survei KPK itu, diperoleh informasi bahwa untuk bisa mengikuti tahapan Pilkada, pasangan calon di tingkat Kabupaten/Kota harus memegang uang antara Rp 5-10 miliar, dan jika ingin menang idealnya musti mempunyai uang Rp 65 miliar.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai KPK memang perlu mengawasi jalannya Pilkada, seperti di NTB. Apalagi di Pilkada Sumbawa, NTB terdapat calon yang merupakan adik gubernur.

"Tentu bisa berpotensi adanya dinasti politik. Potensi penggunaan anggaran dan fasilitas gubernur untuk calon pilkada juga harus mendapat perhatian. KPK juga perlu memasang mata mengawasi di sana," katanya.

Uchok meminta seluruh pihak untuk mengawasi penyelenggaraan Pilkada. Jangan sampai terdapat kecurangan atau permainan yang dapat menguntungkan salah satu paslon. "Itu sangat dilarang jika sampai terjadi," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Sandiaga Uno, Menteri Pertama yang Kunjungi Kampung Yoboi di Papua

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw menyebut Sandiaga Uno menjadi menteri pertama yang mengunjungi Kampung Yoboi, Kawasan Danau Sentani, Papua.

NASIONAL | 21 September 2021

SBY dan AHY Kenang Almarhumah Ibu Ageng

SBY dan AHY mengenang Almarhumah Hj. Sunarti Sri Hadiyah binti Danu Sunarto atau Ibu Ageng Sarwo Edhie Wibowo.

NASIONAL | 21 September 2021

Dukung Transformasi Perusahaan Reasuransi Nasional, Indonesia Re dan Kejagung Teken MoU

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menandatangani perjanjian kerja sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara

NASIONAL | 21 September 2021

Matindas Rumambi: Akurasi Data Bansos Harus Sesuai Kondisi Lapangan

Matindas J Rumambi menegaskan akurasi data bansos harus sesuai dengan kondisi riil di masyarakat.

NASIONAL | 21 September 2021

Pengesahan Perjanjian MLA RI-Rusia Dukung Kerja Sama Hukum Bilateral

Pemerintah dan DPR telah selesai membahas RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Indonesia dan Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

NASIONAL | 21 September 2021

Begini Ceritanya Napoleon Bisa Masuk dalam Sel dan Diduga Aniaya Muhammad Kece

Penjaga rutan berpangkat bintara, diduga tidak bisa menolak permintaan Napoleon yang merupakan pejabat tinggi dan masih berstatus anggota.

NASIONAL | 21 September 2021

Rektor Uhamka: Mahasiswa Harus Punya Integritas dan Peduli Sesama

Semua mahasiswa Uhamka, lanjut Gunawan, juga harus mampu menghadapi realitas global dan memiliki bekal yang cukup menghadapi masa depan.

NASIONAL | 21 September 2021

Atasi Lapas Overcrowded , PP 99/2012 Diusulkan untuk Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 diusulkan untuk dicabut.

NASIONAL | 21 September 2021

Amnesti atau Grasi Massal, Solusi Jangka Pendek Atasi Lapas Overcrowded

Amnesti atau grasi massal merupakan solusi jangka pendek untuk mengatasi lapas overcrowded.

NASIONAL | 21 September 2021



TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Tren Kasus Covid-19 Global Tak Memberi Dampak Signifikan pada Perkembangan di Indonesia

Tren Kasus Covid-19 Global Tak Memberi Dampak Signifikan pada Perkembangan di Indonesia

KESEHATAN | 12 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings