Menkumham Tekankan Pentingnya Keseimbangan Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 479 (0)   |   COMPOSITE 5975 (0)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1396 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (0)   |   IDX30 473 (0)   |   IDX80 128 (0)   |   IDXBASIC 1245 (0)   |   IDXBUMN20 361 (0)   |   IDXCYCLIC 739 (0)   |   IDXENERGY 741 (0)   |   IDXESGL 130 (0)   |   IDXFINANCE 1328 (0)   |   IDXG30 133 (0)   |   IDXHEALTH 1274 (0)   |   IDXHIDIV20 418 (0)   |   IDXINDUST 965 (0)   |   IDXINFRA 871 (0)   |   IDXMESBUMN 102 (0)   |   IDXNONCYC 739 (0)   |   IDXPROPERT 876 (0)   |   IDXQ30 136 (0)   |   IDXSMC-COM 280 (0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (0)   |   IDXTECHNO 3334 (0)   |   IDXTRANS 1040 (0)   |   IDXV30 127 (0)   |   INFOBANK15 957 (0)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 408 (0)   |   ISSI 176 (0)   |   JII 579 (0)   |   JII70 205 (0)   |   KOMPAS100 1135 (0)   |   LQ45 890 (0)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1594 (0)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 303 (0)   |   PEFINDO25 295 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (0)   |   SRI-KEHATI 342 (0)   |   TRADE 872 (0)   |  

Menkumham Tekankan Pentingnya Keseimbangan Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM

Senin, 26 Oktober 2020 | 19:16 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia, terlebih di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Hal tersebut disampaikan Yasonna saat membuka Konferensi Internasional Hukum dan HAM yang diselenggarakan Balitbangham Kemkumham dalam rangkaian Hari Dharma Karya Dhika 2020, Senin (26/10/2020).

"Demi menjaga kesehatan publik, negara harus membatasi sejumlah hak mendasar yang dilindungi oleh konstitusi, seperti kebebasan untuk bepergian maupun berkumpul. Pemerintah harus merespons situasi ini dengan cepat demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat," kata Menkumham Yasonna Laoly melalui keterangan pers, Senin (26/10/2020).

Dikatakan Yasonna, di masa pandemi, penegakan hukum maupun perlindungan HAM harus lebih responsif serta inklusif. Pendekatan yang lebih seimbang dan rencana kerja strategis sangatlah penting, di level nasional sampai global. "Hal ini tentu saja membutuhkan kerjasama serta komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, yakni pemerintah serta masyarakat global," katanya.

Menurut Yasonna Laoly, respons atas kondisi akibat pandemi Covid-19 harus diperkuat dengan aturan hukum yang menjadi panduan bagi upaya mengatasi dampak pandemi serta pemulihan kondisi. Hal itu yang mendasari diterbitkannya sejumlah peraturan pemerintah oleh Presiden Joko Widodo, termasuk omnibus law UU Cipta Kerja yang disebut Yasonna sebagai upaya penguatan prinsip hukum serta kerangka kebijakan. Terutama dalam merespons dampak pandemi serta kebijakan pemulihannya.

"Sebagai bagian dari pemulihan ekonomi pasca-Covid, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan sejumlah Peraturan Pemerintah untuk memitigasi dampak pandemi ini. Pemerintah mengalokasikan Rp 365,5 triliun untuk kesehatan, perlindungan sosial, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)," ucapnya.

Dikatakan, sekitar 3,7 juta orang Indonesia kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19 dan mengakibatkan angka pengangguran di Indonesia menjadi 10,6 juta orang. Yasonna meyakini Omnibus UU Cipta Kerja dapat membantu mengatasi masalah ini.

"Sekaligus menjadi instrumen memperbaiki tumpang-tindih peraturan serta menyederhanakan birokrasi untuk menarik investasi," kata Yasonna.

Yasonna menegaskan, penegakan hukum maupun perlindungan HAM tak boleh meninggalkan kelompok rentan, seperti kaum miskin, perempuan, anak, dan kelompok marjinal, meski fokus seluruh negara saat ini terletak pada upaya penanggulangan serta pemulihan dampak pandemi Covid-19. Dikatakan, pemerintah di seluruh negara harus melakukan upaya terintegrasi dalam menyediakan akses terhadap perlindungan hukum dan HAM, bagi kelompok-kelompok tersebut.

"Kemkumham sendiri telah meluncurkan layanan Access to Justice di mana kami memberikan bantuan hukum cuma-cuma terhadap mereka yang tidak bisa membayar pengacara demi mendapatkan keadilan. Selain itu, Kemkumham akan terus mengambil langkah yang diperlukan untuk menyediakan layanan yang adil, transparan, efektif, non-diskriminatif, serta akuntabel demi menyediakan akses seluas-luasnya kepada keadilan bagi semua orang, khususnya kelompok rentan dalam masyarakat," paparnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Libur Panjang, Kakorlantas Minta Masyarakat Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Libur panjang ini dibarengi dengan Operasi Zebra supaya kedisiplinan masyarakat lebih tinggi sehingga perjalanan menjadi aman dan lancar.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Kompol IZ Diduga Terlibat Jaringan Narkoba Internasional

Mabes Polri terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa saja berada di balik oknum perwira Ditreskrimum Polda Riau itu.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Ini Alasan Polri Belum Panggil Pentolan KAMI Ahmad Yani

Polri beralasan bahwa masih menyusun konstruksi hukum sehingga menunda pemanggilan Ahmad Yani.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Dari Vatikan, Jusuf Kalla Umrah Memohon agar Pandemi Covid-19 Segera Berakhir

JK dan rombongan memohon kepada Allah SWT untuk keselamatan bangsa dan negera.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Sertifikasi TOEIC Jangkau 75.000 Siswa SMK

Sebanyak 75.000 siswa SMK di seluruh Indonesia menerima program fasilitasi ujian sertifikasi internasional kemampuan bahasa Inggris.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Padat Karya Tunai dari Sisa Dana Desa Akan Serap 8,8 Juta Pekerja

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar akan memanfaatkan sisa dana desa untuk menyerap sekitar 8,8 juta tenaga kerja melalui program padat karya tunai desa.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Seluruh Kabupaten di Jambi Diminta Siaga Bencana Banjir

Kesiagaan banjir tersebut terutama perlu dilakukan di daerah-daerah aliran sungai Batanghari, yakni di Kota Jambi, Kabupaten Merangin, Sarolangun.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Jokowi Minta Erick Thohir Siapkan Strategi Komunikasi Vaksin Covid-19

Menurut Jokowi, strategi komunikasi yang tepat dapat mencegah terjadinya disinformasi atau hoax terkait vaksin Covid-19.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Bidang Datun Kejaksaan Selamatkan Uang Negara Lebih dari Rp 388 Triliun

Penyelamatan keuangan negara dilakukan bidang Datun Kejaksaan Agung maupun bidang Datun Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Rekening Bermasalah, 153.220 Pekerja Belum Bisa Terima Bantuan

Masih ada sebanyak 153.220 rekening yang bermasalah dan belum mendapatkan bantuan subsidi upah.

NASIONAL | 26 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS