BNPT Ingatkan Belum Ada UU Jerat Radikal Kanan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

BNPT Ingatkan Belum Ada UU Jerat Radikal Kanan

Selasa, 27 Oktober 2020 | 16:40 WIB
Oleh : Farouk Arnaz / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) Brigjen Ahmad Nurwahid mengatakan sampai detik ini Indonesia tidak memiliki regulasi, undang-undang, ataupun Perpu yang bisa menjerat dan memidanakan paham radikal khususnya radikal kanan.

Padahal radikalisme itu paham yang merupakan fase menuju terorisme. Terorisme itu perbuatannya dan radikalisme itu pahamnya. Jadi bisa dikatakan semua teroris pasti berpaham radikal tetapi tidak semua paham radikal atau radikalisme otomatis menjadi teroris.

“(Belum ada regulasi yang bisa menindak radikalisme) sampai detik ini kecuali barangkali radikal kiri tentang komunisme dimana disana sudah ada TAP MPRS 25 tahun 1966. Tapi untuk radikal kanan maupun lainnya itu belum. Sehingga disinilah perlunya peran serta segenap elemen bangsa. Jadi jika kadang-kadang ada intoleransi, ada ujaran kebencian dan hoaks itu tidak (dijerat) menggunakan undang-undang teroris tetapi menggunakan undang-undang ITE dan sebagainya,” kata Ahmad dalam webinar Sumpah Pemuda dengan tema Mengatasi Bahaya Laten yang diselenggarakan oleh Beritasatu, Selasa (27/10/2020).

Padahal masalah atau niat radikal yang dipicu oleh faktor korelatif terminogen di Indonesia jumlahnya sangat besar dan sangat mengkhawatirkan dan barangkali bisa dikatakan laten. Ini juga sesuai survei LSI atau Wahid Foundation di tahun 2018 yang mengatakan 7,7% atau sekitar 20 juta masyarakat Indonesia itu terkapar radikalisme.

Kemudian LIPI mengatakan sekitar 4% atau sekitar 10 juta warga Indonesia siap berjihad dan mendukung ISIS. Di sini juga yang mayoritas jadi sasaran adalah remaja dan mahasiswa maupun pelajar. Ada 23,4% mahasiswa setuju jihad dan untuk khilafah. 18,1% pegawai swasta tidak setuju dengan Pancasila. Kalau pelajar SMA 23,3% setuju jihad untuk khilafah.

Semua ini sudah mengindikasikan mereka ini terpapar dan ketika niat atau motif radikal tadi bertemu dengan faktor penarik atau police hazard, misalnya jaringan teror, lingkungan, keluarga yang radikal, sekolah atau guru yang radikal, medsos yang radikal, ustaz yang radikal, pengajian yang radikal maka antara niat dan kesempatan faktor korelatif terminogen ketemu dengan police hazard terjadilah terorisme dan radikalisme.

“Sehingga upaya-upayanya pun harus dilakukan seperti upaya preventif. Maka bicara kesiapsiagaan nasional itu yang paling hulu. Mereka yang belum terpapar atau berpotensi terpapar itu dilakukan imunisasi ideologi atau vaksin ideologi. Apa itu vaksin ideologinya? Akhlakul karimah. Kalau orang Islam sering tasawuf, kalau orang Nasrani sering retret, orang Hindu Buddha meditasi dan sebagainya,” tambahnya.

Tujuannya supaya imun mereka terhadap ideologi menyimpang kuat. Di sinilah budi pekerti dan lain sebagainya diperlukan. Disinilah upaya yang paling hulu. Upaya untuk menghilangkan niat atau motif tadi sering disebut moderasi kebangsaan atau moderasi beragama.

“Kalau dibilang deradikalisasi audiensi atau objeknya (bisa) tersinggung (dan mengatakan), masa kami hanya beda politik, sikap hanya ingin mengganti sistem atau apa sudah dibilang radikal. Maka bahasanya moderasi kebangsaan atau moderasi beragama. Tetapi bagi mereka yang sudah masuk jaringan teror, apalagi sudah kami lakukan tindakan hukum maka dilakukan deradikalisasi. Saya kira itu penanganan holistik penanganan komprehensif dalam penanggulangan radikal terorisme,” tambahnya.

Tetapi sekali lagi, jenderal bintang satu itu menambahkan, yang perlu kita pahami bahwa radikal terorisme mengatasnamakan agama bukan monopoli salah satu agama tapi ada di seluruh agama, di seluruh sekte kelompok, potensial ada di setiap individu manusia. Bahkan radikal terorisme mengatasnamakan Islam hakikat nya adalah fitnah bagi Islam. Karena menimbulkan atau memecah belah umat Islam juga menimbulkan islamophobia.

“Kelompok radikal terorisme yang mengatasnamakan Islam tersebut jauh menyimpang dari substansi dan tujuan Islam, nilai-nilai Islam dan prinsip rahmatan lil alamin. Hal ini yang perlu kami sampaikan sehingga seolah-olah yang dikembangkan oleh kelompok radikal terorisme bahwa negara ataupun aparat untuk memusuhi Islam. (Kami) tidak memusuhi (Islam). Radikal terorisme mengatasnamakan agama adalah musuh agama dan musuh negara,” tegasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Mulai 25 September, Denpasar Terapkan Ganjil Genap di Daerah Tujuan Wisata

Polrestra Denpasar akan menerapkan peraturan lalu lintas berupa penyekatan ganjil genap bagi kendaraan di Daerah Tujuan Wisata (DTW) mulai 25 September 2021.

NASIONAL | 19 September 2021

Wasekjen Demokrat Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Guru Honorer

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan meminta pemerintah memperhatikan nasib para guru honorer.

NASIONAL | 19 September 2021

BNPT: Sikap Intoleran Sebabkan Bencana, Hargai Perbedaan

Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, sikap intoleran terhadap agama dapat menyebabkan bencana sehingga mengajak masyarakat untuk menghargai perbedaan

NASIONAL | 19 September 2021

Ini Isi Lengkap Surat Terbuka Irjen Napoleon Soal Penganiayaan M Kece

Irjen Napoleon Bonaparte menuliskan surat terbuka terkait dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Kece atau Muhammad Kace. Ini isi lengkap surat tersebut.

NASIONAL | 19 September 2021

Banjir Rendam Ratusan Rumah di Mukomuko

Sebanyak 108 rumah warga Desa Rawa Mulya Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, sejak Sabtu (18/9/2021) sampai Minggu (19/9/2021) terendam banjir.

NASIONAL | 19 September 2021

Tulis Surat Terbuka, Irjen Napoleon Bonaparte Bertanggung Jawab atas Penganiayaan Muhammad Kece

Dalam surat terbuka, Irjen Napoleon Bonaparte mengaku akan bertanggung jawab atas dugaan pemukulan terhadap Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri.

NASIONAL | 19 September 2021

Aparat Berharap Nakes Gerald Sokoy Selamat dan Lolos dari Aksi Brutal KKB

Danrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan berharap nakes Gerald Sokoy, yang keberadaannya belum diketahui, dalam kondisi selamat dan lolos dari KKB

NASIONAL | 19 September 2021

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Program Prioritas Fatayat NU Kota Tangerang

Pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi salah satu fokus Pimpinan Cabang (PC) Fatayat NU Kota Tangerang.

NASIONAL | 19 September 2021

3 Penumpang Mobil Tenggelam di Sungai Konaweha Ditemukan Meninggal

Tiga penumpang terjebak dalam mobil yang tenggelam di Sungai Konaweha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia

NASIONAL | 19 September 2021

Pameran Rempah Terbesar Dunia Siap Digelar di Danau Toba

Dewan Rempah Indonesia akan menggelar acara pertemuan bisnis dan pameran rempah terbesar di Indonesia, bahkan di dunia saat ini di kawasan Danau Toba.

NASIONAL | 19 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Ali Kalora


# Mujahidin Indonesia Timur


# Inter Milan


# Persib



TERKINI
Wasekjen Demokrat Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Guru Honorer

Wasekjen Demokrat Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Guru Honorer

NASIONAL | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings