BNPT Ingatkan Belum Ada UU Jerat Radikal Kanan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

BNPT Ingatkan Belum Ada UU Jerat Radikal Kanan

Selasa, 27 Oktober 2020 | 16:40 WIB
Oleh : Farouk Arnaz / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) Brigjen Ahmad Nurwahid mengatakan sampai detik ini Indonesia tidak memiliki regulasi, undang-undang, ataupun Perpu yang bisa menjerat dan memidanakan paham radikal khususnya radikal kanan.

Padahal radikalisme itu paham yang merupakan fase menuju terorisme. Terorisme itu perbuatannya dan radikalisme itu pahamnya. Jadi bisa dikatakan semua teroris pasti berpaham radikal tetapi tidak semua paham radikal atau radikalisme otomatis menjadi teroris.

“(Belum ada regulasi yang bisa menindak radikalisme) sampai detik ini kecuali barangkali radikal kiri tentang komunisme dimana disana sudah ada TAP MPRS 25 tahun 1966. Tapi untuk radikal kanan maupun lainnya itu belum. Sehingga disinilah perlunya peran serta segenap elemen bangsa. Jadi jika kadang-kadang ada intoleransi, ada ujaran kebencian dan hoaks itu tidak (dijerat) menggunakan undang-undang teroris tetapi menggunakan undang-undang ITE dan sebagainya,” kata Ahmad dalam webinar Sumpah Pemuda dengan tema Mengatasi Bahaya Laten yang diselenggarakan oleh Beritasatu, Selasa (27/10/2020).

Padahal masalah atau niat radikal yang dipicu oleh faktor korelatif terminogen di Indonesia jumlahnya sangat besar dan sangat mengkhawatirkan dan barangkali bisa dikatakan laten. Ini juga sesuai survei LSI atau Wahid Foundation di tahun 2018 yang mengatakan 7,7% atau sekitar 20 juta masyarakat Indonesia itu terkapar radikalisme.

Kemudian LIPI mengatakan sekitar 4% atau sekitar 10 juta warga Indonesia siap berjihad dan mendukung ISIS. Di sini juga yang mayoritas jadi sasaran adalah remaja dan mahasiswa maupun pelajar. Ada 23,4% mahasiswa setuju jihad dan untuk khilafah. 18,1% pegawai swasta tidak setuju dengan Pancasila. Kalau pelajar SMA 23,3% setuju jihad untuk khilafah.

Semua ini sudah mengindikasikan mereka ini terpapar dan ketika niat atau motif radikal tadi bertemu dengan faktor penarik atau police hazard, misalnya jaringan teror, lingkungan, keluarga yang radikal, sekolah atau guru yang radikal, medsos yang radikal, ustaz yang radikal, pengajian yang radikal maka antara niat dan kesempatan faktor korelatif terminogen ketemu dengan police hazard terjadilah terorisme dan radikalisme.

“Sehingga upaya-upayanya pun harus dilakukan seperti upaya preventif. Maka bicara kesiapsiagaan nasional itu yang paling hulu. Mereka yang belum terpapar atau berpotensi terpapar itu dilakukan imunisasi ideologi atau vaksin ideologi. Apa itu vaksin ideologinya? Akhlakul karimah. Kalau orang Islam sering tasawuf, kalau orang Nasrani sering retret, orang Hindu Buddha meditasi dan sebagainya,” tambahnya.

Tujuannya supaya imun mereka terhadap ideologi menyimpang kuat. Di sinilah budi pekerti dan lain sebagainya diperlukan. Disinilah upaya yang paling hulu. Upaya untuk menghilangkan niat atau motif tadi sering disebut moderasi kebangsaan atau moderasi beragama.

“Kalau dibilang deradikalisasi audiensi atau objeknya (bisa) tersinggung (dan mengatakan), masa kami hanya beda politik, sikap hanya ingin mengganti sistem atau apa sudah dibilang radikal. Maka bahasanya moderasi kebangsaan atau moderasi beragama. Tetapi bagi mereka yang sudah masuk jaringan teror, apalagi sudah kami lakukan tindakan hukum maka dilakukan deradikalisasi. Saya kira itu penanganan holistik penanganan komprehensif dalam penanggulangan radikal terorisme,” tambahnya.

Tetapi sekali lagi, jenderal bintang satu itu menambahkan, yang perlu kita pahami bahwa radikal terorisme mengatasnamakan agama bukan monopoli salah satu agama tapi ada di seluruh agama, di seluruh sekte kelompok, potensial ada di setiap individu manusia. Bahkan radikal terorisme mengatasnamakan Islam hakikat nya adalah fitnah bagi Islam. Karena menimbulkan atau memecah belah umat Islam juga menimbulkan islamophobia.

“Kelompok radikal terorisme yang mengatasnamakan Islam tersebut jauh menyimpang dari substansi dan tujuan Islam, nilai-nilai Islam dan prinsip rahmatan lil alamin. Hal ini yang perlu kami sampaikan sehingga seolah-olah yang dikembangkan oleh kelompok radikal terorisme bahwa negara ataupun aparat untuk memusuhi Islam. (Kami) tidak memusuhi (Islam). Radikal terorisme mengatasnamakan agama adalah musuh agama dan musuh negara,” tegasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Libur Panjang, Basarnas Makassar Siagakan Personel di Lokasi Wisata

Basarnas Makassar melibatkan 96 personel yang berada di Kota Makassar, Kabupaten Bone, Kepulauan Selayar, Bantaeng dan Palopo.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Ganjar Pranowo: Toleransi Merupakan Budaya

Gebyar Nusantara merupakan rangkaian acara kebudayaan terbesar di IPB.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Operasi Zebra di Bengkulu Sasar Pelanggar Protokol Kesehatan

Operasi Zebra Nala difokuskan pada penertiban masyarakat tidak patuh melaksanakan protokol kesehatan.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

KKB Tembak Katekis di Papua

Katekis Rufinus meninggal dunia setelah tertembak, selain ada juga seorang pemuda lainnya yang tertembak dan saat ini menjalani perawatan di rumah sakit.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Tjahjo: Presiden Ingin ASN Tingkatkan Profesionalisme

Kementerian PAN dan RB telah meresmikan aplikasi umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Bidang Kearsipan Dinamis.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

IPKN Kini Miliki Pengurus Wilayah di Seluruh Provinsi

Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) kini sudah memiliki kepengurusan di seluruh provinsi Indonesia.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Pemprov Jateng Kirim Bantuan ke Lokasi Banjir Kebumen

Ganjar mengingatkan kepada pengungsi banjir Kebumen untuk tetap memerhatikan protokol kesehatan.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Bahaya Laten Radikalisme Masih Perlu Diwaspadai

Menurut Azyumardi Azra, gerakan radikalisme berbasis agama masih tetap menjadi bahaya laten dan perlu tetap diwaspadai.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

BNPT: Jumlah Masyarakat Berpaham Radikal Capai 20.000

Sekitar 700 karyawan berstatus tenaga kerja kontrak itu sejak Mei 2020 telah menjalani kebijakan di rumahkan tanpa digaji.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Menpora Ajak Pemuda Kreatif dan Berjiwa Kewirausahaan

Menpora Zainudin Amali mengajak pemuda Indonesia untuk kreatif, inovatif, dan berjiwa kewirausahaan untuk menghadapi tantangan bonus demografi.

NASIONAL | 27 Oktober 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS