Tjahjo Tidak Setuju Hak Politik ASN Dicabut
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.47 (1.05)   |   COMPOSITE 6359.21 (17.55)   |   DBX 1342.2 (24.26)   |   I-GRADE 184.288 (0.11)   |   IDX30 516.126 (0.48)   |   IDX80 138.807 (-0.08)   |   IDXBUMN20 408.536 (-3.29)   |   IDXESGL 142.044 (0.1)   |   IDXG30 145.076 (0.68)   |   IDXHIDIV20 455.222 (0.52)   |   IDXQ30 147.857 (0.41)   |   IDXSMC-COM 298.089 (2.63)   |   IDXSMC-LIQ 362.717 (0.35)   |   IDXV30 136.649 (-0.61)   |   INFOBANK15 1071.96 (2.67)   |   Investor33 444.599 (0.34)   |   ISSI 184.85 (-0.65)   |   JII 633.797 (-1.86)   |   JII70 223.435 (-0.82)   |   KOMPAS100 1241.07 (-1.22)   |   LQ45 967.658 (0.56)   |   MBX 1728.33 (0.25)   |   MNC36 329.04 (0.52)   |   PEFINDO25 326.697 (1.93)   |   SMInfra18 315.108 (-1.3)   |   SRI-KEHATI 378.138 (0.23)   |  

Tjahjo Tidak Setuju Hak Politik ASN Dicabut

Selasa, 27 Oktober 2020 | 17:05 WIB
Oleh : Robertus Wardy / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo tidak setuju dengan wacana adanya pencabutan hak politik aparatur sipil negara (ASN). Sebab salah satu ciri negara demokrasi yang matang yakni tegaknya supremasi sipil. Hak pilih betul-betul diwadahi.

“Saya sendiri kurang sepakat kalau hak pilih ASN dicabut karena salah satu ciri negara demokrasi yang matang adalah supremasi sipil di mana hak pilih betul-betul diwadahi. Hanya saja memang karakternya menjadi khas. ASN tidak boleh menjadi partisan karena ada identitas negara yang ia wakili atau yang ia bawa,” kata Tjahjo dalam webinar bertema “Netralitas ASN dalam Pilkada 2020” di Jakarta, Selasa (27/10/2020).

Tjahjo menyatakan netralitas ASN menjadi masalah yang kerap muncul setiap pemilu atau pilkada. Untuk mengatasinya, mau tidak mau harus mengantisipasinya dengan tepat. Hal yang paling penting dilakukan adalah kesadaran bahwa ASN punya hak pilih, sehingga sikap partisannya hanya dapat direfleksikan dalam bilik suara.

“ASN punya kesempatan artikulasi politik untuk memilih orang yang ia kehendaki sebagai pemimpin ketika dalam bilik suara. Dalam hal ini, bilik suara menjadi tempat, di mana segala ekspresi partisan dan ekspresi politik itu dapat disalurkan. Di luar bilik suara tidak perlu diekspresikan karena marwah sebagai alat negara yang harus dijaga,” tegas Tjahjo.

Tjahjo menyebut di lapangan, ada beberapa penyebab terjadinya pelanggaran netralitas ASN. Yang paling dominan adalah adanya motif untuk mendapatkan/mempertahankan jabatan dan proyek (43,4%). Kemudian disusul adanya hubungan kekeluargaan/ kekerabatan dengan calon (15,4%), dan kurangnya pemahaman aturan/regulasi tentang netralitas ASN (12,1%). Faktor lain adalah adanya intervensi/tekanan dari pimpinan/atasan (7,7%), kurangnya integritas ASN untuk bersikap netral (5,5%), ketidaknetralan ASN dianggap sebagai hal lumrah (4,9%), dan pemberian sanksi lemah (2,7%).

Tjahjo enambahkan potensi gangguan netralitas justru datang dari individu ASN itu sendiri. Banyak ASN yang masih gagal paham, salah paradigma, dan memiliki pola pikir tidak tepat. ASN selalu berdalih posisi ASN itu dilematis, maju kena mundur kena, netral pun kena.

“Pemikiran-pemikiran ingin berkarir dengan cara yang mudah, dengan menggunakan perkoncoan, harus berkeringat, harus dekat dengan calon atau bakal calon kepala daerah. Padahal sebetulnya yang dibutuhkan bukan ASN yang berkeringat, yang dekat dengan calon atau bakal calon kepala daerah, melainkan ASN yang berpikir. Potensi tersebut juga datang dari perilaku budaya birokrasi masa lalu,” ujar Tjahjo.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

ASN Diminta Tidak Manipulasi Fasilitas Negara untuk Kepentingan Paslon

Aparatur sipil negara (ASN) diminta tidak memanipulasi fasilitas negara untuk kepentingan pasangan calon (paslon) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Keberatan Djoko Tjandra Terkait Perkara Surat Jalan Ditolak Hakim

Dengan demikian, Hakim memerintahkan agar sidang perkara dugaan surat jalan palsu dengan terdakwa Doko Tjandra dilanjutkan.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Pemprov Sumut Siapkan Skema Vaksinasi Covid-19

Pemberian vaksin Covid-19 diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, anggota TNI, Polri, Satuan tugas (Satgas) dan Penanganan Covid-19.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Penataan di TN Komodo Patuhi Kaidah Konservasi

Penataan sarana prasarana (sarpras) di Lembah Loh Buaya Pulau Rinca Taman Nasional Komodo sudah mematuhi kaidah konservasi.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Pelecehan dengan Coblos Udel, Rahayu Saraswati Minta Diusut Tuntas

Patut diduga sebagai kampanye politik hitam dan kampanye jahat

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat, Ini Pesan Susi Pudjiastuti

Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dan Komnas Perempuan mencatat peningkatan kasus kekerasan pada perempuan sebesar 75% sejak pandemi.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Merapi Mulai Menunjukkan Gejala Erupsi

Menunjukkan erupsi berikutnya sudah semakin dekat

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Maulid di Tengah Pandemi, Menag: Perbanyak Salawat, Patuhi Protokol Kesehatan

Berbeda dari biasanya, Maulid tahun ini diperingati di tengah suasana Pandemi Covid-19.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Antisipasi Cuaca Ekstrem, Truk di Kapal Penyeberangan Wajib Diikat

Dirjen Hubdat meminta setiap kendaraan termasuk truk untuk diikat di kapal penyeberangan (Ro-Ro) guna mengindari benturan kendaraan ketika ada ombak besar.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Libur Panjang, Wakapolri Pantau Lalin di Merak dan Tol Cikopo

Pemantauan arus lalu lintas sebagai wujud nyata kehadiran Polri dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan,.dan kenyamanan masyarakat di masa libur panjang in

NASIONAL | 27 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS