Pendekatan Militer Diyakini Tak Akan Selesaikan Masalah Papua
INDEX

BISNIS-27 548.602 (-1.45)   |   COMPOSITE 6429.76 (-1.12)   |   DBX 1210.46 (11.83)   |   I-GRADE 190.638 (-1.17)   |   IDX30 545.485 (-1.22)   |   IDX80 146.318 (-0.03)   |   IDXBUMN20 442.834 (-1.36)   |   IDXESGL 150.48 (0.12)   |   IDXG30 147.901 (0.17)   |   IDXHIDIV20 478.779 (-0.7)   |   IDXQ30 155.036 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 294.681 (0.26)   |   IDXSMC-LIQ 376.202 (-0.36)   |   IDXV30 149.629 (0.56)   |   INFOBANK15 1097.88 (-9.87)   |   Investor33 466.613 (-0.82)   |   ISSI 189.631 (-0.26)   |   JII 670.82 (-0.2)   |   JII70 234.975 (-0.29)   |   KOMPAS100 1301.99 (-1.72)   |   LQ45 1014.85 (-1.31)   |   MBX 1779.94 (-2.98)   |   MNC36 344.694 (-0.62)   |   PEFINDO25 341.155 (-3.37)   |   SMInfra18 331.858 (1.13)   |   SRI-KEHATI 398.709 (-0.95)   |  

Pendekatan Militer Diyakini Tak Akan Selesaikan Masalah Papua

Selasa, 27 Oktober 2020 | 21:56 WIB
Oleh : Fana Suparman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra, meyakini persoalan Papua dan Papua Barat tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan militer. Pendekatan militer dinilai hanya akan mereproduksi kekerasan demi kekerasan.

"Pendekatan militer, pendekatan operasi militer itu tidak akan menyelesaikan masalah di Papua dan Papua Barat," kata Azyumardi dalam webinar '92 Tahun Sumpah Pemuda: Mengatasi Bahaya Laten' yang digelar Beritasatu Media Holdings, Selasa (27/10/2020).

Cendekiawan muslim ini meminta pemerintah untuk menyelesaikan persoalan Papua secara komprehensif dengan melibatkan masyarakat Papua dan Papua Barat. Azyumardi mengaku sejumlah dialog terkait persoalan Papua yang dihadirinya jarang atau bahkan kerap tidak dihadiri oleh perwakilan pemerintah.

"Itu yang mereka keluhkan dan belum ada inisiatif dari pihak pemerintah dalam dialog itu. Tidak ada. Wakil pemerintah itu tidak ada misalnya menteri atau pejabat tinggi lain itu tidak ada," katanya.

Menurutnya, pemerintah hingga saat ini belum bersikap mengenai kelanjutan otonomi khusus (otsus) dan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat. Dikatakan, otonomi khusus belum tentu menyelesaikan masalah Papua jika tanpa dialog yang lebih intensif. Pemerintah, katanya bisa menunjuk utusan yang secara khusus menangani persoalan Papua secara tuntas dan diterima oleh masyarakat Papua.

"Mungkin pemerintah menunjuk atau mengangkat utusan untuk penyelesaian masalah Papua ini yang diterima oleh orang Papua ya kan misalnya apa misalnya kan pak Jusuf Kalla," katanya.

Persoalan Papua yang terus berlarut tanpa penyelesaian yang komprehensif dikhawatirkan akan menjadi bahaya laten bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi, saat ini beredar potongan video di media sosial berisi pernyataan seorang tokoh Papua yang menyebut dirinya sebagai Presiden Negara Federal Papua Barat. Jika tidak ditangani dengan baik melalui dialog yang intens dan melibatkan masyarakat Papua, Azyumardi khawatir persoalan tersebut akan merembet ke daerah lain yang memiliki bibit-bibit separatisme.

"Itu bisa mendorong apa daerah-daerah lain tertentu yang saya tidak perlu sebutkan yang memang punya bibit-bibit separatisme itu. Ada selain Papua itu ada jadi inilah yang harus diwaspadai," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Eksepsi Tak Diterima, Djoko Tjandra Minta Sidang Surat Jalan Palsu Digelar Offline

Dalam putusan sela, Majelis Hakim memerintah Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara dengan menghadirkan saksi-saksi di persidangan selanjutnya.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

MPR Harap Museum Mampu Jawab Tantangan Kebangsaan

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat berharap museum mampu menjawab tantangan kebangsaan.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Pemprov Sumut Siaga Bencana

Pemprov Sumut sudah menyiapkan 140 orang personil untuk diturunkan ke daerah yang mengalami bencana.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

DPR Tegaskan UU Ciptaker Permudah Perizinan Usaha

Pemerintah dan DPR telah menyusun dan mengesahkan UU Cipta Kerja (Ciptaker) dengan berbagai tujuan positif yang berpihak pada rakyat.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Hakim Putuskan Sidang Brigjen Prasetijo Utomo Dilanjutkan ke Pemeriksaan Saksi

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menerima eksepsi atau nota keberatan terdakwa pembuatan surat jalan palsu, Brigjen Prasetijo Utomo.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Periksa Saksi Ahli, Polisi Lengkapi Berkas Gus Nur

Gus Nur menyampaikan kepada penyidik bila banyak terjadi perubahan pada NU.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

LPSK Gandeng Australia Kembangkan Program Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjalin kerja sama dengan pemerintah Australia.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Tjahjo Tidak Setuju Hak Politik ASN Dicabut

Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo tidak setuju dengan wacana adanya pencabutan hak politik aparatur sipil negara (ASN).

NASIONAL | 27 Oktober 2020

ASN Diminta Tidak Manipulasi Fasilitas Negara untuk Kepentingan Paslon

Aparatur sipil negara (ASN) diminta tidak memanipulasi fasilitas negara untuk kepentingan pasangan calon (paslon) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Keberatan Djoko Tjandra Terkait Perkara Surat Jalan Ditolak Hakim

Dengan demikian, Hakim memerintahkan agar sidang perkara dugaan surat jalan palsu dengan terdakwa Doko Tjandra dilanjutkan.

NASIONAL | 27 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS